JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memimpin langsung pemberantasan korupsi. Ini diperlukan sehingga rakyat akan mengenangnya saat mengakhiri tugas.

"Presiden SBY harus memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Inilah momentum terbaik untuk mewariskan penguatan landasan hukum dan institusi KPK di paruh akhir masa jabatan pemerintahannya," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (10/10)

Jakarta - Pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) malam ini berisi solusi taktis menyangkut penyelesaian konflik KPK-Polri. Pernyataan SBY dianggap melegakan masyarakat sehingga panen pujian.

"Sikap Presiden SBY melegakan dalam menyikapi kasus Polri-KPK. Itulah sikap yang ditunggu-tunggu masyarakat luas," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Senin (8/10/2012),

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Syaifuddin menegaskan pidato Presiden SBY, semalam, melegakan.

"Sikap Presiden SBY melegakan dalam menyikapi kasus Polri-KPK," kata Lukman dalam

Pendekatan legalistik dan kekuasaan semata tanpa menyertakan kearifan memahami hakekat masalah secara menyeluruh justru kontra-produktif

Penggerebekan Polisi ke KPK amat mengagetkan dan malah memposisikan Polri berhadap-hadapan dengan masyarakat.

Metrotvnews.com, Jakarta: Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menganggap pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melegakan dalam menyikapi konflik antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Sikap ini sangat ditunggu masyarakat.

JAKARTA - Pendekatan legalistik dan kekuasaan yang dilakukan Polisi akan merusak citra Polri di mata masyarakat. Jika ini masih dilakukan sama dengan memposisikan Polri berhadapan dengan masyarakat yang menginginkan pemberantasan korupsi berjalan tuntas.