Sertifikasi Ulama Bukan Alternatif Atasi Terorisme

INILAH.COM, Jakarta - Beberapa teror bom yang terungkap di wilayah Jakarta dan Solo cukup meresahkan seluruh pihak. Untuk itu pihak Kepolisian harus segera menuntaskan teror ini secara menyeluruh.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim mengatakan, untuk mengatasi masalah terorisme yang aksinya kini muncul kembali, tak bisa disikapi dengan kebijakan yang sporadis, parsial, dan sesaat.

"Negara harus menerapkan konsepsi penanggulangannya yang utuh menyeluruh, terencana-terstruktur, dan dilakukan massal, dengan mengintegrasikannya ke dalam program-program pembangunan kita," ujar Lukman dalam keterangan persnya yang diterima INILAH.COM, Selasa (11/9/2012).

Dia menjelaskan, aksi-aksi teror yang muncul belakangan ini tak bisa hanya ditimpakan karena alasan agama semata. Meski diakui bahwa adanya pemahaman ajaran agama tertentu bisa menjadi faktor yang memotivasi lahirnya aksi-aksi kekerasan, tapi itu bukan satu-satunya faktor penyebab.

"Karenanya kebijakan sertifikasi bagi pemuka agama, misalnya, merupkan kebijakan yang salah sasaran karena terlalu menyederhanakan masalah," jelasnya.

Lebih lanjut, Wakil Ketua Umum PPP ini menambahkan, tindakan intoleran, anti-keragaman, menolak dialog, dan memaksakan kehendak dengan kekerasan, sebagaimana yang dilakukan para teroris itu, disebabkan karena faktor-faktor yang kompleks yang saling terkait.

Beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah pendidikan terbatas, ekonomi buruk, ketimpangan sosial, kekecewaan politik, pudarnya nilai-nilai budaya, dan banyak lainnya yang menjadikan mereka frustasi, sehingga terjebak ambil jalan pintas untuk menyelesaikannya dengan kekerasan.

Selain itu, faktor lain adalah sistem data kependudukan Indonesia yang amat lemah, sehingga negara ini dinilai menjadi tempat persemaian teroris.

Ketiadaan Single Identity Number (nomor induk kependudukan) hingga saat ini, misalnya, juga menjadi faktor yang sebabkan banyak aktivitas penduduk yang tak terdeteksi dengan baik oleh aparat keamanan. "Jadi, perlu kebijakan komprehensif yang implementasi dan evaluasinya harus dikawal terus menerus oleh Presiden," tandasnya.[jat]


Oleh: Ajat M Fajar
nasional - Selasa, 11 September 2012 | 07:12 WIB

Top