Cukup Serius Kerawanan di Perbatasan

NUNUKAN--MICOM: Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin menilai, tingkat kerawanan dan ancaman terhadap keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di daerah perbatasan cukup serius.

"Situasi di daerah perbatasan, ada praktik 'illegal logging', penyelundupan narkoba dan minuman beralkohol, serta adanya arus lalu lintas orang dan perdagangan barang yang melanggar hukum," kata Lukman Hakim Saifuddin di sela kegiatan dialog antara Pimpinan dan Anggota MPR RI dengan Muspida Provinsi Kalimantan Timur, di Nunukan, Kalimantan Timur, Kamis (13/12).

Delegasi MPR RI yang dipimpin Ahmad Farhan Hamid melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, untuk melihat langsung persoalan masyarakat di wilayah perbatasan yakni di Pulau Sebatik, pada 11-13 Desember 2012.

Dialog tersebut dihadiri Kapolda Kalimantan Timur Irjen Pol Anas Yusuf, Kasdam Kodam VI/Mulawarman Brigjen Wiryanto, serta Kepala Badan Pengelola Kawasan Perbatasan dan Daerah Tertinggal Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Frederik Bid, mewakili gubernur.

Rombongan MPR RI beranggotakan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin, beberapa ketua fraksi di MPR RI yakni Muhammad Jafar Hafsah (FPD), Tb Soenmandjaya Rukmandis (FPKS), Martin Hutabarat (FGerindra), dan Yasonna Laoli (FPDIP).

Anggota MPR RI lainnya, adalah Farida Padmo Ardans (FPD), Aus Hidayat Nur (F-PKS), Nanang Sulaiman (F-PPP), serta anggota MPR dari kelompok DPD yakni Luther Kombong, Muslihuddin Abdurrasyid, dan Kadek Arimbawe.

Menurut Lukman Hakim, pelanggaran hukum yang sering terjadi di daerah perbatasan, disadari atau tidak terjadi juga terkait dengan proses pelemahan ketahanan nasional. Persoalan utama di daerah perbatasan, menurut dia, secara umum adalah kurang adanya kebijakan khusus yang mampu mengakomodasi kebutuhan spesifik masyarakat setempat. "Kalau pun ada realisasinya, tapi terlalu lama," kata Lukman.

Pimpinan MPR RI meminta, agar Pemerintah Pusat lebih memberikan perhatian terutama kepada daerah-daerah perbatasan dengan meningkatkan dan mengintensifkan koordinasi lintas-sektoral berbasis kearifan lokal.

Politikus PPP ini mengingatkan penyelenggara negara agar se makin meninggalkan cara pandang penyeragaman kebijakan, khususnya pada daerah-daerah perbatasan yang fakta dan realitasnya beragam.

Menurut Lukman, Delegasi Pimpinan dan Anggota MPR RI ke Kabupaten Nunukan, terutama Sebatik, sebagai bagian dari komitmen dan upaya menjaga dan memelihara NKRI.

Sebelumnya, kata dia, Pimpinan dan Anggota MPR RI juga telah meninjau daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste di Atambua, NTT, untuk menyapa masyarakat dan aparat penjaga perbatasan. (Ant/OL-2)

Jumat, 14 Desember 2012 01:37 WIB

Top