Jakarta Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mendesak polisi menarik semua senjata api milik masyarakat sipil, termasuk anggota DPR. Menurut Lukman, keberadaan senjata api di tengah masyarakat justru sangat berbahaya.
"Menurut saya anggota DPR nggak perlu senjata api. Sebaiknya senjata api itu ditarik kembali saja.
JAKARTA– Jajaran elite partai politik (parpol) diingatkan agar tidak memaksakan kehendaknya dipasang menjadi calon kepala daerah atau calon presiden (capres).
Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, tidak ada keharusan bahwa ketua umum pengurus pusat harus diutamakan sebagai capres. Demikian pula dengan di daerah.
Jakarta Wakil ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, mendukung dan menyetujui lahirnya Pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012. Pasal kontroversial ini dinilainya tidak melanggar konstitusi.
"Saya merasa perlu menjelaskan bahwa lahirnya pasal baru tersebut sama sekali tak melanggar konstitusi," kata Lukman kepada detikcom, Kamis (5/4/2012).
Bunyi pasal 7 ayat 6a UU APBNP 2012 adalah memperbolehkan pemerintah menaikkan harga BBM jika ICP 15 persen dalam jangka waktu 6 bulan. Aturan ini dipandang cukup adil dan berpihak kepada rakyat.
Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin mengharapkan Partai Keadilan Sejahtera tetap bersama-sama dalam koalisi parpol pendukung pemerintahan SBY-Boediono.
"Kalau saya pribadi, mengharapkan PKS untuk tetap bersama-sama dalam koalisi karena ke depan bangsa ini perlu kebersamaan. Bangsa ini tak cukup hanya dipimpin oleh sebagian saja," kata Lukman usai membuka pelatihan untuk pelatih Empat Pilar di Jakarta, Jumat (6/4).
){kind=link}