Kinerja Menag LHS Dinilai Menonjol Versi Survei Kompas

* Kiprah Kabinet Belum Mengesankan

Oleh: Antonius Purwanto

JAKARTA, KOMPAS - Mayoritas publik memandang menteri-menteri yang duduk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan kinerja yang menonjol. Bahkan, para menteri tersebut ternyata juga belum banyak dikenal publik.

Penilaian publik itu terungkap dalam survei tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilakukan pertengahan bulan Januari. Survei itu merekam tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kabinet selama masa pemerintahan JKW-JK.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014, Kabinet Kerja yang terdiri atas 34 menteri (delapan di antaranya perempuan) berupaya menunjukkan kiprahnya. Program yang menonjol di antaranya pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing), penundaan Kurikulum 2013, dan penurunan harga bahan bakar minyak.

Di antara empat bidang pemerintahan, kementerian bidang kemaritiman serta kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan cenderung disikapi positif oleh responden. Kementerian bidang perekonomian serta kementerian bidang politik, hukum, dan keamanan cenderung disikapi secara berimbang oleh responden.

Dari empat bidang pemerintahan tersebut, rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kementerian di bidang kemaritiman dinilai paling menonjol, yakni 68,8 persen. Kehadiran Kementerian Koordinator Kemaritiman dipandang menjadi harapan bagi dunia kelautan di Tanah Air yang selama ini terlupakan. Lahirnya kementerian ini menjadi mesin utama bagi Jokowi dalam mewujudkan konsep Poros Maritim. Apalagi ide membangun Kementerian Koordinator Kemaritiman sudah lama digaungkan Jokowi sebelum kampanye Pemilu Presiden 2014.

Di antara menteri-menteri di bidang kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai delapan dari sepuluh responden memiliki kinerja paling mengesankan. Bahkan, dua dari sepuluh responden mengaku sangat puas dengan kinerja Susi. Gebrakan dan keberaniannya mengampanyekan anti illegal fishing membuat nama Susi kian populer. Tidak heran tujuh dari sepuluh responden mengenalnya.

Terhadap kebijakan yang kontroversial seperti penenggelaman kapal, enam dari sepuluh responden menyatakan setuju kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Dua dari sepuluh responden bahkan menyatakan sangat setuju. Susi dipandang sebagai sosok yang membawa semangat baru dalam sektor kelautan dan perikanan.

Berbeda dengan Susi Pudjiastuti, responden menilai kinerja Menko Kemaritiman belum maksimal. Sebanyak tiga dari sepuluh responden mengaku tidak puas dengan kinerjanya. Tingkat pengenalan responden terhadap sosok Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga relatif rendah.

Kementerian Perhubungan dengan Menteri Ignasius Jonan juga mendapatkan apresiasi oleh publik. Walaupun hanya tiga dari sepuluh responden yang mengenal sosoknya, upayanya membenahi sektor perhubungan diapresiasi enam dari sepuluh responden.

Dalam survei ini, pengenalan publik terhadap sosok para menteri terlihat rendah. Jika dilihat dari sisi pengenalan terhadap sosok menteri, menteri-menteri yang berada di jajaran pembangunan manusia dan kebudayaan lebih dikenal dibandingkan dengan menteri-menteri di bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian, ataupun bidang kemaritiman. Dari sembilan menteri, enam menteri dikenal oleh lebih dari 20 persen responden. Di bidang perekonomian, hanya tiga menteri dari 11 menteri yang dikenal oleh lebih dari 20 persen responden. Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, dari sembilan menteri, hanya satu menteri yang dikenal oleh lebih dari 20 persen responden, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (28 persen).

Di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, terdapat empat kementerian yang kinerjanya dinilai menonjol, di atas 60 persen, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah (Anies Baswedan), Kementerian Agama (Lukman Hakim Saifuddin), Kementerian Sosial (Khofifah Indar Parawansa), dan Kementerian Kesehatan (Nila F Moeloek). Secara umum, enam dari sepuluh responden menyatakan puas dengan kinerja empat kementerian tersebut.

