Jakarta - Kalangan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) menyangkut penyidik KPK. Aturan ini penting untuk memaksimalkan kekuatan KPK dalam mengusut kasus korupsi.

Jakarta, Gatranews - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, koordinasi dan sinkronisasi tentang apa dan siapa penyidik KPK, harus segera dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi kewenangan Presiden.

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memimpin langsung pemberantasan korupsi. Ini diperlukan sehingga rakyat akan mengenangnya saat mengakhiri tugas.

"Presiden SBY harus memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Inilah momentum terbaik untuk mewariskan penguatan landasan hukum dan institusi KPK di paruh akhir masa jabatan pemerintahannya," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (10/10)

Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini berisi solusi taktis menyangkut penyelesaian konflik KPK-Polri. Pernyataan SBY dianggap melegakan masyarakat sehingga panen pujian.

"Sikap Presiden SBY melegakan dalam menyikapi kasus Polri-KPK. Itulah sikap yang ditunggu-tunggu masyarakat luas," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Senin (8/10/2012),

Pendekatan legalistik dan kekuasaan semata tanpa menyertakan kearifan memahami hakekat masalah secara menyeluruh justru kontra-produktif

Penggerebekan Polisi ke KPK amat mengagetkan dan malah memposisikan Polri berhadap-hadapan dengan masyarakat.

JAKARTA - Pendekatan legalistik dan kekuasaan yang dilakukan Polisi akan merusak citra Polri di mata masyarakat. Jika ini masih dilakukan sama dengan memposisikan Polri berhadapan dengan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi berjalan tuntas.

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menegaskan, sangat menyedihkan putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan hukuman mati bagi pemilik pabrik narkoba, Hengky Kurniawan.

Palu (ANTARA News) - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menggandeng Kementerian Agama di Sulawesi Tengah menggelar pelatihan pelatih sosialisasi empat pilar negara yang berlangsung di Palu, selama lima hari.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin setelah pembukaan pelatihan pelatih di Palu, Kamis malam, mengatakan, Provinsi Sulawesi Tengah merupakan provinsi ke-15 menjadi sasaran pelatihan pelatih.