KPK Berikan Penghargaan Tertinggi pada Jokowi

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan tertinggi kepada Presiden Joko Widodo. Jokowi mendapat penghargaan sebagai pejabat negara yang aktif melaporkan gratifikasi ke lembaga Antikorupsi.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, selain Jokowi, penghargaan juga diberikan kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin. Agus berharap ketiganya menjadi contoh bagi pejabat lain.

"Perorangan yang dapat penghargaan tertinggi adalah, presiden Republik Indonesia, kedua wakil presiden, ketiga adalah menteri agama," kata Agus saat memberi sambutan di peringatan hari antikorupsi se-Dunia, di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin 11 Desember 2017.

Agus menyebut, Presiden Jokowi menjadi teladan yang baik soal pelaporan gratifikasi. Tak hanya saat menjabat sebagai presiden, Jokowi juga tercatat pernah melaporkan pemberian hadiah gitar bas berwarna merah yang ditandatangani langsung basis Metallica Robert Trujillo.

"Sebelum beliau menjadi presiden beliau sudah menyerahkan barang-barang yang jadi gratifikasi. Mudah-mudahan jadi contoh untuk kita semua," ujar dia.

Beberapa bulan lalu Jokowi melaporkan pemberian dua ekor kuda jenis sandalwood oleh warga Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT) kepada KPK. Setelah diteliti, dua ekor kuda tersebut akhirnya ditetapkan sebagai milik negara.

Teranyar, Jokowi melaporkan piringan hitam atau vinyl grup musik asal Amerika Serikat, Metallica, yang diberikan Perdana Menteri Denmark Lars Lokke Rasmussen.

Tak hanya menganugerahi penghargaan kepada Jokowi, Kalla dan Lukman, pada kesempatan yang sama KPK juga meluncurkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) elektronik atau e-LHKPN. Sistem ini diharapkan mempermudah pejabat negara melaporkan harta kekayaannya.

"Jadi laporan harta kekayaan pejabat negara tidak lagri kirim surat ke KPK, tapi bapak ibu bisa mengisi di kantor masing-masing, akan jauh lebih cepat," ucap Agus.

Selain itu, Agus berharap e-LHKPN ini membantu peserta Pilkada serentak 2018. Sehingga, kata Agus, para peserta tidak perlu mendatangi markas Antikorupsi untuk menyerahkan laporan harta kekayaannya.

"Harapan kami akan membantu untuk Pilkada 2018, para calon tidak perlu berbondong-bondong, tidak perlu menulis dalam bentuk surat, tapi isi langsung dari tempat masing-masing," ujar Agus.

Juven Martua Sitompul - 11 Desember 2017 14:32 wib

Top