Berdasarkan ketentuan Pasal 15 Ayat (1) huruf (e) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, Pimpinan Majelis ditugasi mengkoordinasikan Anggota MPR untuk  memasyarakatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kepada seluruh komponen bangsa Indonesia. Oleh Pimpinan MPR RI, tugas memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 ini kemudian disandingkan juga dengan pemasyarakatan pilar utama penyangga kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya, yaitu; Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan tak akan sungkan menjatuhkan sanksi berat bagi kadernya yang terlibat kasus korupsi dalam proyek pengadaan Al-Quran. Tak tanggung-tanggung, mereka yang terlibat akan dipecat dari partai berideologi Islam itu.

“Pasti kami pecat,” kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin ketika dihubungi di Malang, Jawa Timur, Jumat, 29 Juni 2012. Lukman juga menjabat Wakil Ketua MPR.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  MPR RI tidak dalam posisi menyetujui kebijakan Menteri Kesehatan (Menkes) Nafsiah Mboi mensosialisasikan kondom untuk kalangan remaja.

"Kebijakan Menkes itu menunjukkan seringnya kita terjebak menyelesaikan suatu masalah secara instan dan jalan pintas," kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin kepada  Tribunnews.com, Minggu (24/6/2012).

Sejak dimulainya era reformasi, menyebabkan masuknya nilai-nilai kehidupan yang sangat beragam. Perkembangan teknologi yang semakin modern menjadikan masyarakat Indonesia berubah. ”Perubahan cara pandang/mindset/paradigma dari masyarakat inilah yang juga masuk dalam tatanan nilai”. Hal ini dikemukakan Lukman Hakim Saifuddin dalam membuka pelatihan untuk pelatih/Training of Trainers (TOT) di Pangkalpinang, Provinsi Kep. Bangka Belitung, Jumat 15/6.

“Empat Pilar yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dirumuskan oleh para pendiri bangsa untuk merajut keberagaman,” ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, saat menjadi narasumber tunggal dalam Sosialisasi 4 Pilar untuk anggota Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Putri (Kopri PBPMII) di Lt. 8, Gedung PBNU, Kramat, Jakarta, 14 Juni 2012.

JAKARTA – Regenerasi kepemimpinan di Indonesia sudah waktunya dilakukan, sebab publik sudah jenuh dengan figur yang ada selama ini.Tokoh- tokoh muda Indonesia dipercaya akan menjadi ujung tombak regenerasi kepemimpinan.

Hanya saja,tokoh-tokoh muda ini belum teruji di hadapan publik. Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, figur regenerasi secara normatif harus memiliki berbagai kriteria. Salah satunya memiliki kompetensi dalam memperbaiki masalah bangsa.

Jakarta -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendorong pemberian gelar pahlawan nasional untuk Presiden RI pertama, Soekarno. MPR memandang sudah tak sepantasnya Soekarno terus terpenjara secara politik.

"Kita tak perlu merasa bahwa Bung Karno terus terpenjara secara politik hanya karena adanya TAP yang berisi pencabutan kekuasaannya sebagai presiden dan larangan baginya melakukan kegiatan politik. TAP itu kini telah tak berlaku lagi," kata Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Sabtu (9/6/2012).

Jakarta -- Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin berharap di Perpres Wakil Menteri yang telah ditandatangani Presiden SBY telah diatur hak dan kewajiban wakil menteri. Hal ini penting agar tidak ada matahari kembar di kementerian.

"Menurut saya yang terkait dengan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak itu harus dijelaskan secara rinci,tegas dan jelas antara menteri dan wakilnya dalam Perpres tersebut. Sebab kalau tidak tegas diatur pembagian keempat hal itu antara menteri dan wakilnya itu akan terjadi dualisme