KPK Berikan Penghargaan Tertinggi pada Jokowi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan tertinggi kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi mendapat penghargaan sebagai pejabat negara yang aktif melaporkan gratifikasi ke lembaga Antikorupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, selain Jokowi, penghargaan juga diberikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Agus berharap ketiganya menjadi contoh bagi pejabat lain.

"Perorangan yang dapat penghargaan tertinggi adalah, presiden Republik Indonesia, kedua wakil presiden, ketiga adalah menteri agama," kata Agus saat memberi sambutan di peringatan hari antikorupsi se-Dunia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 11 Desember 2017.

Agus menyebut, Presiden Jokowi menjadi teladan yang baik soal pelaporan gratifikasi. Tak hanya saat menjabat sebagai presiden, Jokowi juga tercatat pernah melaporkan pemberian hadiah gitar bas berwarna merah yang ditandatangani langsung basis Metallica Robert Trujillo.

"Sebelum beliau menjadi presiden beliau sudah menyerahkan barang-barang yang jadi gratifikasi. Mudah-mudahan jadi contoh untuk kita semua," ujar dia.

Beberapa bulan lalu Jokowi melaporkan pemberian dua ekor kuda jenis sandalwood oleh warga Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada KPK. Setelah diteliti, dua ekor kuda tersebut akhirnya ditetapkan sebagai milik negara.

Teranyar, Jokowi melaporkan piringan hitam atau vinyl grup musik asal Amerika Serikat, Metallica, yang diberikan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen.

Tak hanya menganugerahi penghargaan kepada Jokowi, Kalla dan Lukman, pada kesempatan yang sama KPK juga meluncurkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) elektronik atau e-LHKPN. Sistem ini diharapkan mempermudah pejabat negara melaporkan harta kekayaannya.

"Jadi laporan harta kekayaan pejabat negara tidak lagri kirim surat ke KPK, tapi bapak ibu bisa mengisi di kantor masing-masing, akan jauh lebih cepat," ucap Agus.

Selain itu, Agus berharap e-LHKPN ini membantu peserta Pilkada serentak 2018. Sehingga, kata Agus, para peserta tidak perlu mendatangi markas Antikorupsi untuk menyerahkan laporan harta kekayaannya.

"Harapan kami akan membantu untuk Pilkada 2018, para calon tidak perlu berbondong-bondong, tidak perlu menulis dalam bentuk surat, tapi isi langsung dari tempat masing-masing," ujar Agus.

Juven Martua Sitompul - 11 Desember 2017 14:32 wib

Menag Termasuk 10 Menteri Berkompeten Versi Setara Institute

Jakarta (PInmas) —- Setahun pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla, sejumlah lembaga telah melakukan survei kinerja dan kepuasan publik. Terakhir, SETARA Institute melakukan survei kinerja lalu mengidentifikasi sepuluh menteri yang dinilai kompeten pada bidangnya.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi salah satu dari sepuluh  menteri  Kabinet Kerja yang dianggap memiliki kinerja paling baik selama satu tahun pemerintahan bergulir.‎ Direktur Riset SETARA Institute Ismail Hasani mengatakan, ada 10 menteri yang dinilai memiliki kompetensi tinggi di bidangnya;  tujuh menteri berlatarbelakang partai politik dan tiga menteri berlatarbelakang profesional.

Selain Menag Lukman, sepuluh menteri dengan kinerja baik itu adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ferry Mursyidan Baldan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Yuddy Chrisnandi.

Selain itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung,  Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jaffar, dan Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakkiri.

“Studi perlu dilakukan dengan melihat kecenderungan Presiden Joko Widodo yang senang menggunakan dasar pemberitaan media untuk mengevaluasi kinerja menteri, terutama menjelang masa reshuffle,” kata Ismail, Senin (16/11).

Ismail menambahkan, tanpa ‎pembanding (dari survei yang menggunakan metode kuantitatif), dikhawatirkan masukan yang diterima Jokowi untuk melakukan reshuffle‎ hanya berupa pencitraan yang dilakukan para menteri. ‎

Ismail menjelaskan bahwa dalam membuat peringkat, SETARA menggunakan empat variable dengan tujuh indikator sebagai alat ukur, di antaranya adalah kepemimpinan dengan indikator utama komunikasi politik, dukungan politik parlemen dengan indikator sumber rekrutmen menteri, kinerja dengan indikator perencanaan serta serapan anggaran dan capaian kinerja, serta kompetensi dengan indikator latar belakang pendidikan dan pengalaman menteri.