Relatif tingginya apresiasi publik terhadap keempat kementerian tersebut tidak terlepas dari program pemerintahan Jokowi meluncurkan tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Peluncuran kartu-kartu tersebut, meski dikritik sejumlah pihak, tetap dinilai sebagai upaya perbaikan, khususnya terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013, enam dari sepuluh responden menilai kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah tersebut tepat. Hanya
29 persen yang menilai sebaliknya.

Kementerian Agama dengan menterinya, Lukman Hakim Saifuddin, juga dinilai mempunyai kinerja menonjol. Sebanyak enam dari sepuluh responden menyatakan hal itu. Kementerian yang kinerjanya dinilai kurang mengesankan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Secara umum rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mencapai 64,4 persen.

Penyikapan yang berbeda ditunjukkan responden untuk kementerian yang menangani bidang perekonomian serta bidang politik, hukum, dan keamanan.

Di bidang perekonomian, secara umum penilaian terhadap kinerja menteri di bidang ekonomi disikapi secara terbelah oleh responden. Empat dari sepuluh responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi saat ini. Tetap melambungnya harga bahan pokok setelah kenaikan harga bahan bakar minyak akhir tahun lalu dinilai sebagai salah satu penyebab ketidakpuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sekalipun harga bahan bakar minyak kini sudah diturunkan, harga bahan pokok tetap tinggi, membuat masyarakat semakin sulit. Yang menarik, semakin tinggi status ekonomi responden, semakin tidak puas terhadap kinerja bidang ekonomi saat ini. Secara umum rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kementerian di bidang perekonomian mencapai 56,9 persen.

Gejolak politik

Di bidang politik, hukum, dan keamanan, publik menilai, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gejolak politik setelah pemilu presiden hingga kini masih berlanjut. Gejolak politik itu di antaranya dinamika di internal partai serta gejolak di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih yang menjadi kekuatan penyeimbang.

Di bidang hukum, persoalan yang banyak disorot publik adalah terkait penanganan kasus korupsi, jaminan perlakuan yang sama di depan hukum dan mafia hukum, serta ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Kepuasan responden terhadap kinerja kementerian di bidang politik, hukum, dan keamanan mencapai 51,5 persen, terendah dibandingkan dengan tiga bidang pemerintahan lainnya. Sementara yang tidak puas mencapai 48,5 persen. Menariknya, jika dilihat dari latar belakang pilihan politik responden, sikap ketidakpuasan cenderung lebih banyak disampaikan responden pendukung Jokowi pada pemilu presiden lalu. (LITBANG KOMPAS)

Rabu, 4 Februari 2015 | 15:03 WIB

LHS: Apresiasi Kontribusi Umat Kristiani Bangun Bangsa

MALANG, TABLOIDPODIUM.COM - Apresiasi diberikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) kepada umat kristiani atas kontribusinya menjaga dan membangun kerukunan umat beragama. Itu, lanjutnya, merupakan poin penting di tengah upaya bersama membangun umat beragama, agar tetap hidup dalam damai, rukun dalam cinta kasih, dan sejahtera dalam kepedulian serta kebersamaan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Perayaan Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristiani se-Jawa Timur, di Aula Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAA), Malang, Jawa Timur, Jumat (30/1).

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang merupakan pondasi bagi kita bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama,” kata Menag dihadapan umat kristiani dan para pendeta yang tergabung dalam Asosiasi Pendeta Indonesia (API).

LHS mengharapkan, semangat Natal tahun ini dapat mendorong umat kristiani untuk terus menjadi bagian solusi dari masalah-masalah kebangsaan yang di hadapi saat ini. Sebagai bagian dari umat beragama, LHS juga  mengajak umat kristiani untuk terus mengembangkan budaya dialog yang damai, bermusyawarah secara demokratis, dan meningkatkan semangat solidaritas terhadap sesama anak bangsa.

“Kita akan melihat dan menemukan jalan keluar yang terang jika setiap komponen bangsa ikut ambil bagian dalam upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera, aman, damai demokratis dan bermartabat,” kata LHS.

LHS yakin bahwa Indonesia bisa menjadi kiblat pembangunan masyarakat modern serta menjadi bangsa pelopor dan penyeimbang perdamaian dunia serta toleransi beragama. Untuk itu, jelasnya, seluruh kompenen bangsa dituntut partisaiapsinya untuk membangun tatanan kehidupan umat beragama dengan semangat toleransi dan persaudaraan antar sesama. “Kita adalah bangsa yang besar, heterogen, plural, dan sangat beragam,” kata LHS mengingatkan.

