Pelaksanaan Pilkada Tak Harus Seragam

WAKIL Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengusulkan sistem pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) tidak harus diseragamkan di semua provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

“Di wilayah kita yang masyarakatnya sangat heterogen, pilkada tidak harus diseragamkan. Pada daerah-daerah tertentu dapat diadakan pemilihan langsung jika ada kesiapan dari masyarakatnya yang sudah bisa berdemokrasi secara matang dan didukung kesiapan infrastruktur,” katanya di Denpasar, Selasa 8 Mei 2012.

Namun, untuk daerah-daerah yang belum siap, ucap dia, tentu tidak bisa dilaksanakan sistem pemilihan langsung itu. Intinya, pemilihan bupati, wali kota, gubernur bisa berbeda-beda antardaerah satu dengan yang lain tergantung kehendak masyarakatnya.

Di sela-sela pelaksanaan seminar nasional bertajuk “Tinjauan Terhadap Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Dalam Rangka Penguatan Sistem Demokrasi dan Otonomi Daerah” yang digelar oleh MPR bekerja sama dengan Universitas Warmadewa, Lukman melihat sistem pemilihan langsung memiliki ekses-ekses negatif.

“Semenjak sistem pemilihan langsung, ada 173 kepala daerah bermasalah secara hukum, itu artinya 33 persen dari total kepala daerah di Tanah Air. Belum lagi hal-hal lain yang terkait dengan bagaimana sistem pemerintahan daerah yang berlangsung karena kepala daerah yang terpilih tidak cukup memiliki pengalaman dalam mengelola pemerintahan,” ujarnya.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil survei juga disebutkan setiap calon bupati/wali kota minimal harus mengeluarkan Rp10 miliar untuk mendanai kegiatan kampanye, pengumpulan massa dan lain-lain yang berhubungan dengan proses pilkada.

Untuk tingkat provinsi minimal seorang calon gubernur mengeluarkan biaya pilkada sebesar Rp 30 miliar. “Itu untuk yang wilayahnya kecil, jika wilayahnya luas, saya yakin biayanya jauh lebih besar lagi,” katanya.

Di sisi lain, sekarang karena kepala daerah merasa dipilih langsung oleh rakyat, maka dia merasa memiliki legitimasi yang sama kuat dengan presiden. “Langsung maupun tidak langsung akhirnya membawa hubungan yang kurang mesra dengan daerah. Ini kan mengancam keutuhan NKRI juga,” katanya.

Oleh karena itu, lanjut dia, MPR ingin menyerap berbagai masukan, sistem pilkada apa yang sebaiknya diterapkan di Indonesia. “Memang ada dua pilihan, pilihan pertama tetap mempertahankan sistem langsung tetapi harus diminimalisasi ekses-ekses negatifnya. Jika toh tidak bisa dihindarkan karena sisi negatif lebih besar dari manfaat yang diraih, maka apakah membuat pola baru perwakilan?” ujarnya mempertanyakan.

Sistem perwakilan inipun, ucap dia, harus menerapkan pengalaman masa lalu atau yang masa lalu dimodifikasi sehingga aspirasi rakyat benar-benar mengejawantah. “Apapun pilihannya, kami ingin NKRI tetap terjaga di tengah heterogenitas yang tinggi. Yang tidak kalah penting otonomi daerah tetap terjamin dan yang dipilih benar-benar aspiratif sesuai dengan kehendak masyarakat di daerah,” ucap Lukman Hakim.(ant/hms)

 

Headlines The Election | Tue, May 8, 2012 at 16:43 | Jakarta, matanews.com

Top