MPR: Pemerintah Stop Kongkalikong, DPR Jangan Kebakaran Jenggot

Jakarta - "Stop kongkalikong" yang digalakkan pemerintah menjadi isu panas di DPR. Kalangan DPR seharusnya tidak kebakaran jenggot menanggapi surat edaran pemerintah untuk menghentikan kongkalikong dengan oknum DPR tersebut. Seharusnya DPR introspeksi diri.

"Saya pikir itu imbauan yang bagus dan memang sudah seharusnya seperti itu. Ibarat bertepuk tangan itu kan harus dua tangan, ibarat kongkalikong itu kan tidak bisa melibatkan salah satu pihak saja. Menurut saya anggota DPR tidak harus kebakaran jenggot seperti itu, ini disikapi positif saja," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin saat berbincang dengan detikcom, Kamis (25/10/2012).

Hal ini disampaikan Lukman menanggapi sikap keras kalangan Komisi VI DPR menyangkut imbauan pemerintah melalui Seskab Dipo Alam untuk menghentikan kongkalikong Direksi BUMN dengan DPR. Komisi VI DPR yang membidangi BUMN memang langsung besuara keras menyangkut imbauan ini.

Menurut Lukman, imbauan ini harusnya disikapi dengan dukungan agar praktik kongkalikong antara Direksi BUMN dengan oknum DPR tidak terus terjadi.

"Saya pikir tanpa harus diimbau pun sudah seharusnya begitu. Justru imbauan itu menunjukkan terjadinya praktik semacam itu dan itu harus diproses hukum," katanya.

"Jadi ini peringatan positif bagi siapa saja agar tidak terjadi praktik kongkalikong," tandasnya.

Pada 28 September, pemerintah menerbitkan surat edaran nomor 542 tentang upaya mencegah praktik kongkalingkong dana APBN. Semua jajaran, termasuk Kementerian BUMN, harus berani menolak permintaan siapa pun yang meminta jatah.

Seskab Dipo Alam mengatakan, surat edaran itu sesuai dengan perintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tentang pencegahan praktik kongkalikong dengan oknum legislatif DPR/DPRD, dan/atau rekanan.

Berikut sebagian penggalan surat edaran itu seperti dilansir dalam situs Seskab.go.id:

“Demi suksesnya pembangunan untuk rakyat dalam sisa masa bakti KIB II, maka kami mengingatkan diri kami sendiri dan mengajak seluruh Menteri dan anggota KIB II beserta jajarannya, pimpinan dan jajaran Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, serta pimpinan dan jajaran Pemerintah Daerah untuk mencegah praktik kongkalikong dengan oknum anggota DPR/DPRD dan/atau rekanan, dalam pembahasan perencanaan dan pelaksanaan APBN 2013-2014,” tulis Seskab dalam Surat Edaran itu.

“Bila ada konsekwensi akibat penolakan itu kemudian anggaran Kementerian, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dan Pemerintah Daerah “akan dipotong” atau“ dibintangi”, maka seyogianya merujuk kepada ketentuan Pasal 15 Ayat (6) Undang Undang Nomor 17 tahun 2003 yakni apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui Rancangan Undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah Pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya,” lanjut Dipo.

(van/nrl)

Kamis, 25/10/2012 11:10 WIB
Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Top