MPR: Revisi UU KPK, Komisi III Jangan Pangkas Kewenangan KPK

Jakarta - Komisi III hari ini menggelar rapat dengan 3 penegak hukum yakni KPK, Polri, dan Kejagung. Komisi III DPR harusnya sadar dan memperkuat tiga lembaga penegak hukum, jangan malah mempreteli wewenang KPK.

"Upaya pelemahan KPK harus dihindari. Semua pihak kini diuji komitmennya dalam perangi korupsi.

Harapan mempertahankan eksistensi KPK ada di tangan DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, kepada detikcom, Selasa (25/9/2012).

Sejumlah klausul yang dikhawatirkan melemahkan KPK adalah penyadapan yang diperumit dengan izin ketua PN, kemudian penuntutan yang diserahkan ke Kejagung, dan akan adanya wewenang KPK mengeluarkan SP3.

Menurut Lukman, seharusnya revisi UU KPK diarahkan ke penguatan lembaga penegak hukum tersebut. Bukan malah membonsai KPK yang masih sangat diperlukan di negara yang masih marak korupsi seperti di Indonesia.

"Apalagi tak mudah untuk membonsai atau mempreteli kewenangan yang kini dimilikinya melalui revisi UU KPK. Butuh 3 (tiga) langkah yang tak sederhana yang harus dilewati guna mewujudkan keinginan itu," ingat Lukman.

Semangat mengerdilkan KPK bisa saja ada di beberapa anggota Komisi III. Namun saat fraksi-fraksi dihadapkan dengan kritik publik, rasanya upaya menggunduli KPK sulit terealisasi.

"Langkah Pertama yang harus ditempuh, apakah semua fraksi akan bersepakat untuk mengerdilkan KPK itu? Saya berharap hal itu tak terjadi. Langkah Kedua, kalaupun fraksi DPR bersepakat dengan hal itu, apakah Pemerintah juga punya kehendak melumpuhkan KPK itu? Saya meragukan Presiden SBY yang telah berjanji berdiri paling depan dalam memerangi korupsi akan bersedia menyetujui revisi UU yang lemahkan KPK," papar Lukman.

Kalaupun UU KPK disetujui dengan sejumlah pasal pelemahan, masih ada MK yang bisa untuk mengajukan judicial review. MK akan melihat UU KPK sebagai senjata untuk memberantas korupsi.

"Langkah Ketiga, apakah MK tak akan batalkan hasil revisi UU yangg malah menyurutkan upaya memerangi korupsi dalam penegakan hukum dan keadilan?," tandasnya.

(van/trq)

Selasa, 25/09/2012 08:14 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Top