Dari variabel tersebut, lanjut Ismail, pihaknya  lalu melakukan input data yang bersumber dari sejumlah dokumen dan pemberitaan media. Termasuk memadukan antara perencanaan kementerian dengan capaian kinerja setelah 1 tahun masa jabatan. (dari berbagai sumber/mkd)

Senin, 16 November 2015, 18:51

Jokowi, JK, dan Menag Paling Patuh Lapor Gratifikasi ke KPK

Jakarta -- Para pejabat publik sering menjadi 'sasaran' pemberian gratifikasi saat menjabat. Gratifikasi sudah wajib dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Kami sebenarnya juga mau serahkan laporan gratifikasi ke Presiden Jokowi. Ada beberapa instansi kita akan laporkan kepatuhannya mengenai gratifikasi," kata Ketua KPK Agus Rahardjo dalam Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (11/12/2017).

Namun Agus tak menyebutkan instansi-instansi yang dinilai paling patuh melaporkan gratifikasi. Dia kemudian menyebutkan pula mengenai individu yang dinilai paling patuh.

Baca juga: KPK Luncurkan e-LHKPN, Jokowi yang Pertama Diberi User Name

"Untuk perorangannya tak perlu saya berikan penghargaannya, tapi ini jadi contoh kita semua," ujar Agus.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah pejabat di antaranya para menteri Kabinet Kerja dan sejumlah kepala daerah. Agus kemudian menyebutkan sosok-sosok yang paling patuh melaporkan gratifikasi.

"Perorangan yang dapat dedikasi tinggi pertama adalah Presiden RI, kedua Wakil Presiden (Jusuf Kalla), dan ketiga adalah Menteri Agama (Lukman Hakim Saifuddin)," sebut Agus.

Agus kemudian mengungkit sikap Jokowi yang selalu melaporkan pemberian orang lain saat dia jadi pejabat publik. Bahkan sebelum menjadi Presiden RI.

"Perlu Bapak-Ibu ketahui, sebelum jadi presiden bahkan beliau sudah serahkan barang-barangnya. Bapak-Ibu masih ingat gitar dari Metallica?" kata Agus.

Tetapi Agus tak memanggil Jokowi, JK, dan Lukman Hakim untuk naik panggung. Tak ada pula seremoni penyerahan penghargaan untuk hal ini, namun dia berharap sikap ketiga sosok ini bisa jadi inspirasi. (bag/jbr)

Senin 11 Desember 2017, 10:04 WIB | Bagus Prihantoro Nugroho - detikNews

Ini Formula 753 Tentang Haji Tahun 2016 Menurut Menag

Semarang (Pinmas) – Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan formula 753 bagi pelaksanaan haji tahun 2016 yang harus dipahami oleh keluarga besar Kementerian Agama  khususnya para petugas haji. Tujuh hal yang harus dipertahankan dan dijaga karena sudah dinilai baik oleh masyarakat menurut Menag; Pertama, pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dua tahap. Dikatakan Menag, ini sudah dilakukan dan tahun 2015 ini dinilai memenuhi rasa keadilan masyarakat. “Karena tidak ada lagi sejak tahun 2014, kuota itu digunakan oleh yang tidak berhak. Tahap pertama pelunasan diperuntukkan bagi mereka yang sudah mendaftar, dan menunggu belasan tahun, mereka yang diprioritaskan, tidak lagi bagi pejabat dan si Fulan hanya karena punya kedekatan koneksi dengan si ini dan itu lalu menggunakan sisa kuota yang ada. Seluruhnya digunakan oleh calon jamaah yang mendaftar. Jadi yang tidak mendaftar siapapun dia, maka ia tidak berhak menggunakan hak tersebut,” kata Menag saat memberikan sambutan dan membuka Seminar dan Lokakarya tentang Haji yang diselenggarakan MUI Jawa Tengah kerjasama dengan Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Agama di Semarang, Selasa (2/11) malam.

