Pilkada di Tangan DPRD Harus Diwacanakan Secara Terbuka

MPR RI -- “Pemilihan Presiden langsung yang dilaksanakan di Indonesia merupakan sebuah proses yang perdebatan yang cukup lama,” ujar Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin saat menjadi narasumber dalam Diskusi 4 Pilar, 17 September 2012, di Ruang Presentasi, Perpustakaan MPR, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Lebih lanjut dalam acara yang bertema, Menuju Pilkada yang Bersih, dikatakan oleh politisi PPP itu perdebatan yang terjadi dalam masalah pemilihan langsung saat perubahan UUD Tahun 1945, antara tahun 1999 hingga 2001. Dalam masa itu ada 2 pendapat yang yang menyatakan soal langsung atau tidak dalam pemilihan presiden. Pihak pertama, yang menyatakan memilih presiden tidak bisa diserahkan langsung ke semua orang. Hanya orang-orang yang memiliki syarat tertentu yang bisa memilih pemimpin. “Hal ini didukung basis teori, baik dari Barat atau Timur, yang sama-sama kuat,” ujarnya. Pihak kedua, mengatakan dalam soal memilih pemimpin seseorang tidak ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Memilih pemimpin adalah hak setiap orang, karena hak maka semuanya bisa menggunakannya. “Hal ini juga didukung oleh dasar teori yang sama kuatnya juga,” paparnya.

Namun karena situasi saat itu masih dalam era reformasi maka pemilihan presiden secara langsung menjadi pilihan. Meski demikian, diakui oleh Lukman Hakim Saifuddin bahwa pemilihan langsung bukan berarti lebih baik dibanding pemilihan tidak langsung.

Sementara dalam UU yang mengatur tentang Pilkada bahwa pemilihan secara demokratis tidak bisa secara serta merta dimaknai pemilihan langsung. Sebab masing-masing daerah memiliki karekater yang berbeda. Diungkapkan setiap dirinya melakukan Sosialisasi 4 Pilar selalu ada yang mengatakan bahwa pemilihan langsung bertentangan dengan Sila IV Pancasila. Mendapat pertanyaan yang demikian, Lukman Hakim Saifuddin menjawab bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat namun dalam pengejawantahannya tidak bisa semau-maunya, ada pertimbangan-pertimbangan dan hikmah-hikmah tertentu. Dalam melaksanakan Sila IV bisa melakukan perwakilan, bisa bisa melalui permusyarawatan. “Jadi apapun caranya asal pemilihannya itu kehendak rakyat maka itu tidak menjadi masalah,” ujarnya. “Jadi pemilihan langsung tidak mengingkari Sila IV,” tambahnya.

Memang diakui dalam pilkada terjadi banyak distorsi, seperti masalah SARA, money politic, dan kerusuhan. Untuk itu perlu dipikirkan apakah distorsi ini sudah massif atau kausistik semata. “Jangan terjebak pada generalisasi masalah namun juga jangan menyepelekan kasus yang terjadi,” tegas politisi PPP itu. Apabila ada keinginan pilkada dikembalikan ke DPRD menurut Lukman Hakim Saifuddin hal demikian harus dijadikan wacana yang terbuka.

Senin, 17/09/2012 16:30
Lukman Hakim Saifuddin: Pilkada di Tangan DPRD Harus Diwacanakan Secara Terbuka

Top