Pelibatan TNI Dalam Demo BBM Dipertanyakan

Polisi menegaskan tak akan mengerahkan senjata, apalagi sniper dalam amankan demo BBM.
VIVAnews -- Tak hanya polisi yang disiagakan dalam pengamanan demonstrasi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Tapi juga para serdadu. Anggota TNI diturunkan untuk membantu kerja polisi.

Namun, keputusan melibatkan TNI menjadi kontroversi. Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin meminta agar pemerintah menjelaskan mengenai penggunaan aparat TNI dalam menghadapi demonstrasi terkait kenaikan BBM. Hal ini, karena dengan kondisi seperti saat ini menimbulkan isu dan praduga yang tidak jelas di masyarakat.

"Pemeritah harus menjelaskan secara tuntas, apa latar belakang dan pertimbangan penggunaan TNI. Agar jangan ada dugaan tak mendasar di masyarakat. Karena ini bisa ke mana-mana," kata Lukman di Gedung MPR, Senin 26 Maret 2012.

Hal ini, karena MPR dan DPR tak dalam posisi untuk menilai apakah situasi di masyarakat sudah cukup membutuhkan campur tangan TNI dalam mengendalikan masa. Oleh karena itu, sebagai pengguna kewenangan aparat TNI, pemerintah harus menjelaskan hal ini.

Dia mengatakan, dalam Undang-Undang 34/2004 tentang TNI, memang dimungkinkan bagi kepolisian untuk meminta bantuan kepada TNI jika ada keterbatasan dalam melakukan pengamanan. Selama tidak melanggar konstitusi dan sejauh menjaga keamanan serta ketertiban, maka hal itu tidak masalah.

"Pemerintah yang punya kemampuan dan data intelijen yang menentukan itu. Makanya, mereka harus memberikan penjelasan terkait hal ini," kata dia.

Lukman menambahkan, bahwa TNI tidak akan gegabah untuk mengingkari dan melanggar undang-undang yang ada. Karenanya, dalam bertindak TNI akan melakukan tindakan sesuai dengan permintaan kepolisian. "Secara undang-undang, TNI tak bisa begitu saja melakukan fungsi pengamanan tanpa ada koordinasi dengan Polri," kata dia.

Bukan karena polisi tak mampu

Sementara, Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Pol Saud Usman Nasution membantah jika pelibatan pasukan TNI dalam proses mengamankan aksi demonstrasi penolakan BBM adalah karena polisi tidak mampu. Menurutnya, pelibatan itu lebih kepada menjamin keamanan obyek-obyek vital negara.

"Bukan tidak mampu, tapi minta bantuan perkuatan, bagaimana keterlibatan TNI di masing-masing wilayah. Masing-masing Polda akan libatkan TNI dalam amankan obyek vital. Khusus di Jakarta, back up 8.000 TNI," kata Saud dalam konfrensi pers di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta, Senin 26 Maret 2012.

Saud menuturkan beberapa objek vital yang menjadi prioritas kerja TNI antara lain Istana negara, Kedubes AS. Dia mengatakan pengamanan obyek vital itu diperbolehkan undang-undang. "Kepres 64 kan ada," jelasnya.

Selain itu, Polri sudah menyiapkan kekuatan sebanyak 22 ribu personilnya untuk menjalankan misi pengamanan unjuk rasa. Mereka tidak meremehkan situasi dan memilih untuk memastikan keamanan.

"Massa yang besar harus overestimate. (Aparat) sedikit tapi massa banyak. Konsentrasi di DPR, Bundaran HI, Monas dan Istana," terangnya.

Meski demikian, Saud mengemukakan jika pihaknya akan mengupayakan mengerahkan personel polisi tanpa menggunakan senjata api. Dia berharap semua berjalan dengan baik.

"Dalam amankan, prioritaskan dengan tangan kosong. Kami pasang Polwan. Semua kita libatkan. Mudah-mudahan kondusif," ujarnya.

Saud juga menegaskan jika mereka tidak akan menggunakan tenaga sniper. "Tidak ada. Upayakan persuasif, kekeluargaan. Kalau bentrok apa boleh buat kami ambil tindakan, daripada konyol," ucapnya.

Saud menambahkan dalam pengamanan itu, semua kendali di lapangan berada di tangan mereka. Oleh karena itu, Kapolda akan terus berkoordinasi dengan Pangdam.

"Sudah ada rapat dari unsur TNI juga, diharapkan kondusif. Kita tidak memperkirakan chaos, kita siap dulu. Apalagi massa besar, diharapkan tidak ada yang anarkis," ujar Saud. (eh)
Senin, 26 Maret 2012, 17:06 WIB
Elin Yunita Kristanti, Syahrul Ansyari, Nila Chrisna Yulika

Top