Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Frankfrut (Pinmas) —-  Islam Nusantara merupakan model ajaran Islam yang  tepat diterapkan pada sebuah bangsa yang majemuk. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran yang moderat (wasatiyah), inklusif, toleran (saling menghormati), tidak mengklaim hanya agama senidiri yang benar, bersatu dalam keragaman (Bhineka Tunggal Ika/”Unity in Diversity”),  berdasarkan pada UUD 1945, dan ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata berhasil mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Demikian pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat didaulat sebagai keynote speech pada seminar yang mengambil tema  “Pluralism, Fundamentalism and Media”. Seminar ini merupakan salah satu rangkaian program Frankfurt Book Fair (FBF) yang bertemakan “17.000 islands of Imagination”. Seminar ini diselenggarakan di antaranya bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional ikhwal apa, mengapa, dan bagaimana wacana pluralisme, fundamentalisme dan radikalisme yang sesungguhnya. Menurut panitia, seminar juga bertujuan menggambarkan dan menjelaskan isu Islamophobia sebagai problem yang dihadapi dunia muslim, terutama pada beberapa dasa warsa terakhir.  

Menurut Menag, Islam Nusantara berkontribusi sangat signifikan dalam pengelolaan bangsa Indonesia yang sangat majemuk yang berpenduduk lebih dari 250 juta, yang dihuni oleh 700-an suku bangsa, 500-an bahasa, ribuan tradisi budaya, dan 6 agama serta ratusan kepercayaan lokal. Islam Nusantara mampu memosisikan diri sebagai kekuatan agama yang mengintegrasikan dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.  

Dalam makalah yang bertajuk “Pluralism, Radicalism, and Islamophobia”, Menteri Agama  menggaris-bawahi beberapa hal penting, antara lain terkait  isu  pluralisme, radikalisme, dan Islamophobia yang dikaitkan dengan peran media. Menurut Menag, penggunaan ketiga istilah tersebut, diperlukan tingkat pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian yang relatif tinggi. Hal ini karena, secara konseptual, istilah pluralisme maupun radikalisme memiliki banyak makna, sehingga kekurang-pahaman dan ketidak-cermatan dalam penggunaan kedua istilah tersebut bisa menimbulkan salah tafsir yang mengundang perdebatan dan bahkan bisa menjadi faktor “pemicu” terjadinya konflik dan merusak tatanan kehidupan umat beragama dan keamanan bangsa.

Memaknai dan menyikapi “Islamophobia” sebagai wacana sosio-politik dan sosio-doktrinal, kata Menag  juga hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Sebab, pemaknaan yang keliru akan berpotensial  menimbulkan kerugian terhadap ummat Islam (dunia muslim) khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Karena bagaimana pun—terlepas dari benar-tidaknya, atau tepat-tidaknya—kebencian, opini negatif, citra buruk yang terbangun terhadap Islam—sebagai dampak stigmatisasi Islamophobist akan berdampak pada terjadinya situasi konfliktual yang berbahaya terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia umumnya.

Oleh karena itulah, lanjut Menag,  dibutuhkan kearifan dan pemahaman komprehensif yang didasarkan pada  fakta obyektif tentang isu Islamophobia menjadi sebuah keniscayaan masyarakat dunia secara keseluruhan, dalam upaya mencipta keamanan global, memperkuat budaya damai, dan merajut kesejahteraan dalam kehidupan umat kini dan mendatang. Menag berharap forum seminar ini mampu mendudukkan persoalan-persoalan tersebut secara baik, proporsional, obyektif, dan bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan dialog, Menteri Agama  menawarkan Islam Nusantara  sebagai model  ber-Islam  “rahmatan lil ‘alamin”. Menurut Menag, Islam Nusantara  yang dikembangkan oleh Walisongo bisa dijadikan sebagai perekat tata hubungan antar manusia apa pun latar belakangnya. Islam Nusantara juga bisa menjembatani dialog antara lokalitas dengan globalitas,  konservatif dan progresif.

Seminar tentang  “Pluralism, Fundamentalism and Media” ini  menghadirkan beberapa  nara sumber, antara lain: Frans Magnis Suseno, Susane Schrõter, Haidar Bagir, dan Ulil Abshar Abdalla. Tidak kurang dari 80 orang partisipan ikut dalam kegiatan ini, termasuk dari Indonesia seperti Dubes RI untuk Jerman, Fauzi Bowo, Dawam Rahardjo, Slamet Rahardjo, Luthfy Syaukani. (cfy/mkd/mkd)

Selasa, 13 Oktober 2015, 04:23 –
Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Menag: Saya Bersyukur PPIH Bekerja dengan Penuh Komitmen

RMOL. Musim haji tahun ini adalah kali kedua bagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi Amirul Hajj alias pemimpin rombongan haji. Namun, dibanding dengan pengalamannya tahun lalu, kali ini Lukman lebih sibuk dan lebih repot.

‎Musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram dan tragedi Mina membuat Lukman harus bekerja ekstra. Sampai-sampai Lukman harus memunda kepulangannya ke Tanah Air selama lima hari untuk mengurus korban tragedi Mina.

