Presiden Seharusnya Keluarkan PP tentang Penyidik KPK

Jakarta, Gatranews - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, koordinasi dan sinkronisasi tentang apa dan siapa penyidik KPK, harus segera dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi kewenangan Presiden.

Menurut Lukman, sebenarnya UU KPK telah menyiratkan bahwa KPK dimungkinkan memiliki penyidik sendiri yang bukan dari kepolisian atau kejaksaan.

"Tinggal Presiden melalui PP-nya lebih menegaskan lagi hal itu. PP itu juga harus berisi penegasan atas berbagai silang sengketa kewenangan yang muncul akibat beragam penafsiran berbagai UU terkait pemberantasan korupsi," Lukman, di Jakarta, Rabu (10/10), sebagaimana dikutip Antara.

Karena itu, ujarnya, memperbaharui nota kesepahaman (MoU) Polri-KPK menjadi tidak tepat. Selain MoU itu tak memiliki dasar hukum kuat karena tak ada dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU 12/2011, saat ini kedua institusi itu sedang berseteru.

"MoU itu mustahil bisa terbaharui segera karena harus dibuat bersama oleh kedua institusi yang justru kini sedang berseteru. Itu bak punguk merindukan bulan," katanya. Menurut Lukman, melalui PP yang menjadi kewenangannya penuh, Presiden SBY bisa langsung memimpin sendiri arah pemberantasan korupsi itu.

Di sisi lain, penerbitan PP akan jauh lebih cepat dibanding menunggu pembaruan MoU KPK-Polri. "Inilah peluang emas saatnya Pak SBY memimpin sendiri membersihkan negeri ini dari korupsi," kata Lukman. Menurut Lukman, jika hal itu dilakukan maka rakyat akan mengenang Presiden SBY sebagai pemimpin yang berdiri di depan dalam memerangi korupsi. (TMA)

 Presiden Seharusnya Keluarkan PP tentang Penyidik KPK

 Kamis, 11 Oktober 2012 10:40

Top