Demokrasi Tidak Berarti Pemilihan Langsung

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin ketika menjadi narasumber pada rangkaian kegiatan training of trainers bagi kalangan organisasi keagamaan di Provinsi Sumatera Barat.

“Implementasi kedaulatan rakyat itu bisa dilakukan secara langsung, namun dapat juga dilakukan secara perwakilan. Namun demikian, musyawarah ini dilakukan dengan tidak dengan semena-mena, karena yang utama adalah kedaulatan rakyat” ujarnya.

Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa setiap daerah di indonesia memiliki kekhasan tersendiri dalam mengelola pemerintahan daerahnya. Oleh karena itu konstitusi memberikan ruang bagi kekhasan dan kekhususan itu.

Kegiatan Training of Trainers hari kedua diisi dengan penyampaian materi yang disampaikan oleh narasumber pimpinan dan anggota MPR RI. Materi yang disampaikan terdiri atas keseluruhan materi Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, yang disampaikan secara bab per bab yang dibagi menjadi empat sesi. Penyampaian materi ini dilaksanakan Senin (4/6), di Natongga Ballroom, Hotel Basko Premium, Padang.

Penyampaian materi sesi pertama oleh Pimpinan MPR RI, Drs. Lukman Hakim Saifuddin dan Anggota MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Laksda TNI (Purn) Adiyaman Amir Saputra, materi yang disampaikan adalah Latar Belakang, Proses, dan Hasil Perubahan, Pembukaan UUD NRI Tahun 1945, serta Bab I s.d Bab VIII UUD NRI Tahun 1945 (Bentuk dan Kedaulatan, MPR, Kekuasaan Pemerintahan Negara, Dewan Pertimbangan Agung (dihapus), Kementerian Negara, Pemerintahan Daerah, dan DPR).

Penyampaian materi sesi kedua oleh Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, Materi yang diberikan meliputi materi UUD NRI Tahun 1945, terdiri dari Bab VIIA, VIIB, VIII, VIIIA,IX, IXA, X (DPD, Pemilihan Umum, Hal Keuangan, BPK, Kekuasaan Kehakiman, Wilayah Negara, Warga Negara, Warga Negara dan Penduduk). Materi ini disampaikan oleh Martin Hutabarat (Gerindra) dan Rully Chairul Azwar (Golkar)

Penyampaian materi sesi ketiga adalah materi  UUD NRI Tahun 1945, terdiri Bab XA, XI, XII, XIII, XIV (HAM, Agama, Pertahanan dan Keamanan Negara, Pendidikan dan Kebudayaan, Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial). Materi ini disampaikan oleh Anggota MPR RI dari Kelompok DPD, Marhany Victor Pua, dan Arif Budimanta (PDI-P).

Penyampaian materi sesi keempat adalah materi UUD NRI Tahun 1945,  yaitu Bab XA, XI, XII,XIII, XIV (Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Perubahan Undang-Undang Dasar, Aturan Peralihan, Aturan Tambahan, dan Penyampaian Materi Ketetapan dan Keputusan MPR). Materi ini disampaikan oleh Ganjar Pranowo (PDI-P) dan H.M. Sohibul Iman (PKS)

Selasa, 05/06/2012 11:17
MPR RI

Top