MPR Minta Terorisme Diatasi Secara Menyeluruh

Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, untuk mengatasi masalah terorisme yang kini muncul kembali tak bisa disikapi dengan kebijakan yang sporadis, parsial, dan sesaat. Menurutnya negara harus menerapkan konsepsi penanggulangannya yang utuh menyeluruh, terencana-terstruktur, dan dilakukan massal, dengan mengintegrasikannya ke dalam program-program pembangunan nasional.

"Aksi-aksi teror yang muncul belakangan ini tak bisa hanya ditimpakan karena alasan agama semata," kata Lukman dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (10/9/2012).

Dia berpandangan, bila benar bahwa adanya pemahaman ajaran agama tertentu bisa menjadi faktor yang memotivasi lahirnya aksi-aksi kekerasan, tapi itu bukan satu-satunya faktor penyebab.

"Karenanya kebijakan sertifikasi bagi pemuka agama, misalnya, merupkan kebijakan yang salah sasaran karena terlalu menyederhanakan masalah," ujarnya.

Lukman menuturkan, tindakan intoleran anti-keragaman, menolak dialog, dan memaksakan kehendak dengan kekerasan, sebagaimana yang dilakukan para teroris itu disebabkan karena faktor-faktor yang kompleks yang saling terkait. Antara lain, pendidikan terbatas, ekonomi buruk, ketimpangan sosial, kekecewaan politik, pudarnya nilai-nilai budaya, dan banyak lainnya yang menjadikan mereka frustasi, sehingga terjebak ambil jalan pintas untuk menyelesaikannya dengan kekerasan.

Belum lagi, tambah Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, sistem data kependudukan negara yang amat lemah sehingga negara ini dinilai menjadi tempat  persemaian teroris. Ketiadaan Single Identity Number (nomor induk kependudukan) hingga saat ini, misalnya, juga menjadi faktor yang sebabkan banyak aktivitas penduduk yang tak terdeteksi dengan baik oleh aparat keamanan.

"Jadi, perlu kebijakan komprehensif yang implementasi dan evaluasinya harus dikawal terus menerus oleh Presiden," imbuhnya.

Reporter: Luki Junizar - Editor: Raden Trimutia Hatta
Senin, 10 Sep 2012 - 17.11 WIB

Top