Legalitas Wakil Menteri Bermasalah

AKARTA, KOMPAS.com - Putusan Mahkamah Konstitusi pada Selasa (5/6/2012) yang membatalkan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara, memunculkan masalah terkait landasan hukum para wakil menteri yang sekarang menjabat.

Untuk mengatasi hal ini, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin, Rabu (6/6/12), meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, secepatnya mengubah keputusan presiden tentang wakil menteri. Setelah itu, Presiden melantik kembali para wakil menteri, agar memiliki dasar hukum yang kuat.

"Selama para wakil menteri yang saat ini menjabat tidak dilantik kembali dengan keputusan presiden yang baru yang disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, semua kebijakan mereka rawan digugat di pengadilan tata usaha negara dan pengadilan perdata," papar Lukman Hakim yang juga Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ini.

Lukman Hakim berharap, keputusan presiden yang baru tentang wakil menteri, juga mengatur secara jelas dan tegas tentang tugas, wewenang, tanggung jawab, dan hak masing-masing-masing menteri dan wakil menteri. Dengan demikian, tidak muncul dualisme dalam tubuh kementerian negara.

"Jika pengaturan tugas antara menteri dan wakil menteri tidak jelas, bisa menimbulkan fenomena "matahari kembar", karena menteri dan wakil menteri sama-sama merasa anggota kabinet yang diangkat langsung oleh Presiden," tutur Lukman Hakim.

Marcellus Hernowo | Thomas Pudjo Widijanto | Rabu, 6 Juni 2012 | 10:05 WIB

Top