| |
Thursday, 08 March 2012 15:53
Article Index
Politisi Kosmopolitan Partai Ka’bah
Demokrasi Untuk Jaga NKRI
Pemberantasan Buta Konstitusi
Urgensi Lembaga Khusus
Berkaca dari Sahabat Nabi
All Pages

Nama Lukman Hakim Saifuddin tak dapat dilepaskan dari PPP, partai hijau berlambang Ka’bah. Di pentas politik nasional, namanya sering dikaitkan dengan peristiwa besar reformasi yang terjadi pada tahun 1998. Ia termasuk sederet elit yang tercatat sebagai pelaku sejarah amandemen konstitusi, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Posisi ini jelas tidak datang dengan tiba-tiba, pasti ada proses dan cerita yang menjelaskan perjalanan mencapai sukses ini. Siapa sebenarnya Lukman Hakim Saifuddin? Di usianya yang relatif muda, kala itu, ia telah terlibat aktif dalam perubahan sejarah Republik.

Satu dekade lalu, ketika Indonesia dilanda kemelut politik tahun 1997, ia ikut mendorong gerbong reformasi. Ia termasuk dalam deretan elit bangsa yang mendapatkan amanah untuk melakukan reformasi konstitusi. Pada periode 1999-2004 tercatat sebagai anggota Panitia Ad Hoc (PAH) I dan III Badan Pekerja (BP) MPR. Lembaga inilah yang mendapat mandat konstitusional menyiapkan rancangan Perubahan UUD 1945 sampai empat kali tahapan dalam empat tahun: Perubahan Pertama pada 1999, Perubahan Kedua 2000, Perubahan Ketiga 2001, dan Perubahan Keempat pada 2002.

Pengalaman sebagai pelaku sejarah Perubahan UUD 1945 inilah yang menjadikan Lukman Hakim Saifuddin atau kerap disebut dengan inisial LHS ini seperti kamus berjalan jika membincangkan konstitusi. Karena pengetahuan yang mendalam tentang konstitusi, Lukman dipercaya sebagai anggota Kuasa Hukum DPR RI (2004-2009) yang mewakili institusi DPR dalam setiap gelar perkara pengujian undangundang di Mahkamah Konstitusi. Dengan pertimbangan sama, Dia juga dipercaya menjadi Sekretaris Forum Konstitusi, lembaga independen beranggotakan pakar konstitusi dan mantan anggota PAH BP MPR, sejak didirikan tahun 2004 hingga sekarang. Puncaknya pada 2009 lalu, melalui sebuah pemilihan secara aklamasi dalam Sidang Paripurna MPR-RI 3 Oktober 2009, ia mendapat amanat untuk menjadi Wakil Ketua MPR-RI Periode 2009-2014.

Alumnus Pondok Pesantren Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur ini juga memiliki garis darah yang kuat di Nahdlatul Ulama (NU). Ayahnya, Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri adalah tokoh NU terkemuka pada zamannya. Ayah kandung Lukman adalah pendiri PPP, seorang ulama-intelek, juga pernah menjabat Menteri Agama (1962-1967) di era Presiden Soekarno.

Selain sebagai politisi, Lukman juga banyak berkiprah di NU. Dia pernah menjadi Kepala Program Kajian Lakpesdam NU (1989-1992), lalu menjadi Ketua Badan Pengurus Lakpesdam NU (1992-1995). Sebelumnya, ayah tiga anak ini menjadi Wakil Sekretaris PP-LKKNU pada tahun 1985-1988.

Sosok Lukman yang memiliki karakter kuat ini menampilkan citra baru PPP yang kala itu diidentikkan sebagai partai kaum tua. Keberadaan nya di PPP mulai awal dekade 1990-an menjadi simbol munculnya generasi baru di partai Islam. Dan belakangan ini hampir 80 persen dari kepengurusan PPP tingkat pusat didominasi kaum muda. “Kaum muda di PPP telah mengubah citra PPP dari partai ‘kalangan tua’ menjadi partai yang juga diminati kalangan muda,” katanya.

Karakter muda, terbuka, dan modern bagi Lukman tak cukup dilihat dari sisi usia saja. Ia termasuk politikus parlemen yang punya minat pada jejaring sosial di dunia maya. Pemilik akun @lukmansaifuddin ini mengaku lebih menikmati Twitter sebagai media sosial daripada Facebook. “Di Twitter kita banyak mendapatkan informasi, sekaligus membangun interaksi yang dialogis dengan berbagai lapisan masyarakat dengan beragam latar belakang,” aku pria berkacamata dengan postur tinggi/berat 175cm/75kg. “Twitter adalah sekolahanku dan semua orang yang mengisi linimasa (timeline) adalah guru-guruku”, imbuhnya.

