Tap MPR Harus Jadi Acuan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik lainnya harus mengacu pada Ketetapan MPR (Tap MPR) yang masih berlaku.  Ketentuan-ketentuan penting yang termaktub dalam Tap MPR masih banyak yang belum dilaksanakan dan juga belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin dalam Sarasehan Nasional bertema “Implementasi Ketetapan MPR RI dalam Mewujudkan Sistem Hukum yang Demokratis dan Berkeadilan (Pasca Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011)” di Gedung Nusantara V, Komplek MPR/DPR/DPD, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2012. Turut berbicara pada sesi pertama sarasehan itu Prof. Dr. Satya Arinanto (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Prof. Dr. Saldi Isra (Guru Besar Fakultas Hukum Tata Negara Universitas Andalas Padang).

Menurut Lukman Hakim Saifuddin, Tap MPR tidak hanya masih relevan tetapi juga masih sangat penting untuk menjawab persoalan fundamental yang sedang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. “Apalagi kondisi ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang berkembang saat ini ada indikasi kecenderungan kehilangan arah,” katanya.

Karena itu, lanjut Lukman, Tap MPR yang masih berlaku harus menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan publik. “Masih banyak Tap MPR yang belum dilaksanakan dan juga belum diatur dalam perundang-undangan,” katanya.

Lukman menyebut beberapa Tap MPR tersebut di antaranya Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional, Tap MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Tap MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Undang-Undang Nomor  12 Tahun 2011 menempatkan kembali Tap MPR dalam tata urut peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar. Karena itu, Tap MPR (Tap MPR Nomor I/MPR/2003 khususnya Pasal 2 dan Pasal 4) menjadi sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan di bawahnya. Pemberlakuan UU Nomor 12 Tahun 2011 ini membawa implikasi dalam politik dan hukum.

Lukman Hakim mengatakan meski Tap MPR telah memiliki kedudukan hukum yang kuat, persoalannya adalah operasionalisasi dan pengawalan Tap MPR sebagai landasan hukum lapis kedua dalam sistem ketatanegaraan. “Dalam rangka penguatan sistem hukum Tap MPR diperlukan mekanisme hukum baru yang berfungsi untuk mengontrol dan menjaga pelaksanaan Tap MPR terhadap peraturan perundang-undangan atau kebijakan publik lainnya sehingga aktualisasi Tap MPR bisa berjalan efektif,” katanya.

Sependapat dengan Lukman Hakim Saifuddin, Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Prof. Dr. Satya Arinanto mengatakan bahwa pencantuman Tap MPR sebagai salah jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 semakin memperjelas jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.
“Pencantuman Tap MPR itu sekaligus mengingatkan MPR dan pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menuntaskan arahan-arahan dalam Ketetapan MPR Nomor I/MPR/2003 yang selama ini belum dilaksanakan,” kata Satya Arinanto.

Kamis, 30/08/2012 08:05
MPR RI

Top