Sebelumya, Ketua Panitia sekaligus Ketua Majelis Umat Kristiani Indonesia (MUKI) Pendeta Stevanus H Prayetno menyampaikan rasa terimakasihnya atas kehadiran  Menteri Agama LHS dan rombongan pada acara tersebut. “Selamat buat kita semua dalam menapaki tahun baru ini, semoga kita akan lebih sukses di tahun baru ini. Tuhan memberkati kita semua,” katanya.

Acara ini dihadiri juga, Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Kota Malang beserta jajarannya, Bupati Malang, Aparat TNI dan Polri, serta umat kristiani dari berbagai daerah seperti Probilinggo, Banyuwangi, Pare dan Kediri. (kemenag.go.id)


Penulis : Ronaldo Dequelljoe Senin, 02 Februari 2015 - 14:40:29 WIB   

Survei LSI: LHS Menteri Paling Memenuhi Harapan

Hasil survei publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap Kinerja Kabinet Jokowi-JK, menempatkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri dengan kinerja yang paling memenuhi harapan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam rilis dan presentasi survei/diskusi publik tertang Evaluasi Terhadap Kinerja 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK: Efek Partisan Terhadapa Kepuasan Publik.

Survei LSI ini dilaksanakan pada 10 – 18 Januari 2015 dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.   Survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap  1.220 responden yang menjadi sampelnya dengan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Ketika responden diajukan pertanyaan mengenai penilaian mereka terhadap kerja menteri-menteri  di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Kabinet Jokowi – JK, 48,4% responden menyatakan kinerja Menteri Agama LHS memenuhi harapan. Prosentasi ini berada pada tingkatan teratas dari delapan menteri yang masuk dalam kategori ini.

Berada di bawah Menteri Agama adalah Menteri Sosial (48,3%), Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (47,5%), Menteri Kesehatan (43,5%), Menteri Pemuda dan Olahraga (37,7%), Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (36,4%), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (36,2%), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (33,4%)

“Di tingkat kabinet/menteri, mayoritas warga tidak mengetahui kinerja mereka. Hanya kinerja Menteri Kelautan yang dianggap mayoritas publik (61%) memenuhi harapan. Untuk tiga menteri, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Diknas, hampir separo (47-48%) mengatakan bahwa kinerja mereka memenuhi harapan. Sisanya, publik yang menganggap kinerja menteri sesuai harapan jumlahnya di bawah 40%,” demikian disebutkan dalam temuan Survei LSI ini. (mkd/mkd/www.kemenag.go.id)

Laporan lengkap hasil survei LSI, dapat dibaca atau diunduh di sini: Rilis Hasil Survei LSI

Menag Sambut Peringatan Maulid Nabi di Istana



SAMBUTAN MENTERI AGAMA RI
PADA PERINGATAN MAULID NABI MUHAMMAD SAW
DI ISTANA NEGARA
JAKARTA, 2 JANUARI 2015


السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَبِهِ نَسْتَعِيْنُ وَعَلَى اُمُوْرِ الدُّنْيَا وَالدِّيْنِ

وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى أَشْرَفِ اْلاَنْبِيَاءِ وَاْلمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِيْنَ أمَّا بَعْدُ

 

Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Hj. Iriana Joko Widodo;
Yang kami hormati Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Hj. Mufidah Jusuf Kalla;
Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Lembaga Negara;
Yang Mulia Para Duta Besar dan Perwakilan Negara-Negara Sahabat;
Yang kami hormati Para Menteri Kabinet Kerja;
Yang kami hormati Para Alim Ulama, hadirin dan hadirat yang berbahagia.


Uraian hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW baru saja disampaikan oleh Dr. H. Abdul Mu’ti, M.Ed, Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Beliau telah menyuguhkan paparan tentang prinsip dan profesionalitas kerja Rasulullah SAW dalam membangun mental umat dan tatanan sosial yang kokoh dan bermartabat. Paparan itu semakin menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah SAW sebagai utusan Allah SWT memberikan perubahan bagi peradaban dunia, sekaligus membawa rahmat bagi alam semesta.

