Lebih Bijak SBY Teruskan Informasi Korupsi di Kementerian ke KPK

Jakarta - SBY mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Lebih bijak jika informasi tersebut diteruskan ke KPK.

"Nah ini menurut saya karena ini negara hukum mungkin akan lebih bijak kalau kemudian presiden langsung menyampaikan informasi yang dia miliki ke aparat penegak hukum kita KPK. Untuk kemudian yang beliau ketahui itu bisa ditindaklanjuti atau setidaknya diverifikasi," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin

kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (20/7/2012).

Menurut Lukman, melaporkan ke penegak hukum menjadi sangat penting. Karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua tindakan melanggar hukum tentu ada konsekuensinya. Apalagi kalau benar yang disampaikan SBY ada kongkalikong pemerintah dengan DPR soal anggaran.

"Untuk mengetahui apakah yang beliau ketahui itu rumor atau isu. Diproses hukum. Saya pikir itu sesuatu yang harus kita cegah betul dan kalau memang ada harus kita bawa ke proses hukum. Tidak boleh ada pembiaran seperti itu. Harus ditindaklanjuti oleh aparat hukum kita,"tegas Lukman.

Sebenarnya Presiden SBY juga bisa meminta penjelasan menteri terkait. Atau langsung memberikan sanksi kalau menteri tersebut memang bermasalah hukum.

"Sebenarnya tanpa ada kesalahan seperti itu nggak ada kesalahan apa-apa kalau dia mau memberhentikan menteri bisa saja,"tandasnya.

SBY sebelumnya mengaku sudah mendengar informasi mengenai banyak hal terkait korupsi di kalangan pemerintahan. Namun, dia menambahkan, dia mempercayakan proses penegakan hukum kepada lembaga yang berwenang.

"Saya punya informasi yang sahih, tetapi saya mempercayakan kepada penegak hukum, KPK terutamanya, ditambah penegak hukum yang lain. Saya tahu banyak hal, meski saya hemat bicara supaya tidak gaduh dan secara politik tidak menimbulkan yang tidak-tidak," ujar SBY kata SBY dalam pengantar pembukaan rapat kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (19/7/2012).

SBY juga menyatakan prihatin bahwa praktik penyimpangan penggunaan anggaran masih saja dilakukan oknum di pemerintah dan DPR RI. Praktik yang merugikan negara itu bahkan sudah berlangsung sejak dalam tahap perencanaan proyek hingga pelaksanaannya di lapangan.

"Sejak perencanaan sudah kongkalikong, pelaksaanannya kongkalikong. Sekarang pun masih ada yang berani di antara oknum parlemen kongkalikong dengan eksekutif, ini sekian anggarannya maka sekian persen dikeluarkan. Masya Allah, naudzubillah," ujarnya.

(van/mpr)

Jumat, 20/07/2012 11:24 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Top