Jakarta - Revisi UU KPK disinyalir justru melemahkan KPK. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin meminta pembahasan revisi UU KPK dihentikan.

"Upaya revisi UU KPK itu harus diarahkan untuk memperkuat eksistensi, kinerja, dan dayaguna KPK. Bila sebaliknya, maka sebaiknya hentikan saja, kata Lukman kepada detikcom, Kamis (27/9/2012).

Jakarta -- MPR mengapresiasi ajakan pemerintah Indonesia kepada negara-negara anggota PBB untuk merumuskan aturan internasional tentang antipenistaan agama. Langkah itu dinilai sangat strategis dalam menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi.

"Karena kita menyaksikan betapa destruktifnya dampak film 'the Innocence of Muslims' yang memicu kerusuhan di banyak negara. Agama adalah keyakinan warga dunia yang harus dihormati dan dijunjung tinggi bersama. Jangan hanya karena adanya kebebasan berpendapat dan berekspresi di satu-dua negara, lalu warganya melahirkan karya-karya

Jakarta - Komisi III hari ini menggelar rapat dengan 3 penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejagung. Komisi III DPR harusnya sadar dan memperkuat tiga lembaga penegak hukum, jangan malah mempreteli wewenang KPK.

"Upaya pelemahan KPK harus dihindari. Semua pihak kini diuji komitmennya dalam perangi korupsi.

MPR RI -- Keresahan masalah sosial dirasakan oleh banyak kalangan di Bandung. Untuk itu mereka membentuk organisasi dengan nama Forum Bandung. Mereka berkeinginan bekerja sama dengan MPR mengadakan rembug nasional untuk menyelaraskan masa depan bangsa.

MAKASSAR – Konstitusi Undang- Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). Namun, pengertian tersebut tidak merujuk pada penganut HAM Liberal.

Sebaliknya, HAM dijunjung dengan mengedepankan prinsip ketuhanan dan nilai-nilai agama seperti yang tertuang dalam sila pertama Pancasila.

Medan, NU Online. Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) H Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, dampak negatif arus globalisasi hanya bisa disaring jika bangsa ini memelihara dan menumbuhkan empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni Pancasila, UUD 1945, Negara Kesatuan Republik Indoensia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

MPR RI -- “Pemilihan Presiden langsung yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah proses yang perdebatan yang cukup lama,” ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin saat menjadi narasumber dalam Diskusi 4 Pilar, 17 September 2012, di Ruang Presentasi, Perpustakaan MPR, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan ada wacana pemilihan kepala daerah diserahkan kepada daerah-daerah, agar mereka menentukan sendiri caranya, apakah melalui pemilihan langsung, dipilih DPRD atau bentuk lainnya.