Bapak Presiden dan hadirin yang saya hormati,
Misi kenabian Muhammad SAW yang paling utama adalah menyempurnakan akhlak mulia, sebagaimana sabda Beliau; ”Aku diutus oleh Allah semata-mata untuk menyempurnakan akhlak mulia”. Akhlak adalah kunci pokok bagi tegaknya panji-panji kehidupan umat manusia. Suatu pembelajaran penting yang kita terima dari Nabi Muhammad SAW adalah bahwa Beliau memulai segala sesuatunya dari diri sendiri. Sabda Nabi SAW yang populer, adalah: “Ibda bi nafsika”, mulailah dari dirimu sendiri.

Nabi menyatakan demikian karena memahami bahwa perubahan sosial tidak akan terjadi tanpa perubahan kultural, dan perubahan kultural mustahil terjadi tanpa perubahan individual. Boleh dikatakan, perubahan individual adalah induk dari segala perubahan. Dan itu adalah teladan, demikian kita biasa menyebutnya.

Para sahabat dan kaum muslimin menerima ajaran Islam karena mereka melihat langsung kesesuaian antara kata dan perbuatan Rasul. Teladan pula yang menyebabkan banyak pihak menaruh hormat kepada beliau.

Alphonse de Lamartine, penyair Prancis menilai Nabi Muhammad lebih dari sekadar utusan Tuhan. Menurut dia, Muhammad adalah cermin kecerdasan filsuf, pembuat undang-undang yang bijak, pejuang yang gigih, dan pembaru dogma. Saking sulitnya menggambarkan, ia bahkan bertanya, “Adakah manusia yang lebih besar dari Muhammad?”

Edward Gibbon, sejarawan Inggris pada Abad 17 mengatakan, kesuksesan Muhammad disebabkan oleh kekuatan akhlak, bukan oleh pedang atau kekuasaan. Dalam bukunya 'The History of The Decline and Fall of The Roman Empire', Gibbon memberikan testimoni bahwa, “Memori Muhammad sangatlah besar dan kuat, sikapnya sederhana dan ramah, keputusannya jelas, cepat dan tegas. Dia memiliki keberanian untuk berpikir maupun bertindak.”

John Esposito, profesor dari Universitas Georgetown, Amerika Serikat, menganalisa bahwa salah satu sebab dari besarnya prasangka buruk dan pobia terhadap Islam di Barat adalah karena masyarakat belum banyak mengenal Muhammad dan hakikat ajaran Islam.

Karena itu, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini hendaknya kita jadikan momentum untuk lebih mengenal sosok agung yang oleh Profesor Michael D Hart ditempatkan sebagai orang nomor satu yang paling berpengaruh di dunia.

Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia,

Dimensi yang paling penting dalam memperingati Maulid Nabi adalah bagaimana umat Islam bisa meneladani dan melanjutkan misi kerasulan Nabi Muhammad. Kita tahu bahwa beliau mempunyai misi mulia sebagai pembawa risalah dari Allah, yaitu menyampaikan Islam rahmatan lil ‘alamin untuk menjadi jalan hidup dan membawa keselamatan bagi seluruh alam.

Nabi Muhammad SAW telah meletakkan dasar-dasar Islam dalam berbagai perspektif dan kebutuhan zaman. Tugas-tugas tersebut masih harus dilanjutkan oleh umat Islam sampai kapan pun dan di mana pun.

Maka menjadi tugas umat Islam untuk melaksanakan dan melanjutkan misi beliau, baik misi vertikal sebagai hamba terhadap Tuhannya, mengajak manusia agar hanya menuhankan Tuhan dan beribadah kepada Allah; maupun misi horizontal sebagai khalifah (penerus misi nabi), mengajak umat agar memanusiakan manusia, dan agar mengerti fungsi hidupnya sebagai subyek perubahan ke arah kemajuan.

Dua dimensi dari misi profetik di atas hendaknya benar-benar dapat dihayati dan dijalankan oleh umat Islam hari ini. Mencintai Rasul bukan hanya sekedar merayakan hari kelahirannya, dan tidak cukup hanya merasa bangga karena telah menjadi umat Nabi Muhammad dan mendapat syafaatnya di hari kiamat, namun wujud dari cinta dan kebanggaan itu haruslah dibuktikan dengan melaksanakan semua perintah dan meninggalkan larangannya, kemudian melanjutkan misi kenabiannya.

