KPK dan Kementerian Kerjasama Awasi Dana Pendidikan

ANT, Senin, 15 Desember 2014
Potensi korupsi muncul karena lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati rencana aksi bersama untuk mencegah korupsi dana pendidikan yang mencapai Rp409 triliun. Dalam rangka itu, KPK menggandeng beberapa kementerian/lembaga antara lain Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan serta Kementerian Keuangan.

"Dana pendidikan itu (jumlahnya) fantastis Rp409 triliun. Oleh karena itu kita ingin membantu supaya pengelolaan dana pendidikan dapat sebagaimana mestinya karena hasil monitoring menemukan sejumlah temuan terkait tunjangan profesi guru, BOS (Bantuan Operasional Sekolah) atau bantuan siswa miskin. Kita berikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan agar penggunaan dana ini tepat sasaran dan tidak terjadi 'fraud' di tingkat implementasi," kata Ketua KPK Abraham Samad dalam acara penandatangan kesepakatan pencegahan korupsi dana pendidikan di gedung KPK Jakarta, Senin (16/12).

Pada acara tersebut hadir Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnain, Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Maliki Heru Santoso, Pelaksana Tugas Kepala BPKP Meidiah Inreswari dan Irjen Kementerian Keuangan Sonny Loho.

"Kita berusaha mencegah sebelum terjadi ini, karena dari pengalaman kalau keuangan negara kita kembalikan melalui penindakan dengan menyita harta yang bersangkutan maka tidak segampang ketika kita melakukan pencegahan dan tidak sebesar uang yang kita selamatkan kalau sudah terlanjur keluar (karena korupsi). Rapat koordinasi ini menyatukan persepsi agar menemukan peta jalan," kata Abraham.

Menurut Zulkarnain, koordinasi dan supervisi (korsup) dalam pencegahan korupsi dana pendidikan ini sudah dilaksanakan sejak 2013 saat dana pendidikan masih sebesar Rp368 triliun.

"Walaupun fokus korsup kepada dana bantuan siswa miskin, tunjangan profesi guru dan dana BOS, kami harap dana pendidikan lain juga menjadi perhatian kementerian/lembaga terkait karena banyak ditransfer ke daerah. Apalagi dulu ada 4L yaitu lemah administrasi, lemah pengendalian internal, lemah pengawasan masyarakat ditambah lembah integritas pejabat pengelola daerah. Korupsi itu kejahatan luar biasa jadi memberantasnya juga tidak konvensional lagi tapi harus progresif, dan memetakan permasalahannya," tambah Zulkarnain.

Menteri Agama Lukman Hakim menjelaskan potensi korupsi dana pendidikan dapat muncul karena beberapa faktor. Pertama, lemahnya koordinasi antar instansi yang mengelola dana pendidikan. Kedua, lemahnya pengawasan internal di masing-masing lembaga. Ketiga, lemahnya pengaduan masyarakat. Menurut dia, tiga hal ini yang akan dibangun sistemnya untuk memperkuat pencegahan agar dana pendidikan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak.

"Total anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan mencapai Rp409 triliun, Rp254,9 triliun ditransfer ke daerah. Di Kemendikbud Rp46 triliun, Di Kemenag Rp48 triliun, poinnya adalah kami usulkan agar ada 'grand strategy' terkait transfer ke daerah karena angka ini fantastis. Pengawasan yang ada di berbagai institusi kita perlu konsolidasikan, semangatnya jangan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh Indonesia sehingga angka ini benar-benar berdampak untuk kemajuan pendidikan kita," kata Anies.

Irjen Kemenkeu Sonny Loho menjelaskan bahwa kementeriannya sudah memperbaiki "standar operational procedure" (SOP) dalam penyaluran dana pendidikan ke daerah.

"Di Kementerian Keuangan dilakukan perbaikan-perbaikan di bidang pertangungjawaban dari sistem tapi kalau operasional (dana daerah) dipegang daerah. Jadi kami sudah perbaiki SOP-nya nanti korsup ini dikembangkan supaya BPKP dan inspektorat daerah juga lebih kuat," kata Sonny.

Sedangkan Plt Kepala BPKP Meidiah Inreswari mengakui bahwa pemantauan terhadap penggunaan dana pendidikan tersebut lemah.

"Dari pengalaman audit, guru dan kepala sekolah tidak tahu apa yang dilaksanakan karena dinas pendidikan tidak mendatangi sekolah sehingga guru-guru banyak didatangi vendor untuk mengajukan rencana penggunaan dana BOS. Jadi kebijakan sudah keluar, petunjuk tertulis (juklis) sudah dibuat tapi pemantauan tidak dilakukan sehingga apakah efektif atau tidak diketahui," kata Meidiah.

