TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lukman Hakim Saifuddin, menilai penting pemberian gelar pahlawan nasional untuk bapak pendiri bangsa, Sukarno
"Pemberian gelar pahlawan nasional sebagai pengingat agar kita tidak lupa dan lalai melanjutkan cita-citanya," katanya dalam rilis yang diterima Tempo pada Jumat, 8 Juni 2012.
Rabu, 6 Juni 2012, sekitar pukul 13.00 WIB, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Koesnadi Kardi, yang didampingi para stafnya, mengadakan kunjungan ke Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Para delegasi UPN Jakarta yang berjumlah enam orang itu diterima di ruang kerja Lukman Hakim Saifuddin, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin ketika menjadi narasumber pada rangkaian kegiatan training of trainers bagi kalangan organisasi keagamaan di Provinsi Sumatera Barat.
“Implementasi kedaulatan rakyat itu bisa dilakukan secara langsung, namun dapat juga dilakukan secara perwakilan. Namun demikian, musyawarah ini dilakukan dengan tidak dengan semena-mena, karena yang utama adalah kedaulatan rakyat” ujarnya.
itoday - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengajak tamu undangan yang hadir dalam HUT Pancasila membacakan surat Al Fatihah untuk kesembuhan Taufik Kiemas.
"Mari bacakan surat Al Fatihah untuk beliau," ungkap politisi putra mantan menteri Agama KH Saifuddin Zuhri di Gedung MPR, Jakarta, Jumat (1/6).
Menurut politisi NU ini, Taufik Kiemas berhalangan hadir dalam acara HUT Pancasila karena sedang sakit. "Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya," paparnya.
TEMPO.CO, Jakarta- Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, Lukman Hakim Saifuddin, menilai kebijakan yang dibuat wakil menteri setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi rawan gugatan. "Gugatan bisa muncul jika tidak segera diterbitkan Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden tentang wamen," katanya pada Rabu, 6 Juni 2012, di Jakarta.
Kemarin MK memutuskan bahwa jabatan wakil menteri sah secara konstitusi. Hanya, MK mencoret penjelasan Pasal 10 yang menyatakan bahwa wamen adalah pejabat karier, bukan anggota kabinet. Ketua MK Mahfud MD menyatakan bahwa penjelasan tersebut justru membatasi wewenang eksklusif presiden.
AKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (5/6/2012) yang membatalkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memunculkan masalah terkait landasan hukum para wakil menteri yang sekarang menjabat.
Untuk mengatasi hal ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (6/6/12), meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secepatnya mengubah keputusan presiden tentang wakil menteri. Setelah itu, Presiden melantik kembali para wakil menteri, agar memiliki dasar hukum yang kuat.
Magelang (ANTARA News) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang jabatan wakil menteri (wamen) tidak akan mengganggu kinerja kementerian negara.
"Saya masih punya keyakinan para menteri itu tentu mampu untuk melanjutkan tugas-tugas yang diemban kementerian negara," katanya usai sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Pemkab Magelang, Jateng, Selasa.
Ia mengatakan, keputusan MK berkekuatan hukum final, tidak ada pilihan lain, semua harus tunduk dan mengikuti putusan itu sehingga para wakil menteri harus bisa menyesuaikan diri.
Proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 semata-mata dilakukan dalam rangka menderivasi dan memperkokoh implementasi sila-sila dalam Pancasila sebagai sumber hukum utama yang selanjutkanya dijabarkan dalam berbagai peraturan teknis dibawahnya. Proses perubahan itu telah menghasilkan perubahan mendasar dalam proses ketatanegaraan Indonesia, salah satunya berupa penguatan checks and balances antar lembaga negara. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka secara resmi kegiatan Training of Trainers bagi kalangan Pendidik dan Organisasi Keagaman di Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung selama 4 hari (3-6 Maret 2012), di Hotel Basko Premium, Padang, Minggu (3/6)