Kedua, tahun 2015, seluruh jamaah haji gelombang pertama bisa langsung mendarat di Madinah. Kebijakan ini menimbulkan sisi positif yang tidak hanya efisiensi dari sisi finansial, tapi juga stamina jamaah tidak terkuras karena tidak perlu menempuh perjalanan darat dari Jeddah ke Madinah 6-8 jam. Dan bagi jamaah gelombang kedua bisa langsung ke Tanah Air dari Madinah. “Ini bagian positif yang harus kita jaga,” ucap Menag.

Ketiga, Pemondokan. Atas kondisi dan fasilitas hotel, jamaah merasa puas, baik saat di Madinah maupun Makkah, karena sejak awal kita menerapkan standar ketat, dengan minimal hotel berstandar bintang tiga dan empat yang kita sewa. Keempat, transportasi darat selama di Arab Saudi. Kelima, katering. Menurut Menag, penyajian makanan bagi jamaah semakin baik, baik dari sisi kualitas gizi, masakan dan keragaman menunya. “Untuk tahun ini, pertama kali jamaah memperoleh makan siang 15 kali selama  di Makkah. Ini yang harus ditingkatkan dan dipertahankan,” ucap Menag.

Keenam, pelayanan di Arafah Mina. Menurut Menag, tahun 2015 seluruh karpet tenda jamaah sudah diganti yang lebih baik dan tebal sehingga lebih nyaman. Selain itu, seluruh tenda sudah dilengkap water cooler (penyejuk udara). Ketujuh, aplikasi haji pintar. Kemenag membuat aplikasi haji yang bisa diunduh oleh semua gadget berbasis Android. Dalam aplikasi  tersebut terdapat hal ihwal tentang haji, sepeeti jadual penerbangan, pemondokan jamaah yang sudah sesuai dengan kloternya. “itu sangat informatif tidak hanya bagi jamaah haji, tapi bagi keluarga dan mayarakat yang ingin mengetahui hal ihwal haji,” papar Menag.

Formula lima, yakni lima hal yang harus dikembangkangkan ditingkatkan. Pertama, pemvisaan. Bagi Menag, kita belajar sangat banyak bagi proses pemvisaan haji tahun 2015 ini. Proses pemvisaan ini harus dilakukan sedini mungkin, kita sudah mengetahui formulanya seperti apa. “Harapan kita tidak boleh terjadi lagi keterlambatan dalam pemvisaan, meskipun ini areanya bukan kita sepenuhnya,” tutur Menag.

Kedua, kita ingin transportasi lokal jamaah haji kita dari ibu kota kabupaten/kota ke embarkasi dan begitu juga pulangnya, itu bisa ditanggung pemerintah daerah. Menurut Menag, beberapa pemerintah daerah sudah melakukan itu, tapi pemda lainnya belum. Kita ingin semua pemda melakukan hal tersebut, sehingga beban jamaah tidak terlalu berat. Ketiga, petugas haji. Dikatakan Menag, kita ingin menambah jumlah petugas, karena yang harus dipahami betul bahwa haji tahun 2016 jauh lebih menantang, karena kuota jemaah akan kembali ke kuota normal 211.000 jamaah dan ditambah 20 ribu kuota tambahan dari pemeritah Arab Saudi. “Walhasil, petugas harus ditambah dan harus lebih selektif,” kata Menag.

Hal keempat yang menjadi lima bagian yang harus ditingkatkan, yaitu struktur organisasi pengelolaan haji. Dijelaskan Menag, ini kaitannya dengan Kementerian Luar Negeri, maka Kementerian Agama mengusulkan adanya atase haji di Arab Saudi. Kelima, katering di Makkah. Seluruh jamaah berharap ada penambahan jumlah pemberian katering selama di Makkah, karena 1 kali katering yang sudah diberikan dinilai kurang. “Jamaah minta minimal dua kali, dan tidak hanya dua kali tapi juga selama di Makkah,” kata Menag. “Ini harus dimaklumi, karena seluruh hotel yang ada di Makkahh sudah berstandar bintang 3, sehingga tidak ada lagi dapur yang disediakan untuk memasak bagi jamaah,” imbuhnya.