Bapak Presiden dan hadirin yang berbahagia,

Untuk itu, dalam suasana Maulid Nabi ini, marilah kita jadikan ajaran dan keteladanan Nabi Muhammad SAW sebagai acuan untuk lebih menggerakkan Revolusi Mental agar agenda-agenda nasional kita dan segala amal shalih yang kita laksanakan benar-benar membawa perubahan yang nyata dalam kehidupan bangsa Indonesia.

Semoga kita semua dapat memetik hikmah dari peringatan Maulid Nabi Muhamad SAW ini dalam rangka memantapkan tujuan kita hidup bernegara, menguatkan mental dan karakter bangsa menuju Indonesia hebat, maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian.

Akhirnya, kami berharap Bapak Presiden berkenan menyampaikan sambutan utama dalam Peringatan Maulid Nabi ini.

Sekian. Terima kasih.

Wallahul muwaffiq ila aqwamitthariq.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Jakarta, 2 Januari 2015

Menteri Agama RI

Lukman Hakim Saifuddin

 

Indonesia Negara Muslim Terbesar tapi Bukan Negara Islam

KORANMETRO.com, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) membenarkan bahwa Indonesia adalah Negara dengan penduduk Muslim terbesar namun menegaskan bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam.

Penegasan ini disampaikan Menag di hadapan aparaturnya saat Sosialisasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dan Gerakan Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi, baru-baru ini.

Hadir dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Buchori.

Menurut dia, dalam konteks sejarah bangsa, keberadaan Kementerian Agama memiliki catatan yang khas dan spesifik sehingga tidak bisa disamakan dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya.

Meski mayoritas masyarakatnya beragama islam, para pendiri negeri ini sudah bersepakat untuk  tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam,  seperti Irak, Pakistan, Saudi Arabia dan lainnya.

Meski demikian, Indonesia juga bukan Negara yang memisahkan secara tegas relasi antara Negara di satu sisi dan agama di sisi yang lain, seperti beberapa Negara di Eropa dan Amerika.

“Indonesia menempatkan, nilai-nilai agama pada posis yang begitu strategis bahkan pada konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mewrnai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegas Menag.

Nilai-nilai agama, lanjut Menag, sejak ratusan tahun yang lalu itu selalu terkait dengan aktifitas kehidupan bangsa Indonesia, terlepas apapun etnis dan agamanya, sejak dari Aceh, Batak, Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, Bugis, Minahasa, Ambon, Papua, dan seterusnya.

“Semua kita sangat menjunjung  nilai-nilai  Agama, karena agama sesuatu yang melekat di dalam masyarakat kita, bahkan sejak sebelum kita lahir atau masih dalam kandungan ibu kita,” tutur Menag.

Ditegaskan Menag bahwa kenyataan itulah yang menjadi salah satu urgensi lahirnya Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang  mengemban misi bagaimana agar kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia itu dari waktu ke waktu meningkat.

Bagaimana agar penddikan keagamaan, tidak hanya Islam, pendidikan keagamaan masyarakat Indonesia juga terus meningkat kualitasnya.

Bagaimana agar kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama itu senantiasa terjaga dan terpelihara. “Itulah misi yang diinginkan Oleh Kementerian Agama,” katanya. (jek/int)

Senin, 02 Februari 2015 10:00

Menteri Agama: Peran Otoritas Majelis Agama akan Diperkuat

Kementerian Agama sedang menyusun draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Perlindungan Umat Beragama (PUB). Pro dan kontra mewarnai perdebatan perlu tidaknya regulasi tersebut. Bagaimana dasar pertimbangan RUU ini dibuat? Bagaimana arah pendidikan dasar keagamaan mendatang. Berikut penjelasan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat berkunjung ke kantor Republika di Jakarta, Senin (22/12).

