Perubahan Konstitusi Bukan Pengingkaran Terhadap Pancasila

Proses amandemen UUD NRI Tahun 1945 semata-mata dilakukan dalam rangka menderivasi dan memperkokoh implementasi sila-sila dalam Pancasila sebagai sumber hukum utama yang selanjutkanya dijabarkan dalam berbagai peraturan teknis dibawahnya. Proses perubahan itu telah menghasilkan perubahan mendasar dalam proses ketatanegaraan Indonesia, salah satunya berupa penguatan checks and balances antar lembaga negara. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka secara resmi kegiatan Training of Trainers bagi kalangan Pendidik dan Organisasi Keagaman di Provinsi Sumatera Barat yang berlangsung selama 4 hari (3-6 Maret 2012), di Hotel Basko Premium, Padang, Minggu (3/6)

Peserta kegiatan ini terdiri dari seratus orang yang terdiri dari dosen, guru, dan pegiat organisasi keagamaan.  Kegiatan ini menghadirkan narasumber pimpinan MPR RI,  Lukman Hakim Saifuddin dan 16 Anggota MPR lintas fraksi yang tergabung dalam Tim Kerja Sosialisasi.

Dalam kesempatan itu, Lukman juga menegaskan bahwa penyelenggara negara mempunyai kewenangan untuk mendesain dan melaksanakan kebijakan yang membuat kehidupan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam 4 pilar. Namun demikian pasca reformasi, kehidupan bermasyarakat tidak hanya bertumpu kepada elit sehingga masyarakat juga harus terlibat.

 “Proses demokrasi sekarang ini menunjukkan bahwa sesungguhnya masyarakatlah yang mempunyai peranan yang penting dalam membentuk elit itu sendiri. Maka untuk bisa mendapatkan elit penyelenggara negara yang  baik, masyarakat juga harus mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang 4 pilar.’’ ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, dalam sambutannya yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dr. Ali Asmar, M.Pd, menyatakan pentingnya upaya  menghidupkan dan memperkokoh 4 pilar ini, khususnya di tengah-tengah berbagai ancaman dan tantangan yang dihadapi.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, Drs, H. Ismail Usman, dalam sambutannya menyambut baik dan mendorong urgensi pelaksanaan ToT dalam rangka membangkitkan rasa cinta tanah air, yang hari-hari ini mulai terpinggirkan oleh konflik dan aksi yang bersifat anarkis.

MPR RI, Minggu, 03/06/2012 18:47

Top