Sementara itu, tiga hal mendasar yang harus diakukan ke depan. Pertama, pembinaan. Dirasakan Menag, banyak hal yang harus ditingkatkan terutama manasik haji. Menurutnya, masih banyak dijumpai jamaah haji khususnya yang sudah tua sama sekali tidak tahu tentang haji. Kemenag sudah merumuskan polanya, yaitu pembinaannya dengan berbasis regu. Selama ini basisnya kloter dan itu menurut pandangan Menag terlalu besar. Kedua, identitas jamaah. Menurut Menag, pengalaman peristiwa Mina menyatakan betapa sulitnya memonitor keberadaan jamaah haji kita, apakah mereka menjadi korban dari musibah terseburt dan untuk memonitor jamaah haji yang kesasar. “Tahun depan, tanda pengenal tersebut betul-betul bisa dipasang chip misalnya, sehingga bisa diketahui pergerakan jamaah. Ketiga, jamaah beresiko tinggi (risti). Diharapkan menag, ini yang bisa diperoleh dari semiloka ini tentang pandangan dari perspektif agama.

Hadir dalam acara tersebut Karo Hukum dan KLN Ahmad Gunaryo, Kakanwil Jateng Ahmadi, Rektor UIN Wali Songo Semarang Muhibbin, ketua MUI Jateng Ahmad Darodji dan pimpinan ormas keagamaan serta ulama dari Kab/Kota Jawa Tengah (dm/dm).

Rabu, 4 November 2015, 05:16

Puisi Menteri Agama - "Nyala untuk Yuyun"

Puisi Menteri Agama: NYALA UNTUK YUYUN

Tragedi Yuyun adalah puncak gunung es kasus perkosaan
Anak itu jadi korban kekerasan seksual yang mengenaskan
Banyak kasus serupa yang tak terlaporkan luput dari amatan
Yuyun juga bukan satu-satunya pihak korban
Tanpa mengecilkan kebejatan dan kebiadaban
Para pelaku pun sesungguhnya juga korban
Mereka korban lingkaran setan
Terjerat kriminalitas terbelenggu rantai kemiskinan

Pada kasus di Bengkulu yang begitu menghentak
Semua pelaku adalah remaja yang habiskan waktu dengan arak
Anak-anak putus sekolah yang kehilangan akal sehat
Melampiaskan energinya dengan berbuat jahat
Kondisi orang tua dan lingkungan setempat tak kalah kusut
Terhimpit beban hidup yang silang sengkarut
Ditambah pengabaian dan pembiaran elit
Kompleksitas persoalan menjadi begitu komplit

Kasus Yuyun makin nyalakan sinyal bahaya yang bikin miris
Remaja putri dibayangi kekerasan seksual teramat sadis
Trauma seumur hidup atau berujung kematian tragis
Remaja putra diintai bahaya pornografi dan miras sarat mudarat
Membuat mereka mati nalar jadi nekat berbuat jahat dan bejat

Sinyal bahaya itu harus kita seriusi dengan segala perhatian
Hukum pelaku dengan sanksi berat yang cerminkan keadilan
Perkuat ketahanan keluarga sebagai penjaga kebaikan
Perbanyak aktivitas pendidikan keremajaan
Hindari cara pandang misoginis yang puritan
Tingkatkan kepekaan atas potensi kekerasan anak dan perempuan

Selama ini kaum perempuan diposisikan sebagai biang masalah
Perempuan korban kekerasan seksual justru dituding salah
Upaya pencegahan hanya fokus pada satu sisi berat sebelah
Berkutat pada perempuan dilarang mengundang nafsu pria
Ini seperti penggembala yang diminta
Agar dombanya jangan menggoda serigala

Padahal dalam kasus Yuyun yang begitu pilu
Korban sama sekali tak hendak mengundang nafsu
Mempersoalkan baju yang ia pakai sungguh amat keliru
Ia dalam perjalanan pulang dari kegiatan mulia mencari ilmu
Rute yang ditempuh pun sudah biasa dia tahu
Ia bukan penyebab tragedi seperti yang dituduhkan itu

