Jakarta - Revisi UU KPK disinyalir justru melemahkan KPK. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pembahasan revisi UU KPK dihentikan.
"Upaya revisi UU KPK itu harus diarahkan untuk memperkuat eksistensi, kinerja, dan dayaguna KPK. Bila sebaliknya, maka sebaiknya hentikan saja, kata Lukman kepada detikcom, Kamis (27/9/2012).
Magelang (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang jabatan wakil menteri (wamen) tidak akan mengganggu kinerja kementerian negara.
"Saya masih punya keyakinan para menteri itu tentu mampu untuk melanjutkan tugas-tugas yang diemban kementerian negara," katanya usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pemkab Magelang, Jateng, Selasa.
Ia mengatakan, keputusan MK berkekuatan hukum final, tidak ada pilihan lain, semua harus tunduk dan mengikuti putusan itu sehingga para wakil menteri harus bisa menyesuaikan diri.
AKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (5/6/2012) yang membatalkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memunculkan masalah terkait landasan hukum para wakil menteri yang sekarang menjabat.
Untuk mengatasi hal ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (6/6/12), meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secepatnya mengubah keputusan presiden tentang wakil menteri. Setelah itu, Presiden melantik kembali para wakil menteri, agar memiliki dasar hukum yang kuat.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lukman Hakim Saifuddin, menilai penting pemberian gelar pahlawan nasional untuk bapak pendiri bangsa, Sukarno
"Pemberian gelar pahlawan nasional sebagai pengingat agar kita tidak lupa dan lalai melanjutkan cita-citanya," katanya dalam rilis yang diterima Tempo pada Jumat, 8 Juni 2012.
Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini berisi solusi taktis menyangkut penyelesaian konflik KPK-Polri. Pernyataan SBY dianggap melegakan masyarakat sehingga panen pujian.
"Sikap Presiden SBY melegakan dalam menyikapi kasus Polri-KPK. Itulah sikap yang ditunggu-tunggu masyarakat luas," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Senin (8/10/2012),
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Setelah gagal mengusung pasangan Alex-Nono, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) belum memutuskan merapat kemana di putaran dua. Hanya saja, melihat basis konstituen di DKI Jakarta, PPP lebih dekat ke pasangan calon Fauzi Bowo (Foke) dan Nachrawi Ramli.
''Konstituen kami di DKI sepertinya ke Foke ketimbang Jokowi.
Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, untuk mengatasi masalah terorisme yang kini muncul kembali tak bisa disikapi dengan kebijakan yang sporadis, parsial, dan sesaat. Menurutnya negara harus menerapkan konsepsi penanggulangannya yang utuh menyeluruh, terencana-terstruktur, dan dilakukan massal, dengan mengintegrasikannya ke dalam program-program pembangunan nasional.
"Aksi-aksi teror yang muncul belakangan ini tak bisa hanya ditimpakan karena alasan agama semata," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/9/2012).
RMOL. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus turun-tangan menghentkan perseteruan Polri dan KPK dalam penanganan kasus pengadaan simulator SIM. Pembiaran atas perseteruan tersebut membuat harapan masyarakat terhadap komitmen negara dalam pemberantasan korupsi berada di titik nadir.
"Kedua institusi yang berseteru itu mematuhi UU 30/2002 tentang KPK.
