Sistem Kenegaraaan Perlu Terus Disesuaikan

JAKARTA (Suara Karya): Sistem ketananegaraan dinilai perlu harus terus disesuaikan dengan perkembangan jaman. Untuk itu, perlunya dilakukan perubahan konstitusi dalam memperkuat mekanisme check and balances untuk menyeimbangkan kekuasaan antar lembaga pemerintahan.

Demikian yang mengemuka dalam diskusi Diskusi 4 Pilar kebangsaan dengan tema Mekanisme Check and balances Antarlembaga Negara yang diselenggarakan oleh MPR di JAkarta, Senin (2/7).

Hadir sebagai pembicara diantaranya yakni Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin, Ketua Fraksi PKB di MPR, Lukman Edy dan ahli tata negara Irman Putrasidin.

Lukman Hakim mengatakan bahwa sesuai dengan perkembangan waktu maka sistem ketatanegaraan harus menyesuaikan diri dengan perkembangan jaman. "Bila sistem ketatanegaraan kita selalu berubah, itu menunjukan bahwa kita hidup," ujarnya.

Diakui, memang dalam sebuah negara yang sudah mapan, perubahan sistem tata negara yang terjadi tidak sedrastis dengan negara-negara yang sedang mengalami masa transisi. Sedang Indonesia, menurut Lukman Hakim Saifuddin adalah negara yang sangat komplek sehingga aspirasi yang ada selalu berubah-ubah. Politisi PPP itu mengingatkan kita jangan risau dengan adanya perubahan sistem ketatanegaraan, yang perlu diwaspadai adalah perubahan itu menuju ke arah yang baik atau buruk. "Sejauh yang saya amati perubahan yang terjadi masih pada on the track," ujarnya.

Ia juga menjelaskan tidak benar bila dikatakan bahwa sistem ketatanegaraan kita saat ini legeslatif heavy. "Sebagai pelaku amandemen UUD Tahun 1945, dijelaskan bahwa amandemen pada konstitusi ditujukan agar bandul kekuasaan berada di tengah. Ruh dan jiwa yang mendasari amandemen adalah demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat," paparnya.

Sejak dahulu, lanjutnya, para pendiri bangsa memberi kekuasaan secara penuh kepada Presiden sehingga semua kekuasaan berada di tangannya. "Bila Pak Harto berlaku seperti di masa Orde Baru, ya karena konstitusinya mengatur demikian," ungkapnya. Dibandingkan dengan kondisi saat ini, lanjutnya, adanya pembagian kekuasaan untuk menyeimbangkan kewenangan menjadi penting. "Di masa dulu memang Indonesia membutuhkan figur yang memiliki power penuh, namun sistem seperti itu sudah tidak relevan lagi. Sekarang harus ada keseimbangan, check and balances," tegasnya.

Dikesempatan ini, Lukman Edy juga mengatakan check and balances merupakan suatu hal yang baru dalam amandemen UUD Tahun 1945. Check and balances merupakan bagian dari penguatan sistem presidensial. "Bukan menggeser executive heavy ke legeslatif heavy," paparnya.

Irman Putrasidin juga mengatakan bahwa dari demokrasi maka kekuasaan dibagi menjadi tiga yakni legeslastif, judikatif, dan eksekutif. "Dari sinilah muncul check and balances agar kekuasaan tidak berpusat pada satu tangan," paparnya. Dicontohkan proses check and balances yang terjadi di sistem ketatanegaraan kita adalah misalnya Presiden mengeluarkan peraturan pemerintah dan DPR menolak. (Rully)

Selasa, 3 Juli 2012

Top