Maka belajar dari kasus ini
Ada cara lebih adil untuk menekan risiko terjadi
Yaitu dengan massif menanamkan kesadaran diri
Bahwa kapan dan dimana pun anak dan perempuan wajib dilindungi
Juga perlu dicari apa penyebab nafsu syahwat tak terkendali
Hingga hilang kewarasan berbuat keji tak manusiawi
Bila ternyata pemicunya adalah miras dan pornografi
Penyalahgunaan dua hal itu harus pula dibasmi

Kasus ini sungguh menampar kita semua
Menyadarkan betapa tugas memanusiakan manusia
Menjadi semakin tak sederhana

Yuyun sayang
Kamu telah berpulang
Kembali kepadaNya dalam dekapan kasih sayang

Kematianmu tak boleh sia-sia
Kita di sini akan terus berjaga
Lentera perlindungan anak dan perempuan harus terus menyala

Kamis, 5 Mei 2016
lukman hakim saifuddin

 

Survei Kinerja Satu Tahun Pemerintahan Jokowi-JK

Jakarta - Litbang CNN Indonesia-Transmedia melakukan survei tentang kinerja menteri kabinet kerja dalam setahun pertama pemerintahan Jokowi-JK. Siapa menteri yang kinerjanya paling memuaskan?

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memperoleh apresiasi tinggi dari publik sebagai menteri dengan kinerja memuaskan (70,6%) menurut  Litbang CNN Indonesia-Transmedia yang melakukan survei tentang kinerja menteri kabinet kerja dalam setahun pertama pemerintahan Jokowi-JK, Rabu (28/10). 

"Menteri yang dianggap paling memuaskan oleh sebagian besar publik adalah Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti (84,8%), diikuti oleh Menteri Kebudayaan dan Pendidikan (74,8%), dan Menteri Agama (70,6%)," kata Kepala Litbang CNN Indonesia, Didik Rachbini, dalam pesan elektronik kepada detikcom, Rabu (28/10/2015).

Survei ini dilakukan dengan wawancara melalui telepon tanggal 11 – 14 Oktober 2015. Responden dipilih secara acak sistematis berdasarkan buku telepon residensial yang diterbitkan oleh PT Telkom. Jumlah sampel sebanyak 520 orang mewakili masyarakat pengguna telepon di 10 kota besar di Indonesia yang didistribusikan secara merata. Margin of error +/- 4,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Tercatat sejumlah menteri kurang memuaskan masyarakat. "Menteri yang dianggap paling tidak memuaskan oleh publik adalah Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup (48,1%) dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kabudayaan, Puan Maharani (50,4%)," katanya.

Berikut survei Litbang CNN Indonesia tentang tingkat kepuasan publik terhadap para menteri kabinet kerja selengkapnya:

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti: 84,8%
Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan: 74,8%
Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin: 70,6%
Menteri Perhubungan Ignasius Jonan: 67,5%;
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa: 66,5%
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli: 65,2%
Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek: 64,2%
Menteri Pariwisata Arief Yahya: 61,7%
Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu: 61,0%
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil: 60,6%
Menteri Peranan Wanita Yohana Yambise: 60,6%
Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari Marsudi: 60,2%
Menteri Riset dan Teknologi dan Pendidikan Tinggi M. Nasir: 59,8%
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut B. Panjaitan: 58,8%
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo: 58,3%
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara: 57,5%
Menteri ESDM Sudirman Said: 57,3%
Menteri Perindustrian Saleh Husin: 56,9%
Menteri Perdagangan Thomas Lembong: 56,9%
Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly: 56,5%
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono: 56,3%
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi: 56,2%
Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi: 55,8%
Menteri Pertanian Amran Sulaiman: 55,4%
Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro: 54,8%
Menteri Sekretaris Negara Pratikno: 54,2%
Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Ja'far: 54,2%
Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution: 54,0%
Menteri Negara BUMN Rini M. Soemarno: 54,0%
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri: 53,8%
Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan: 53,8%
Menteri Koperasi dan UMKM A.A. Gusti Ngurah Puspayoga: 52,9%
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani: 50,4%
Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya: 48,1%


(van/nrl)

Top