BPK Harus Ikut Tanggungjawab Soal Penggunaan Anggaran

17 Januari 2012 | 15:15 wib
JAKARTA, suaramerdeka.com – Badan Pemeriksa Keuangan RI diminta untuk tidak tinggal diam dan menjelaskan pemeriksaan yang selama ini dilakukannya. Sebab, pemeriksaan atas penggunaan anggaran menjadi tanggung jawab lembaga tersebut.

"BPK tidak boleh tinggal diam dan harus bersuara. Apalagi, BPK adalah lembaga yang bisa menentukan apakah anggaran yang  digunakan masuk akal atau tidak," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, Selasa (17/1).

Selain itu, kata dia, dengan ukuran-ukuran yang dimilikinya, BPK juga bisa menilai apakah anggaran yang digunakan itu berlebihan atau tidak. Dalam kesempatan itu, dia juga menyarankan agar semua pihak perlu duduk bersama dan melakukan evaluasi total terhadap anggaran.

"Hal itu terkait dengan adanya saling tuding antara pimpinan DPR, alat kelengkapan Dewan, anggota DPR dengan Sekretariat Jenderal. Jadi, anggaran yang sifatnya pembangunan fisik, memperbaharui ruang kerja, renovasi toilet atau parkir, sementara dihentikan. Lebih baik fokus pada penguatan pada fungsi-fungsi legislasi, pengawasan dan budgeting," tukasnya.

Dia menambahkan, MPR, DPR dan DPD RI memiliki tiga sekretariat jenderal, dimana masing-masing setjen yang berdiri sendiri dan otonom. Sehingga, ketiganya sulit untuk disatukan. "Fungsi, kewenangan dan tanggung jawabnya berbeda. Masing-masing setjen melakukan fungsi pelayanan untuk menopang lembaganya. Sehingga, menjadi susah bila harus disatukan," imbuhnya.
(Saktia Andri Susilo/CN27/JBSM)

Top