Soal Aceh, Pemerintah Didesak Segera Terbitkan Perpu

Sandro Gatra | Aloysius Gonsaga Angi Ebo | Jumat, 13 Januari 2012 | 18:36 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah didesak segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu untuk mengatasi masalah Pilkada di Aceh. Pasalnya, Mahkamah Konstitusi (MK) diyakini akan menolak gugatan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi soal penyelenggaraan Pilkada.

"Kita sudah tahu MK tidak akan mengeluarkan putusan terkait penundaan pilkada karena MK tidak dalam posisi memiliki kewenangan. Hanya Perpu yang bisa menjadi payung hukum untuk penundaan (Pilkada)," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawarakat Rakyat Lukman Hakim di Komplek DPR, Kamis (13/1/2012).

Lukman mengatakan, pemerintah tak perlu menunggu putusan MK. Lebih baik pemerintah langsung mengeluarkan Perpu dalam beberapa hari ke depan. Keputusan cepat pemerintah, kata dia, diperlukan agar Komisi Pemilihan Umum dapat mempersiapkan Pilkada.

Seperti diberitakan, Mendagri sudah mengajukan gugatan uji meteri atas pasal yang mengatur tahapan pemilu dalam Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah. Uji meteri dilakukan agar adanya perlukan khusus bagi Aceh dalam penyelenggaraan Pilkada.

Pasalnya, pemerintah berpendapat, salah satu solusi untuk masalah Pilkada Aceh dengan membuka kembali tahapan pendaftaran calon. Dengan demikian, calon dari Partai Aceh dapat mendaftar menjadi peserta pilkada.

Pemerintah berpendapat, Partai Aceh berhak mengikuti pilkada karena mendapat dukungan hampir separuh rakyat Aceh. Pada Pemilu 2009, Partai Aceh memperoleh 47 persen suara sah.

 

Top