| |
Wednesday, 03 July 2013 14:50

HARIAN PELITA, Selasa, 2 Juli 2013  |

“Para santri adalah anak-anak rakyat, mereka menjadi amat paham tentang arti kata rakyat. Paham benar tentang kebudayaan rakyat, tentang keseniannya, agamanya, jalan pikirannya, cara hidupnya, semangat, dan cita-citanya, suka-dukanya, tentang nasibnya, dan segala liki-liku hidup rakyat, sebagai anak-anak dari rakyat, maka para santri lahir dari sana, demikian mereka hidup lalu mati pun di sana pula”.

                                 -- KH Saifuddin Zuhri

HARI itu Jumat, tanggal 17 Februari 1962. Pria ini diminta menghadap ke Istana Merdeka. Banyak teka-teki memenuhi benaknya ketika dia memenuhi panggilan Bung Karno. Apakah karena urusan DPR atau DPA? Apa urusan NU? Atau surat kabar Duta Masyarakat? Ternyata dalam pertemuan itu Bung Karno minta KH Saifuddin Zuhri agar menjadi Menteri Agama, menggantikan KH Wahib Wahab yang mengundurkan diri.

“Penunjukan Saudara sudah saya pikir masak-masak. Telah cukup lama saya pertimbangkan. Sudah lama saya ikuti sepak terjang Saudara sebagai wartawan, politisi, dan pejuang. Saya dekatkan Saudara menjadi anggota DPA. Saya bertambah simpati. Baru-baru ini Saudara saya ajak keliling dunia, dari Jakarta ke Beograd, Washington, lalu Tokyo. Saya semakin mantap memilih Saudara sebagai Menteri Agama,” ujar Bung Karno ketika itu.

Tapi, permintaan itu tidak serta merta diambil KH Saifuddin Zuhri. Ia justru meminta pendapat terlebih dahulu kepada tokoh NU, khususnya KH Wahab Chasbullah dan KH Idham Chalid. Selain itu, ia juga bertemu dengan KH Wahib Wahab dan mencari tahu kenapa Bung Karno memilih dia untuk menggantikan KH Wahib Wahab yang mundur sebagai Menteri Agama. Setelah bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut dan semua mendukung, KH Saifuddin Zuhri menerima penunjukannya sebagai Menteri Agama.

Alhasil, pria kelahiran kota kawedanan Sokaraja, 9 kilometer dari Banyumas, 1 Oktober 1919, dan meninggal dunia pada 25 Maret 1986  ini; tercatat sebagai Menteri Agama yang tergolong "awet", karena menjabat posisi yang sama pada Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, Kabinet Dwikora II, dan Kabinet Ampera I.

Pada periode kepemimpinannya sebagai Menteri Agama inilah, dunia pendidikan tinggi Islam berkembang pesat. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) berkembang di sembilan provinsi, masing-masing memiliki cabang di kota kabupaten.

"Dari KH Saifuddin Zuhri kita bisa belajar bahwa seorang santri selayaknya dapat menjadi pendamping pemerintah dalam mencerdaskan umat dan bangsa," kata Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj dalam seminar “Perjuangan dan Pengabdian Prof KH Saifuddin Zuhri untuk Negara dan Bangsa”, di Kantor  PBNU, Jakarta, Selasa (2/7) siang.

Dalam seminar tersebut juga hadir beberapa tokoh terkemuka, seperti sejarawan Anhar Gonggong, politikus Sabam Sirait,  mantan Ketua MK Mahfud MD, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, dan beberapa tokoh NU lainnya.

Said Aqil Siradj pun mengatakan santri pada masanya menghapal dan mempelajari Al Qur’an bukanlah semata-mata untuk mendapatkan ijazah dan sertifikat kelulusan, namun memang karena mencintai Al-Qur’an itu sendiri. Artinya, jika seseorang memiliki suatu kewajiban dalam melaksanakan sesuatu, jangan mengharapkan feed back apa yang akan didapat, tetapi cobalah untuk memahami tugas tersebut, dan menjalaninya seakan-akan kita sudah mencintai hal itu.

