MPR Bentuk Tim Kajian Perbaikan Sistem Ketatanegaraan

Jakarta (ANTARA) - MPR RI membentuk tim kerja yang akan melakukan kajian perbaikan sistem ketatanegaraan dan masukan-masukan dari berbagai pihak seputar perbaikan sistem ketatanegaraan.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan pembentukan tim kajian kerja tersebut disepakati pada rapat gabungan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Kamis.

Rapat gabungan yang dipimpin oleh Ketua MPR RI Taufiq Kiemas tersebut dihadiri pimpinan MPR RI serta pimpinan fraksi-fraksi di MPR RI.

"Pembentukan tim kerja ini baru sebatas disepakati bersama oleh seluruh fraksi-fraksi di MPR, tapi format tim, jumlah anggota, dan mekanisme kerja, baru akan dibahas pada rapat MPR setelah Lebaran," katanya.

Menurut dia, tim kerja kajian sistem ketatanegaraan ini merupakan tim kerja ketiga yang dibentuk oleh MPR RI, sebelumnya MPR telah membentuk tim kerja sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, serta tim kerja perencanaan anggaran.

Tim kerja kajian perbaikan sistem ketatanegaraan ini, menurut dia, jumlah anggota belum diputuskan tapi pada kisaran 20-30 orang yang berasal dari seluruh fraksi di MPR RI dengan perwakilan secara proporsional.

Lukman menambahkan, pada rapat gabungan MPR RI tersebut juga ada usulan yang menguat untuk menghidupkan kembali garis-garis besar haluan negara (GBHN) atau semacam GBHN dalam bentuk undang-undang.

Menurut dia, usulan untuk menghidupkan kembali GBHN atau semacam GBHN sesungguh nya merupakan usulan masyarakat hampir di seluruh daerah di Indonesia yang terungkap pada saat sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Selama sosialisasi empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, banyak masukan dari masyarakat yang diinventarisasi oleh MPR," katanya.

Menurut dia, dari masukan-masukan tersebut, MPR mencatat tiga masukan yang sangat prinsip, di antaranya adalah usulan sebagian besar masyarakat Indonesia terhadap kebutuhan GBHN atau semacam GBHN.

Keluhan yang disampaikan masyarakat di berbagai daerah, menurut dia, mengeluhkan arah kebijakan lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, yang dinilai tidak jelas arahnya.

"Karena itu masyarakat mengusulkan agar dihidupkan kembali GBHN agar arah tujuan lembaga-lembaga negara menjadi jelas dan satu arah," katanya.

Menurut dia, perlunya dihidupkan kembali GBHN atau semacam GBHN ini juga akan menjadi kajian oleh tim kerja yang akan dibentuk MPR RI. (tp)

Antara – Kamis, 19 Jul 2012

Top