‎"Semua dijadwalkan saya kembali bersama rombongan Amirul Hajj pada tanggal 28 September. Tapi, dengan adanya dua peristiwa yang menyita perhatian dan pikiran kita bersama, saya menunda kepulangan. Saya baru pulang kemarin (Sabtu, 3/10)," tutur Lukman.

‎Bagaimana sibuk dan ropotnya Lukman mengurus pelaksanaan haji tahun ini? Berikut penuturan Menteri asal PPP itu kepada Rakyat Merdeka, Minggu (4/10) malam;‎

A‎pa perbedaan mengurus pelaksaan haji tahun lalu dengan tahun ini?

‎Tahun lalu adalah kali pertama saja menjadi Amirul Hajj. Waktu itu saya belum punya pengalaman. Sedangkan tahun ini saya sudah punya pengalaman. Untuk pelaksanaan secara umum relatif sama. Tapi, karena ada dua peristiwa yang sangat menyita perhatian dan pikiran kita bersama, pelaksanaan menjadi beda. Hari yang saya gunakan di sana juga menjadi lebih lama.

‎S‎eperti apa kerepotan yang Anda rasakan?

‎Akibat peristiwa itu, banyak sekali rapat dadakan dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan pihak pemerintah Arab Saudi, pihak rumah sakit, dan lain-lain.

Saya bersyukur sejak awal saya menginap di Wisma Haji di Daker (Daerah Kerja) di Mekah. Hal ini sangat membantu saya, sehingga bisa kapan saja melakukan rapat dengan PPIH (Panitia Pelaksana Ibadah Haji).

Saya tinggal di lantai 2 sedangkan tempat rapat di lantai 1.‎ Hal ini sangat memudahkan. Begitu ada hal mendadak, kami bisa langsung menggelar rapat, tanpa memerlukan kendaraan dan tanpa berpidah lokasi.‎

Memangnya banyak rapat yang harus dilakukan?‎

Jumlahnya tak terhitung. Tiap bidang harus ada koordinasi. Apalagi dengan adanya dua peristiwa besar itu.

‎Tapi, sebenarnya bukan mengenai tragedi Mina dan jatuhnya crane saja. Aktivitas lain juga harus kita perhatikan. Misalnya, di awal minggu lalu, kita juga harus memikirkan kloter 1 yang mulai bertolak dari Mekah ke Jeddah untuk kembali ke Tanah Air. Kemudian ada kloter lain yang harus siap-siap bertolak dari Mekah ke Madinah. Semua ini kan harus disediakan hotelnya, kendaraannya, dan juga keteringnya.‎

Khusus untuk tragedi Mina dan jatuhnya crane bagaimana?‎

Sejak kejadian, saya langsung mengintruksikan kepada semua petugas haji agar publik bisa mendapatkan informasi setiap saat. Makanya, minimal setiap 12 jam sekali harus ada konferensi pers mengenai informasi terkini. Dengan begitu, masyarakat bisa mengikuti segala perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaran haji.

‎Anda selalu melapor ke Presiden?

‎Tentunya. Sebelum konferensi pers, sebagai menteri saya menyampaikan laporan kepada Presiden melalui staf. Minimal dua kali sehari saya lapor. Terkadang, secara khusus Presiden yang proaktif menelpon langsung ke saya untuk menanyai perkembangan. Seingat saya, Presiden nelpon langsung sebanyak empat kali.‎

Dengan tragedi Mina dan jatuhnya crane, apa jam kerja Anda jadi tambah panjang?

‎Sejak awal saya sudah meminta semua PPIH harus bisa bekerja tanpa terpaku jam kerja. Dalam kondisi normal pun harus bisa begitu. Sebab, mengurusi haji itu tidak terpaku jam kerja. Setiap saat kalau dibutuhkan kita harus siap. Jam 12 malam kalau perlu rapat, kami rapat. Juga termasuk melakukan indentifikasi korban, melacak jamaah yang belum kembali, dan mengecek ke setiap rumah sakit. Apalagi, di Tanah Suci ini budayanya berbeda. Tradisi masyarakat di sana bekerja pada malah hari.

‎Tapi saya sangat bersyukur, semua PPIH bekerja dengan komitmen tinggi. Tidak hanya sepenuh hati, tapi juga dengan cinta. Sehingga tidak pernah ada keluhan dan merasa terbebani. Saya amat terbantu dengan kinerja mereka.‎[***]

Senin, 05 Oktober 2015 , 01:56:00 WIB | Laporan: Ujang Sunda

 

Ini Menteri yang Kinerjanya Dianggap Paling Memuaskan

Jakarta - Lembaga Survei Indo Barometer menggelar sigi kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain kinerja Presiden dan Wakil Presiden, survei juga dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan publik atas kerja para menteri.

Hasil sigi Indo Barometer yang dipaparkan hari ini menunjukkan sejumlah menteri dianggap memiliki kinerja paling memuaskan. Tingkat kepuasan publik pada menteri tertinggi masih di Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 71,9 persen.