Dua Tugas Ulama

Ia menambahkan seorang ulama itu memiliki dua tugas utama, yang pertama, selain berpolitik atau menjadi aktivis, ulama seharusnya mendalami, meningkatkan, mengembangkan pemahaman agama. Jika tidak, maka seorang ulama hanya dikenal dengan jenggot panjangnya dan kening hitamnya. Kedua, tugas ulama adalah menjaga, mengembangkan, dan mencerdaskan umat. Walaupun ilmu yang dimiliki sedikit, tetapi terus berusaha untuk mencerdaskan.

Pernyataan Said Aqil Siradj tersebut merujuk kepada tokoh PBNU yang juga Menteri Agama Republik Indonesia kesembilan, masa jabatan 1962-1967.

Saifuddin Zuhri dibesarkan dalam pendidikan pesantren di daerah kelahirannya, Sokaraja, Banyumas; sebuah pesantren kecil yang tidak begitu dikenal namanya. Masa mudanya ia lalui dalam tempaan zaman pergolakan bersenjata dan pergerakan politik.

Pada usia 19 tahun ia dipilih menjadi pemimpin Gerakan Pemuda Ansor Nahdlatul Ulama Daerah Jawa Tengah Selatan, dan Konsul Nahdlatul Ulama Daerah Kedu. Bersamaan dengan hal itu, ia pun aktif dalam dunia jurnalis, menjadi koresponden Kantor Berita Antara dan beberapa harian dan majalah.

Ketika revolusi Indonesia sedang bergejolak, ia menjabat Komandan Divisi Hizbullah Jawa Tengah di Magelang. Di sana ia akrab dengan dua orang jenderal, A Yani dan M Sarbini. Setelah Kemerdekaan, KH Saifuddin Zuhri tidak meneruskan karirnya di ABRI, melainkan ia memilih kembali kepada masyarakat, mengabdi kepada bangsa dan negara melalui jalur politik dan kebudayaan.

KH Saifuddin Zuhri pun mengedepankan aspek orisinalitas dan kreatifitas orang-orang desa, bukan gambaran tentang desa yang eksotik, yang mengundang turis, desa yang pasif, tidak bertenaga, dan hanya membeo kepada orang kota.

Pada masa kolonialisme, pemerintah kolonial menganggap pihak yang religius adalah politikal. Karena itu harus dikendalikan, diawasi, dipungut biaya, dan diberi hibah. Sedangkan bagi kalangan pesantren, yang religius adalah tetap dianggap religius, tidak hanya politikal, dan jangan dicampurbaurkan.

Artinya, KH Saifuddin Zuhri ingin mengajarkan kepada juragan-juragan kolonial, tempatkanlah sesuatu pada tempatnya. Agama ke agama, politik ke politik. Suatu hal yang di zaman sekarang kembali muncul sistem kolonialisme. Ia pun membahas tentang “dunia luar” yang masuk ke dalam pesantren.

Ada dua hal yang ditekankan, dan diperlakukan secara berbeda; dunia luar dalam arti modernisasi dan pembaruan, dan dunia luar dalam arti pergerakan. Dalam menghadapi keduanya, pesantren memiliki pendekatannya sendiri. Dan ini yang ia sebut sebagai “pesantren bergerak”, pesantren dapat memerankan dirinya sebagai subyek.

Hal ini memungkinkan pesantren dapat mengatur irama dan mengendalikan suasana kapan saatnya membuka diri terhadap arus luar dan kapan menutupnya dengan siasat-siasatnya sendiri. Jadi, bukannya arus luar itu yang mendikte pesantren, tetapi justru pesantrenlah yang mengendalikan situasi agar tidak merugikan masyarakat pesantren dan juga bangsa secara keseluruhan.

Selain mengabdi di Ansor, Komandan Barisan Hizbullah, di NU, dan Menteri Agama;  KH Saifuddin Zuhri pernah menjadi anggota KNPI, Sekjen Partai NU, Ketua DPP PPP, anggota DPR RI, Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga (Yogyakarta), Rektor IAI Al-Akidah, juga Pemimpin Umum/Redaksi “Duta Masyarakat”. (cr-19)

Harian Pelita:
http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/07/02/kh-saifuddin-zuhri-santri-yang-tidak-%E2%80%9Ceksklusif%E2%80%9D#.UdOja21g0i0

LHS 2012/Harlah PPP ke-39