JAKARTA, KOMPAS.com- Jalan keluar "saling menang" atau "win-win solution" perlu dikedepankan dalam menghadapi polemik seputar rencana konser Lady Gaga di Jakarta. Toleransi dan kearifan, hari-hari ini amat diperlukan dan harus dimiliki, terutama oleh elit negeri ini, agar ke-Indonesiaan kita tetap terjaga dan terpelihara.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan yang juga Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin, Senin (21/5/2012) di Jakarta.

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lukman Hakim Saifuddin, meminta kontroversi penyelenggaraan konser bertajuk The Born This Way Ball oleh Lady Gaga harus segera diakhiri. "Mengapa kita tak kedepankan pendekatan win-win solution," ujar Lukman, Senin 21 Mei 2012.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini, seluruh elemen bangsa harus mengedepankan toleransi dan kearifan. Kebebasan berdemokrasi yang hanya digunakan untuk perjuangkan aspirasi kelompok tertentu, kata Lukman,

JTRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pimpinan MPR RI terdiri atas Ketua MPR Taufik Kiemas dan Wakil Ketua Lukman Hakim Saifuddin serta Hadjriyanto Thohari mengunjungi kantor Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dalam rangka mengundang mereka berbicara tentang Pancasila dalam "Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni" di MPR RI.

"Bila tahun lalu para pembicara dalam acara peringatan tersebut adalah Ketua MPR, Presiden SBY, Presiden BJ Habibie, dan Presiden Megawati yang seluruhnya merupakan wakil-wakil pemerintahan (negara),

JAKARTA, KOMPAS.com - Kerusuhan massal yang terjadi pada Mei 1998, tak cukup hanya diperingati setiap tahun. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memimpin langsung penuntasan kasus itu dan dugaan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat lainnya di masa lalu.

"Kasus kerusuhan Mei dan dugaan pelanggaran HAM berat lainnya, harus segera dituntaskan agar tidak menjadi warisan masalah bangsa," harap Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin, Minggu (13/5/2012) di Jakarta.

WAKIL Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak harus diseragamkan di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

“Di wilayah kita yang masyarakatnya sangat heterogen, pilkada tidak harus diseragamkan. Pada daerah-daerah tertentu dapat diadakan pemilihan langsung jika ada kesiapan dari masyarakatnya yang sudah bisa berdemokrasi secara matang dan didukung kesiapan infrastruktur,” katanya di Denpasar, Selasa 8 Mei 2012.

DENPASAR, KOMPAS.com — Pemilihan kepala daerah secara langsung yang telah berjalan sekitar delapan tahun ternyata banyak melahirkan pemimpin-pemimpin korup. Sedikitnya 173 kepala daerah, yang dipilih secara langsung dalam pilkada, tersangkut kasus korupsi.

Jumlah ini 37 persen dari total kepala daerah yang dipilih langsung. Ekses negatif dari pilkada langsung adalah kecenderungan munculnya politik uang sehingga memaksa pemimpin terpilih untuk berusaha mengembalikan "modal" saat menjabat.

Sejak memasuki era reformasi,  muncul tuntutan agar implementasi dari Pancasila terutama sila ke 4 mengenai permusyawaratan dilaksanakan. Ada suatu kebutuhan yang dikehendaki oleh sebagian besar rakyat bahwa rakyat yang berdaulat itu implementasinya secara langsung dilakukan oleh rakyat sendiri. Hal tersebut merupakan ketidakpuasan dari rakyat selama ini setelah sebelumnya terpaku pada suatu rezim dimana sistem perwakilan yang diterapkan dalam memilih seorang pemimpin.

Oleh Dewa Putu Sumerta-- INILAH.COM, Denpasar - Maraknya kepemilikan senjata api (senpi) oleh kalangan sipil dan melakukan aksi ala koboi dengan mempertontonkannya, ditanggapi Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin. Dia mengatakan, Indonesia merupakan negara hukum, bukan negara koboi jadi warga sipil dalam kondisi apapun tidak boleh memiliki senjata api karena hanya TNI dan Polri yang berhak memilikinya.