Lukman: Presiden Harus Pimpin Langsung Pemberantasan Korupsi

JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memimpin langsung pemberantasan korupsi. Ini diperlukan sehingga rakyat akan mengenangnya saat mengakhiri tugas.

"Presiden SBY harus memimpin langsung upaya pemberantasan korupsi. Inilah momentum terbaik untuk mewariskan penguatan landasan hukum dan institusi KPK di paruh akhir masa jabatan pemerintahannya," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu (10/10)

Menurut Lukman jika itu berhasil dilakukan maka rakyat akan mengenang Presiden SBY sebagai pemimpin yang berdiri di depan dalam memerangi korupsi.

"Koordinasi dan sinkronisasi terkait apa dan siapa penyidik KPK, misalnya harus segera dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi kewenangan Presiden. UU KPK sesungguhnya telah menyiratkan bahwa KPK dimungkinkan memiliki penyidik sendiri yang bukan polisi atau jaksa," tambahnya.

Lukmana menegaskan sekarang tinggal Presiden melalui PP lebih menegaskan lagi hal itu. PP juga harus berisi penegasan atas berbagai silang sengketa kewenangan yang muncul akibat beragam penafsiran berbagai UU terkait pemberantasan korupsi," katanya.

Karena itu, memperbaharui MOU Polri-KPK menjadi tidak tepat. Selain MOU itu tak memiliki dasar hukum kuat karena tak ada dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, saat ini kedua institusi itu sedang berseteru.

"MOU itu mustahil bisa terbaharui segera karena harus dibuat bersama oleh kedua institusi yang justru kini sedang berseteru. Itu bak punguk merindukan bulan," katanya.

Menurut Lukman, melalui PP yang menjadi kewenangannya penuh, Presiden SBY bisa langsung memimpin sendiri arah pemberantasan korupsi itu. Di sisi lain, penerbitan PP jauh lebih cepat dibandingkan menunggu pembaruan MoU KPK-Polri.

"Inilah peluang emas saatnya Pak SBY memimpin sendiri membersihkan negeri ini dari korupsi," kata Lukman.

Inggar Saputra, Berita99, 10 Oktober 2012 jam 21:00

Top