Rakyat Tak Rasakan Manfaat Langsung Penggunaan Hak Nyatakan Pendapat DPR

Jakarta | 20:16 Wed, 4 Jan 2012

Jurnas.com | ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta mengurangi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat atau penggunaan fungsi pengawasan ketimbang fungsi legislasi dan anggaran. Sebab pelaksanaan fungsi pengawasan DPR seperti pembentukan Pansus termasuk penggunaan Hak Menyatakan Pendapat lebih bersifat politis karena manfaatnya tidak terkait langsung dengan kepentingan rakyat.

"Banyak Pansus yang dibentuk DPR selama ini tetapi manfaatnya tidak dirasakan langsung oleh rakyat," kata Wakil Ketua DPR Lukman Hakim Saefuddin kepada Jurnal Nasional, di Jakarta Rabu (4/1).

Menurut Lukman, DPR seharusnya memprioritaskan untuk meningkatkan kinerjanya di bidang legislasi. DPR juga mesti menjalankan fungsi anggaran dengan menetapkan APBN yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

Di bidang legislasi, lanjut Lukman, kinerja DPR selama ini tidak memenuhi target. Oleh karena itu, fungsi legislasi harus menjadi prioritas DPR pada tahun 2012 ini.

"Kinerja DPR di bidang legislasi selama ini paling kedodoran," katanya. Terkait kebijakan politik anggaran, Lukman meminta DPR dan pemerintah agar memperbaiki regulasi dan mekanisme anggaran yang menghambat percepatan pelaksanaan program-program pembangunan baik di pusat maupun di daerah.

Situasi Politik 2012
SITUASI politik di Tanah Air pada tahun 2012 ini akan semakin memanas. Pemicunya antara lain kompetisi Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Pemilukada). Situasi politik ini akan semakin memanas menjelang Pemilu dan Pilpres 2014 mendatang.

Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saefuddin mengingatkan para elit politik agar mempunyai kearifan untuk menjaga keberagaman dan keutuhan NKRI. "Jangan mutlak-mutlakan, merasa paling besar dan benar. Jadilah politisi yang arif," kata Lukman Hakim Saefuddin di Jakarta, Rabu (4/1).

Menurut Lukman, yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan ini, fenomena mulai memanasnya suhu politik terlihat dari retaknya hubungan antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Misalnya, antara gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wali kota dengan wakilnya sering pecah kongsi menjelang Pilkada.

"Mestinya pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memiliki komitmen untuk bersama membangun daerah hingga berakhir masa jabatannya," kata Lukman.

Penulis: Friederich Batari

 

Top