Di urutan berikutnya ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (54,2%), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (47,8%), Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (44,4%), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (37,8%) dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli (37,3%).

Adapun tingkat kepuasan publik terendah pada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (15%) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (15,9%).

Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri sebesar 37,1 persen dan yang tidak puas 46,7 persen. "Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja para menteri semakin turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen, atau penurunan sebesar 9,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei lembaganya di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 3 persen.


(erd/nrl)


Kamis 08 Oct 2015, 18:16 WIB | Ahmad Masaul Khoiri - detikNews

Surati Menteri Haji Saudi, Menag Minta Tiga Hal Ini

Jeddah (Pinmas) —- Musim haji i1436H/2015M belum usai.  Sementara sebagian jamaah haji Indonesia dalam proses pemulangan menuju Tanah Air, sebagian lainnya sedang dalam persiapan untuk diberangkatkan dari Makkah ke Madinah untuk pelaksanaan proses Arbain.

Meski demikian, Kementerian Agama melakukan langkah cepat guna perbaikan pada penyelenggaraan haji mendatang. Hal ini terungkap dari surat Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin kepada Menteri Haji Arab Saudi yang meminta agar Pemerintah Saudi bisa segera melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas layanan di Arafah dan Mina.

“Ada dua atau tiga hal yang akan kita ikhtiarkan secara serius. Pertama adalah kondisi arafah,” terang Menag usai meninjau penimbangan barang bagasi jamaah haji Indonesia di Madinatul Hujjaj, Jeddah, Kamis (01/10).

Menag mengaku sedih  ketika pada malam hari tanggal 8 Dzulhijjah dirinya mendapati sejumlah  tenda jamaah yang roboh karena diterpa angin. Padahal menurutnya angin tersebut  tidak sekuat dengan angin yang merobohkan crane di Masjidil Haram sehingga tidak bisa dibayangkan kalau kekuatan angin itu sama.

Kejadian itu tidak hanya menyebabkan tenda roboh, tetapi juga listrik padam sehingga selain penerangan juga menyebabkan water cooler di tenda Arafah tidak berfungsi.  Hal ini juga mengganggu pos kesehatan Arafah karena tidak bisa mengoperasionalkan alat yang membutuhkan listrik dan akhirnya berdampak kepada jamaah yang sakit.

“Saya sudah mengirimkan surat resmi kepada Menteri Haji agar konsidi Arafah bisa diperbaiki dengan cara membuat tenda-tenda yang permanen di Arafah. Kalau di Mina bisa tenda permanen, di Arafah seharusnya juga bisa,” tegas Menag.

“Juga dibangun pembangkit listrik berkekuatan besar sehingga tidak hanya mengandalkan generator yang terbatas, tapi pembangkit listrik permanen yang betul-betul bisa mensuplai berapapun kebutuhan listrik di Arafah,” tambahnya.

Hal kedua yang diusulkan Menag adalah terkait perbaikan Mina. Menag menyoroti jarak Mina Jadid yang terlalu jauh dan keberadaanya yang  dari sisi syari juga masih problematik, apakah sah sebagai tempat menginap atau tidak. “Saya sudah bersurat ke Menteri Haji agar tenda-tenda di Mina bisa ditingkatkan. Kalau Jamarat saja bisa ditingkat, semestinya tenda di Mina juga bisa ditingkat sehingga seluruhnya bisa berada di Mina dan jarak ke Jamarat juga tidak terlalu jauh. Waktu melontar jumrah juga bisa diatur lebih ketat,” terang Menag.

Selain dua hal yang diajukan kepada Menteri Haji Arab Saudi, Menag juga berinisiatif untuk memberlakukan penggunaan chip yang ditempel pada gelang idenitas jamaah. Chip yang nantinya bisa dideteksi melalui GPRS ini penting untuk mengantisipasi persoalan jamaah hilang yang tidak diketahui keberadaannya.

“Ide ini sebenarnya sudah muncul sejak kemarin, tapi tidak cukup waktu untuk merealisasikan gagasan ini. Karenanya sejak sekarang kita akan coba pikirkan sehingga pengalaman yang cukup pahit bahwa sampai saat ini masih ada jamaah yang belum diketahui keberadaannya di mana itu bisa diatasi dengan hal itu,” kata Menag.

Sampai dengan saat ini, sedikitnya masih ada 74 jamaah haji Indonesia yang belum kembali ke hotelnya untuk bergabung bersama anggota kloter lainnya. Banyak alasan tentu kenapa orang belum kembali, dan itu tidak selalu berarti telah mati. Nyatanya, ada juga jamaah haji Indonesia yang setelah lima hari  hilang tanpa kabar akhirnya bisa kembali.

“Kita akan terus mencari. Kalaulah sampai melewati tanggal 26 Oktober kita tentu akan terus melakukan pencarian itu. Karena menjadi kewajiban pemerintah terhadap warganya di luar negeri untuk diketahui keberadaanya,” kata Menag. (mkd/mch/mkd)

Jumat, 2 Oktober 2015, 06:17