Banyak Program Sosialisasi 4 Pilar buat Kampus

Rabu, 6 Juni 2012, sekitar pukul 13.00 WIB, Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Koesnadi Kardi, yang didampingi para stafnya, mengadakan kunjungan ke Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Para delegasi UPN Jakarta yang berjumlah enam orang itu diterima di ruang kerja Lukman Hakim Saifuddin, Lt. 9, Gedung Nusantara III, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Kedatangan mereka berkeinginan agar sosialisasi 4 Pilar, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, juga diselenggarakan di Kampus UPN Jakarta, Pondok Labu, Jakarta Selatan.

Dikatakan oleh Koesnadi Kardi, bahwa UPN Jakarta sekarang mengembangkan program three in one, yakni memantapkan wawasan kebangsaan (nationalisme), kepemimpinan (leadership), dan kewirausahaan (enterprenuership), kepada para mahasiswa. Ketiga program tersebut merupakan hal yang penting, sebab masih banyak hal yang perlu dibenahi dari bangsa ini dengan ketiga program itu.

Untuk melaksanakan hal demikian, salah satu hal yang dilakukan pihak UPN Jakarta terhadap mahasiswanya adalah menekankan pentingnya disiplin. “Disiplin bagi kami merupakan harga mati,” ujarnya. Menegakan disiplin dikalangan mahasiswa, apalagi kampusnya berada di Kota Jakarta, diakui sangat sulit, sebab banyak pengaruh buruh yang setiap hari muncul dari berbagai sudut lingkungan masyarakat.

Untuk menegakkan disiplin maka pihak kampus melaksanakan outbound dan inbound bagi mahasiswanya. Saat inbound mereka diberi materi soal kepemimpinan, kewirausahaan, dan wawasan kebangsaan. Sedang saat outbound mereka diberi bekal soal bagaimana hidup berdisiplin. “Wawasan kebangsaan penting kami berikan, sebab tawuran antarmahasiswa terjadi karena mereka kurang paham terhadap wawasan kebangsaan,” paparnya. “Sedang kewirausahaan penting, sebab sekarang banyak sarjana yang masih belum bekerja,” tambahnya.

Menanggapi keinginan UPN Jakarta untuk melakukan sosialisasi 4 Pilar, disambut baik oleh Lukman Hakim Saifuddin. Dijelaskan bahwa MPR saat ini sedang massif melakukan sosialisasi 4 Pilar dengan beragam metode. Sosialisasi di perguruan tinggi atau kampus sudah sering dilakukan, seperti focus group of discussion, seminar, goes to campus, dan kuliah umum. Bahkan training of trainers (TOT) yang dilakukan pun juga selalu diikuti oleh dosen dan dari kalangan mahasiswa.

Soal outbound, Lukman Hakim Saifuddin menuturkan hal demikian juga dilakukan, sebagai salah satu bentuk sosialisasi. “Kita baru saja melakukan TOT outbound yang pesertanya mahasiswa se-Jawa Barat di Lembang,” ujarnya. Saat TOT Outbound, saat di kelas peserta selain diberi materi soal 4 Pilar, mereka juga berdiskusi dan mengkaji masalah 4 Pilar. Sedang di lapangan mereka bermain game yang bertujuan untuk membentuk sikap yang sportif, jujur, dan bertanggungjawab.

Dalam kesempatan itu Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan bahwa MPR melakukan sosialisasi mengenai ideologi bangsa untuk mengisi kekosongan yang ada. Sebab, selepas era reformasi bergulir, praktis tidak ada lembaga yang mensosialisasikan ideologi bangsa. Disebutkan dulu ada BP7, namun karena trauma Orde Baru, lembaga itu dibubarkan. “Sekarang tidak ada lembaga yang fokus untuk membahas masalah ideologi bangsa,” ujarnya.

Kekosongan inilah yang dimasukin MPR meskipun dengan banyak keterbatasan. Keterbatasan selain soal anggaran, juga ada anggota MPR yang kurang bisa bagaimana mensosialisasikan 4 Pilar sehingga harus diganti dengan membagi-bagikan buku mengenai 4 Pilar kepada masyarakat. Tugas mensosialisasikan ideologi bangsa, menurutnya seharusnya dilakukan oleh pihak eksekutif, karena memiliki struktur sampai tingkat paling bawah. Diungkapkan pula bahwa MPR pernah bertemu dua kali dengan Presiden untuk membentuk lembaga yang mensosialisasikan 4 Pilar.

Diakui sebenarnya BP7 semasa Orde Baru, terlepas dari metode pemasyarakatannya, adalah lembaga yang bagus. Dengan pemasyarakatan yang dilakukan, masyarakat jadi paham mengenai wawasan kebangsaan. Lembaga yang demikianlah yang menurut Lukman Hakim Saifuddin perlu dihidupkan kembali. “Tentu dengan metode yang berbeda, tidak lagi indoktrin, namun lebih partisipatif, terbuka, dan tidak menggurui,” ujarnya.

Rabu, 06/06/2012 14:46
MPR RI

Top