Bagaimana perkembangan RUU PUB?
Draf RUU PUB sedang kami persiapkan. Intinya, kami ingin agar RUU PUB bisa memberi jaminan perlindungan kepada seluruh warga negara Indonesia. Sebab, ini amanah konstitusi, terutama Pasal 29 Ayat 2, yakni negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut ajaran agama masing-masing. Lantas, menurut kami, amanah konstitusi ini perlu diwadahi dalam produk hukum setingkat undang-undang. Jadi, tidak hanya setingkat peraturan menteri karena terbukti itu kurang efektif.

Apa saja poin yang akan diatur dalam RUU PUB?
Setidaknya, kami temukan lima isu penting yang menjadi latar belakang lahirnya RUU PUB. Pertama, hak penganut aliran keagamaan di luar enam agama resmi. Ini sudah lama menjadi kerisauan bersama dan cenderung memunculkan konflik. Jadi, para penganut --di luar Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu-- merasa pemerintah kurang menyapa dan memfasilitasi mereka. Padahal, konstitusi mengamanahkan perlindungan tanpa pengecualian terhadap semua warga negara Indonesia.

Kedua, isu pendirian rumah ibadah. Ini cukup kompleks karena masih belum jelas leading sector-nya. Persoalan ibadah, tentu domain kerja Kemenag. Tapi, pendirian bangunan itu domain pemerintah daerah karena menyangkut tata ruang yang merupakan bagian dari otonomi daerah masing-masing.

Ketiga, isu penyiaran agama. Dewasa ini semua umat agama kian marak menyiarkan ajaran agamanya. Karenanya, perlu ada aturan yang boleh dan yang tidak boleh disiarkan di ruang publik. Demikian pula cara-cara penyiaran agama. Tidak sedikit ceramah yang bernada agitatif atau secara eksplisit menyebut nama orang.

Keempat, isu kekerasan pada minoritas. Di banyak daerah, minoritas cenderung tertekan dan mendapatkan intimidasi dari umat agama mayoritas.

Kelima, kian meningkatnya sikap intoleransi. Hal ini diduga berpangkal dari paham keagamaan yang sempit, dengan mudahnya menuduh pihak lain sebagai musuh. Ini berbahaya karena paham ini tidak relevan dengan karakteristik Indonesia yang majemuk.

Masyarakat bisa memberi masukan RUU ini?
RUU yang sedang kita persiapkan, kita ingin mendapatkan justifikasi, peneguhan. Apakah ini (RUU) sudah pas atau ada yang tak perlu diatur. Atau ada isu lain yang tak kalah penting untuk dimasukkan, dan sebagainya. Kita juga ingin menyerap informasi dari masyarakat.

RUU PUB upaya lain pemerintah mengotak-atik persoalan lama?
Intinya, RUU PUB merupakan penjabaran lebih lanjut dari konstitusi kita Pasal 29 Ayat 2. Selama ini belum ada wadah hukum dalam bentuk UU yang menjabarkan itu. Misalnya, terkait pendirian rumah ibadah dan penyiaran agama. Regulasi keduanya masih berbentuk peraturan setingkat menteri. Bahkan, penodaan agama masih menggunakan UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Karenanya, kami ingin membuat aturan yang melingkupi itu semua ke UU PUB.

Menurut UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965, tidak boleh menyebarkan hal yang bertolak belakang dengan esensi ajaran agama penerimanya. Siapa yang punya otoritas? UU Nomor 1/PNPS Tahun 1965 menyatakan, otoritas itu ada pada kejaksaan sehingga pemerintah berhak, antara lain, membreidel penyiaran agama tertentu yang dianggap melanggar.

Namun, kini zaman berbeda dan lebih terbuka. Masyarakat menilai hanya lembaga peradilan yang punya otoritas demikian. Otoritas itu ada pada hakim. Namun, hakim juga perlu pertimbangan dari para ahli yang memahami esensi ajaran suatu agama. Kalangan ahli itu, menurut kami, haruslah dari organisasi majelis-majelis agama, seperti Majelis Ulama Indonesia (terkait Islam) atau Konferensi Wali Gereja (terkait Kristen).

Jadi, RUU PUB akan menegaskan lebih jauh pentingnya peranan otoritas majelis-majelis agama. Sebab, mereka merupakan representasi dari pandangan mainstream agama masing-masing.

