Wartawan Dipukuli TNI, Resistensi RUU Kamnas Semakin Kuat

Didik Herwanto, pewarta foto Riau Pos, Jawapos Grup, menjadi korban penganiayaan anggota TNI AU saat peliputan pesawat Hawk 200 milik TNI AU yang jatuh di Kabupaten Kampar, Riau. Insiden itu pun dinilai sebagai bentuk kampanye buruk oleh militer.

"Jelas ini kampanye buruk RUU Kamnas. Bisa kita bayangkan kalau RUU tersebut disahkan menjadi undang-undang. Perlakuan seperti apa lagi

yang akan diberikan," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin saat dihubungi wartawan, Jakarta, Selasa (16/10).

Politisi PPP ini menambahkan, dengan kejadian ini sudah selayaknya RUU Kamnas ditentang. Belum disahkannya saja sudah ada kasus penganiayaan, lebih-lebih jika RUU Kamnas ini sudah menjadi undang-undang.

"Selain kami mengutuk tindakan itu. Otoritas militer harus menindak tegas pelakunya itu," tegas Lukman.

Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 1 DPR Effendy Choirie alias Gus Choi. Kekerasan yang kembali diperlihatkan akan membuat TNI tidak dipercaya oleh rakyat.

"Bagaimana rakyat mau percaya kepada militer kalau sikapnya masih seperti ini? Sebentar-sebentar mengandalkan kekerasan kepada rakyatnya sendiri," kata Gus Choi.

Gus Choi menegaskan bahwa di tengah upaya Kemenhan ngotot dan ingin menggolkan RUU Kamnas di Parlemen lantas muncul kasus penganiayaan kepada wartawan. Hal ini semakin mengundang antipati publik kepada militer.

"Bagaimana rakyat mau mempercayai berbagai alasan militer untuk mendukung RUU Kamnas kalau faktanya seperti ini. Begini lho Mas, wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan dan sedang menggunakan kameranya toh dihajar juga. Artinya pers sebagai pilar ke empat saja mereka engak peduli apalagi kepada rakyat biasa," jelas Gus Choi.

Anggota Komisi I ini menilai, RUU Kamnas sangat sensitif karena ada potensi besar bersifat gangguan terhadap demokrasi, kebebasan dan hak sipil dan gangguan terhadap pers.

"Faktanya hari ini gangguan kepada pers itu muncul kok. Apalagi pelakunya Pamen TNI yang seorang Letkol. Makanya wajib ditolak RUU itu," tegas Gus Choi.

Dijelaskan pula, definisi keamanan dalam pasal di RUU Kamnas masih sangat bias, apalagi menyinggung rahasia negara semua bisa dinilai sebagai ancaman.

"Begini, saya kira bagi militer yang namanya pesawat tempur itu rahasia negara. Salah, pesawat tempur kalau sudah mengangkasa lantas jatuh, maka uang rakyat yang dipakai membeli pesawat itu harus tahu kenapa jatuh? Bukannya lantas wartawan dipukuli karena mau memberitakannya," kata Gus Choi.

Reporter: Muhammad Sholeh
Merdeka.com -- Selasa, 16 Oktober 2012 22:12:47

Top