Karakter dan Integritas

Tak berlebihan jika Lukman dengan kompetensi dan komitmen yang dimiliki saat ini merupakan sosok kosmopolit di tubuh partai Ka’bah. Memiliki pengetahuan yang luas khususnya di bidang politik dan hukum tata negara, punya integritas, modern dan mudah beradaptasi dengan berbagai lingkungan dan perkembangan.

Nama Lukman Hakim Saifuddin juga sempat disebut-sebut sebagai tokoh PPP yang layak menduduki jabatan menteri dalam kabinet 2009-2014. Namun ia lebih memilih berkiprah sebagai Wakil Ketua MPR. Ia disebut-sebut sebagai kalangan muda NU yang mewakili zamannya, cerdas, moderen, memiliki pemikiran yang terbuka, tapi juga berintegritas.

Setidaknya ada empat poin menonjol dari karakter Lukman. Pertama, dari setiap pernyataan di berbagai forum dan media, bisa disimpulkan bahwa ia dianggap sebagai sosok yang mampu berpikir secara sistematis, metodologis, dan komprehensif, sehingga solusi yang ditawarkannya terkait dengan berbagai persoalan kebangsaan dan kenegaraan kerap tepat sasaran.

Kedua, Lukman mempunyai kepribadian yang tenang, berbicara tak meledak-ledak, pernyataannya terukur, solutif, dan santun. Bagi sebagian kalangan media massa yang senang dengan berita dan narasumber yang sensasional, dia merupakan figur yang kurang diminati karena dinilai kelewat halus dan normatif.

Ketiga, prakarsa Lukman saat ia menjadi Ketua Fraksi PPP DPR-RI (2007) agar seluruh pejabat publik dari PPP di lembaga legislatif dan eksekutif menandatangani Pakta Integritas dan menyatakan Ikrar Antikorupsi secara serentak bersama-sama yang disaksikan KPK, menandakan bahwa dia merupakan sosok yang bersih dan menjunjung tinggi kejujuran.

Keempat, secara biologis dan ideologis Lukman adalah anak NU. Namun ia mempunyai visi kemoderenan sehingga mudah diterima oleh berbagai kalangan. Bagi warga NU, Lukman adalah harapan sekaligus inspirasi untuk kemajuan bangsa Indonesia.

Meski telah menjadi salah satu pimpinan MPR, namun tak menjadikannya terkungkung dalam ritual seremonial yang sunyi dari hiruk pikuk politik. Justru di lembaga yang semula superkuat itu ia merasa mendapat tantangan baru yang tak kalah menarik. MPR hasil modernisasi konstitusi bukan semata berfungsi seremonial, tetapi juga mengemban amanah penting, yaitu membumikan konstitusi hasil reformasi yang bercirikan prinsip demokrasi, saling mengimbangi dan saling kontrol antar lembaga negara, dan peduli Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tatanan kehidupan bangsa. Tak jarang, mantan penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang kini menjabat Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) periode 2011-2015 ini terdengar cukup nyaring menyuarakan suara-suara kritis terkait berbagai persoalan bangsa yang muncul dalam masyarakat.

Seperti saat rencana pembangunan gedung baru DPR beberapa waktu lalu, Lukman tercatat satu-satunya pimpinan MPR yang menolak keras rencana pembangunan itu. Ia memiliki prinsip, “Apa yang benar menurut suara hati dan nalar, itulah yang saya ikuti untuk diperjuangkan,” katanya suatu ketika kepada media massa.

Pragmatisme dan gaya hidup hedonis para politisi, sebagaimana ramai diberitakan, adalah contoh lain yang tak luput dari sasaran kritiknya. Lukman tegas menyesalkan sikap para politisi yang memuja kekayaan itu sebagai tidak punya kepekaan sosial terhadap kondisi lingkungan. Gaya hidup hedonis itu juga ia nilai sebagai sikap yang tidak sensitif terhadap kondisi sosial mayoritas masyarakat kita yang sedang hadapi kesulitan hidup.

“Bagaimana bisa mereka katakan bahwa gaya hidup pejabat publik itu adalah persoalan pribadi yang tak usah dipersoalkan? Bukankah publik berhak mengawasi setiap tindak-tanduk pejabat publik?”, begitu komentarnya menyanggah sejumlah pejabat publik yang keberatan diusik gaya hidupnya. Bahkan Lukman dengan lugas menyatakan terpukul dengan kritikan terkait gaya hidup hedonis di kalangan elit kita. “Saya merasa tertampar dengan kritikan itu, saya wajib mawasdiri, saya belum mampu hidup sederhana sebagaimana yang diharapkan”, ujarnya.



Add comment


Security code
Refresh

LHS 2012/Harlah PPP ke-39