Bagaimana relevansi kekinian RUU PUB?
RUU PUB penting. Ide dan paham apa pun dari manapun datangnya bisa leluasa masuk ke ruang privat kita. Maka, bila negara tidak segera membuat regulasi yang sifatnya melindungi, dikhawatirkan kalangan minoritas akan menjadi korban.

Belum lagi ide dari luar Indonesia. Ide-ide itu kerap tidak sesuai karakteristik Indonesia yang majemuk dan multiagama. Kita tidak ingin melihat Indonesia menjadi seperti Suriah. Dan apa yang terjadi di sana tidak mustahil berpeluang terjadi di Indonesia.

RUU PUB untuk mayoritas, minoritas, atau keseluruhan umat?
Perspektif yang memilah mayoritas dan minoritas tentunya perspektif kuantitatif. Menurut kami, perspektif ini relatif bagi tiap-tiap daerah di Indonesia. Misalnya, di Sumatra Utara, Papua, dan Bali, Islam merupakan minoritas. Meskipun Indonesia negara berpenduduk mayoritas Muslim di dunia, kita tidak bisa menggeneralisasi. Kalau kami sebagai pemerintah, tentu harus bersikap seadil-adilnya. Sebab, baik kaum mayoritas maupun minoritas merupakan sama-sama warga negara Indonesia.

Apakah RUU PUB ingin mengatur materi ceramah atau penceramahnya?
Hal ini tentu perlu masukan masyarakat. Terutama, terkait norma hukum apa yang akan dicantumkan terkait penyiaran agama pada RUU PUB. Namun, secara esensial, yang ingin dibatasi adalah cara-cara ceramah yang agitatif. Kalau yang seperti itu tidak ditata, akan timbul gesekan di masyarakat. Melalui regulasi ini kami ingin merumuskan mana yang boleh dan yang tidak boleh. Ini bukan berarti kami membatas-batasi dai atau pemuka agama.

Menurut kami, hal demikian dapat diamsalkan seperti aturan kampanye pada UU Pemilu. Intinya, dalam menyiarkan sesuatu, tidak boleh memicu sentimen keagamaan di tengah masyarakat.

Kapan target draf RUU PUB bisa selesai?
Target kami, paling telat April 2015 draf RUU PUB sudah final. Setelahnya, kami bisa memublikasikan draf itu untuk mendapat masukan. Lalu, kita bawa ke DPR untuk disahkan.

Komitmen Kemenag di bidang pendidikan?
Di tengah-tengah heterogen dan kemajemukan, Kemenag hadir untuk meningkatkan kualitas keagamaan di Indonesia.

Kenapa nilai agama?
Indonesia sangat khas di mana nilai-nilai agama menduduki tempat paling srategis untuk merangkai dan merajut juga mendukung kemajemukan. Kualitas dari kehidupan beragama merupakan misi kami.

Komitmen dalam bentuk apa?
Kami berkomitmen memberi prioritas kepada guru. Guru akan menjadi perhatian pemerintah. Apakah itu terkait honornya, tunjangan, atau kesejahteraannya.

Kenapa guru?
Kita semua bisa seperti ini karena guru. Kami tak ingin lagi mendengar ada guru yang memprihatinkan atau bahkan dipinggirkan.

Bagaimana mengetahui kesejahteraan setiap guru?
Kita sedang siapkan sistem pendidikan terpadu tak hanya di Kementerian Pendidikan, tapi juga oleh Kemenag agar fungsi pelayanan yang kita emban bisa efektif.

Apa yang dibidik dari sistem pendidikan terpadu?
Kami merasa selama ini ada ketersendatan banyak informasi. Contohnya, ada beberapa minggu atau beberapa bulan baru kita ketahui ada madrasah yang kondisinya memprihatinkan. Ada guru yang nasibnya begitu juga. Yang seperti itu seharusnya tak terjadi kalau kita punya sistem terpadu. Semua saling terkoneksi antara semua unit kerja, tak hanya di pusat tapi sampai ke daerah. Karena agama bagian dari yang tetap, tak bisa dilimpahkan ke daerah, agama tetap tersentralisasikan. n c14/c70 ed: nur hasan murtiaji

 

Republika, Tuesday, 23 December 2014, 12:00 WIB

 

Top