Mendodos Dana Bansos

Bantuan dana sosial untuk warga tak mampu di daerah, ternyata banyak diseleweng untuk Pilkada. Fakta mengejutkan itu diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota BPK Rizal Djalil, menyebut bahwa antara tahun 2007 hingga 2010, Bansos yang didodos (diselewengkan) mencapai Rp300 triliun. Wow…

Para auditor BPK sudah melakukan audit forensik atas dana bansos tersebut. Hasilnya, sudah ada 20 kasus yang kini sedang diusut. Sebagian dari  dana bantuan sosial itu, kata Rizal, diselewengkan untuk keperluan pemilihan kepala daerah. Menurut Rizal, dana bansos itu digulirkan dalam dua bentuk, yakni uang dan barang. Mereka yang seharusnya menerima adalah masyarakat tidak mampu. Sayangnya, tujuan mulia itu dibelokkan.

“Karena itu, kami mengusulkan adanya regulasi agar pengelolaan bansos dibuat lebih bagus lagi ke depan,” kata Rizal dalam seminar nasional akuntabilitas dana politik di Indonesia di Hotel Shangri-la, Jakarta, Senin (28/11/2011) kemarin. Dengan pengelolaan yang lebih jelas dan bagus, BPK mengharapkan tidak ada lagi 'tumpangan gelap' di APBN. Dana bantuan sosial itu harus didesain dari awal, dan dan tidak dicairkan menjelang pilkada.

Senada dengan Rizal. sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan M. Romahurmuziy menilai, dana bansos yang ada dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Daerah memang menguntungkan kepala daerah yang sedang menjabat atau lajim disebut petahana. Bahkan tanpa diselewengkan, kata Romy, dana itu sudah menguntungkan kepala daerah yang ingin maju lagi dalam pemilihan berikutnya. Sebab, bagi-bagi bansos bisa mendongkrak popularitas petahana. “Trik itu digunakan dari tingkat pemilihan di Kabupaten sampai Pemilihan Presiden,” kata Romy, di gedung DPR, Senayan, Jakarta.

Romy mencontohkan, penggelontoran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebelum Pemilihan Presiden pilres 2009 lalu. Saat itu, pemerintah mengucurkan hibah Rp300 ribu untuk warga tidak mampu. Kondisi tersebut, menurut Romy, menjadi sebuah risiko dari masih dibolehkannya petahana maju, tanpa aturan mengundurkan diri terlebih dulu.

Sebenarnya Undang-Undang Pemilu sudah mengatur petahana yang ingin maju lagi di pemilihan harus mengundurkan diri. Namun Mahkamah Konstitusi kemudian menyatakan, hanya perlu cuti saat mengikuti proses pemilihan, alias tak perlu mengundurkan diri. Ini memberi peluang untuk melakukan pelanggaran.

Romy setuju langkah BPK mengusut sebagian dari dana bansos 2007-2010 itu. BPK harus menyampaikan klarifikasi sebagai lembaga auditor agar tidak terbangun opini yang sifatnya masih dugaan atau asumsi. Faktanya harus didasarkan pada audit yang dilakukan secara akurat, karena Rp 300 triliun itu bukan angka yang sedikit. Jika dibagi 50 kabupaten, rata-rata per kabupaten mendapat 6 miliar. “Dari total 300 triliun rupiah itu, perlu dijelaskan berapa yang diselewengkan dan berapa yang sebenarnya dimanfaatkan untuk politik dipetik tanpa diselewengkan,” ungkap Romy.

Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin juga menegaskan, praktik dana bansos yang menyalahi peraturan harus ditindak tegas. “Hasil temuan BPK tersebut harus dibawa ke proses hukum. Jadi, temuan BPK bisa disampaikan ke DPR untuk dapat ditindaklanjuti dan disampaikan ke aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau KPK,” katanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) rupanya mencium gelagat praktik ‘kotor’ para kepala daerah itu. Dan KPK sudah memberikan rekomendasi kepada Menteri Dalam Negeri untuk membuat aturan yang lebih tegas dalam penggunaan dana bansos.

Mendapat masukan dari KPK, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi lalu merevisi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri 8 November 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri No 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial. Peraturan baru tersebut, kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri Raydonnyzar Moenek, bakal diberlakukan mulai 1 Januari 2012.

Raydonnyzar mengakui, hibah dan bansos memang meningkat secara signifikan saat menjelang pilkada. Karena itu, peraturan baru tersebut memperketat pencairan dana bansos. “Jika dulu kepala daerah ujug-ujug bisa mengeluarkan dana bansos, nanti harus dianggarkan terlebih dulu,” kata Raydonnyzar. Nah, dalam prakteknya, guyuran bansos kepada rakyat miskin akan diperketat dalam pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. “Ada pula kriteria batas kepatutan,” tegas Raydonnyzar.

Namun, peraturan belum berlaku, ada saja yang memprotes. Bupati Bantul Sri Suryawidati, misalnya, sudah bersuara lantang. Ia menilai, peraturan anyar itu sangat bertentangan dengan semangat otonomi daerah. Di mata Ida, dengan aturan baru tersebut, pengucuran dana baru bisa dilakukan setahun kemudian. Sebab, bantuan sosial dan stimulan kepada masyarakat, baik masyarakat miskin atau kelompok masyarakat tertentu, harus dimasukkan dulu dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dicairkan pada APBD murni atau APBD perubahan.

“Masyarakat miskin atau kelompok masyarakat yang meminta bantuan baik BSK, bantuan pendidikan, kesehatan atau dana stimulan harus mengajukan pada tahun ini, dan baru dapat dicairkan pada tahun anggaran 2012,” katanya. Konsekuensinya, masyarakat yang tidak kuat membayar uang sekolah untuk anaknya, masyarakat yang tidak mampu membayar kesehatan, juga masyarakat yang akan membangun pagar makam, harus mengajukan dahulu proposal pada tahun 2011 untuk dicairkan pada tahun 2012 mendatang.

Ida pun menilai, jika Peraturan Mendagri No 32 tahun 2011 itu diberlakukan, maka rakyat tidak akan percaya lagi kepada pemerintah karena pemerintah yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat,  justru dianggap mempersulit mereka yang memang tidak mampu.

Memang dilematis. Bak pepatah, ibarat makan buah simalakama. Aturan Bansos diperketat, bupati/walikota teriak. Tetapi diperlonggar, bansos akan terus didodos untuk kepentingan politik pilkada. (HP)

 

Top