Lukman Hakim: Revisi UU KUHP Perlu Dipercepat

Jakarta, (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (UU KUHP) yang sudah berjalan belasan tahun perlu segera dipercepat.

"Pemerintah harus berdiri paling depan menyinergikan seluruh elemen bangsa untuk menyelesaikan revisi UU KUHP," kata Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta, Rabu.

Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu pembicara pada Diskusi Refleksi dan Evaluasi Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2012 di Kantor DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Jalan Diponegoro, Jakarta.

Wakil Ketua Umum DPP- PPP itu mengatakan penegakan hukum sangat bergantung pada penafsiran aparat penegak hukum terhadap KUHP.

"Karena itu, perlu penyempurnaan KUHP sebagai induk dari semua sistem hukum di Indonesia," ujarnya.

Selain revisi UU KUHP, Lukman juga berpendapat untuk penegakan HAM diperlukan penguatan terhadap Komisi Nasional HAM yang selama ini hanya kuat "di atas kertas" tetapi tidak mempunyai kewenangan apa pun.

"Ciri negara demokratis adalah menempatkan hak warga negara di atas segalanya," ucapnya.

Dia mengusulkan kepada pemerintah agar pada 2013 membentuk satuan gugus tugas yang berwenang mengidentifikasi semua temuan Komnas HAM dan tim-tim lain terkait dugaan pelanggaran HAM berat, sekaligus mencari jalan keluarnya.

"Pelanggaran HAM di masa lalu banyak yang tidak ditindaklanjuti dan akhirnya menjadi isu politik karena tidak pernah terselesaikan," katanya.

Selain Lukman Hakim Saifuddin, pembicara lain pada diskusi itu adalah Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Ketua Komnas HAM 2007-2012 Ifdhal Kasim dan Aktivis Lembaga Bantuan Hukum Munarman. (*/sun)

Rabu, 26/12/2012 19:34 WIB

Top