MPR: Laporkan Anggota DPR 'Tukang Palak' ke KPK!

Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menilai pemerasan yang dilakukan oleh oknum DPR masuk ranah hukum dan harus diproses oleh KPK. Dia mendorong KPK proaktif dalam pengungkapan anggota DPR yang terlibat kongkalikong dengan direksi BUMN tersebut.

Lukman membenarkan praktik kongkalikong di DPR bisa masuk kategori pemerasan dan gratifikasi. Kedua belah pihak baik oknum DPR dan oknum BUMN bisa terlibat dan bisa diproses oleh KPK.

"Karena itu bisa diproses KPK," kata Lukman kepada detikcom, Jumat (2/11/2012).

Lukman pun mendorong kalangan direksi BUMN, Menteri BUMN Dahlan Iskan, dan semua pihak yang tahu praktik kongkalikong di DPR untuk melapor ke KPK.

"Kalangan BUMN, direksi dan menterinya, juga semua pihak yang punya informasi tentang praktik kongkalikong, pemberian upeti, ataupun pemerasan antara anggota DPR dengan BUMN, saya minta untuk segera melaporkannya ke BK DPR dan KPK. Jangan justru mengungkapkan ke publik karena ini masalah hukum," tegas Lukman.

Lukman berharap pelaporan tersebut disertai bukti dan fakta yang jelas. Karena kalau tidak disertai bukti bisa menjadi fitnah dan kurang baik untuk hubungan DPR dengan pemerintah.

"Insinuasi seperti itu menghancurkan kredibilitas institusi negara dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga negara seperti DPR," kata Lukman.

Lukman menambahkan, saat ini banyak problem bangsa yang menyita perhatian masyarakat dan mendesak untuk diatasi segera. Termasuk kongkalikong anggaran di DPR.

"Isu ini harus secepatnya diselesaikan dan diproses secara hukum, jangan dipolitisir dan digunakan untuk tujuan-tujuan perorangan atau kelompok tertentu dengan menyebarluaskan pemberitaannya berlarut-larut," tandasnya.

Belakangan ini satu demi satu praktik kongkalikong oknum DPR mulai terungkap. Selain Menteri BUMN Dahlan Iskan yang berani menghadapi DPR dengan menyebut mengantongi 10 anggota DPR pemeras BUMN, berupa kesaksian mengungkap sejumlah fakta mencengangkan.

Seperti mantan Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga yang mengaku pernah diminta upeti Rp 2 miliar oleh oknum DPR. Saat itu, Hotbonar pernah mengadukan masalah ini ke pimpinan KPK Erry Riyana Hardjapamekas.

Upaya pemerasan itu terjadi di sebuah ruang kerja anggota DPR usai RDP. Saat itu, ada oknum berinisial ETS dari FPDIP tahun 2010 dan oknum anggota DPR berinisial N dari Fraksi Demokrat dan satu anggota DPR lainnya. ETS secara terang-terangan meminta uang Rp 2 miliar untuk dibagi-bagi ke 40 anggota Komisi IX DPR.

Selain itu, eks Sesditjen ESDM Soekanar mengungkap adanya 'upeti' pembahasan RUU ke anggota Komisi VII DPR periode 2004-2009. Hal ini disampaikan Soekanar dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek Solar Home System (SHS). Soekanar mengaku pernah menerima uang dari mantan Kepala Sub Usaha Energi Terbarukan Ditjen LPE Kementerian ESDM, Kosasih.

Duit Rp 1,5 miliar itu kemudian dibagi-bagikan kepada tim dari LPE Ditjen ESDM dan anggota Komisi VII DPR yang terlibat pembahasan Rancangan UU Energi dan UU Ketenagalistrikan tahun 2007.

(van/nrl)

Elvan Dany Sutrisno - detikNews

Top