Irjen Kemendagri Maliki Heru Santoso menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 78/2014 mengatakan bahwa dana pendidikan menjadi target pengawasan Kemendagri. Ada delapan poin aksi yang telah ditandatangani antara lain; menyempurnakan dan mengintegrasikan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat antara lain; pada kementerian pengelola dana pendidikan; melakukan program pencegahan korupsi di kementerian pengelola dana pendidikan; melakukan program pencegahan korupsi di kementerian pengelola dana pendidikan dan daerah; meningkatkan kompetensi audit dari inspektorat daerah dalam mengawasi dana pendidikan; dan menyempurnakan mengintegrasikan sistem informasi pendataan pendidikan nasional pada masing-masing kementerian pengelola.

Selanjutnya sosialisasi kewenangan pengawasan dana pendidkan pada pemerintah daerah, melakukan monitoring dan evaluasi dan pendidikan pada kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian riset, teknologi dan pendidkan tinggi dan kementerian agama; melakukan kajian terkait sistem pengelolaan dana pendidikan serta menyempurnakan aturan dana pendidikan.

Menag Minta NU Bendung Paham Radikal

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin, mengimbau Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Nahdatul Ulama (NU) mampu membendung paham radikal yang muncul akhir-akhir ini.

"Ormas NU pola pikirnya rasional, apalagi orang Sumbar yang berpikir sangat rasional," katanya saat menghadiri Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil) NU Sumatera Barat (Sumbar) di Padang, Selasa (9/12).

Ia mengatakan, paham-paham radikal tersebut akhir-akhir ini muncul di belahan dunia mulai masuk ke kehidupan beragama masyarakat Indonesia. Menag berharap agar NU mampu memilah paham yang beredar tersebut. "Kemudian ambillah yang terbaik untuk diterapkan," katanya.

Dia menyebutkan, corak Islam yang mayoritas di Indonesia adalah "Ahlussunnah Wal Jamaah". Dimana corak tersebut mampu membawa rahmat (kebaikan) bagi semua. "Ini merupakan corak khas Islam Indonesia, dimana corak tersebut tidak dimiliki negara lain," kata dia.

Untuk itu, dia meminta NU agar mempertahankan corak Islam Indonesia yang memiliki karakteristik tersendiri tersebut.
Hal itu, ditekankannya karena banyaknya paham-paham radikal yang muncul di Indonesia akhir ini.


Selasa, 09 Desember 2014, 22:03 WIB

Santri Dicambuk, Menteri Agama: Pesantren Khilaf

TEMPO.CO, Padang - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan kasus hukuman cambuk terhadap santri di pondok pesantren tidak boleh terulang kembali. "Saya yakin ini suatu kekhilafan dan semoga tidak terulang lagi," ujar Lukman saat berada di Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa, 9 Desember 2014.

Lukman menuturkan kasus ini harus menjadi pembelajaran bagi pengasuh dan pengelola pondok pesantren di Indonesia. Mendidik santri, kata dia, tidak boleh menggunakan cara-cara kekerasan. "Bagaimana pun juga kekerasan itu akan membekas lama di diri santri. Ini kurang mendidik." (Baca: Sanksi di Pesantren Ini: Diikat atau Dicambuk)

Menurut Lukman, pondok pesantren harus introspeksi dalam menerapan pendidikan. Dia meminta pesantren tidak lagi menggunakan cara-cara yang bisa melukai fisik santri. "Kami akan komunikasikan hal ini dengan lembaga pendidikan pesantren," ujarnya. (Baca: Pecambukan Santri, Kiai: Orang Tua Setuju)

Sebelumnya, tersebar video hukuman cambuk yang diunggah ke situs YouTube. Video berdurasi 5 menit 21 detik itu menggambarkan tiga santri dari sebuah pondok pesantren yang diduga terletak di Kabupaten Jombang. Mereka diikat pada tiga pohon dengan mata tertutup kain.

Hukuman cambuk yang diduga menggunakan rotan itu dilakukan di depan puluhan santri. Cambukan dilakukan sebanyak 35 kali pada masing-masing santri. Setelah hukuman cambuk usai, seseorang memandu doa, memohon ampunan kepada Allah, baik bagi pelanggar, orang yang mencambuk, maupun santri yang menyaksikannya.

Selasa, 09 Desember 2014 | 15:59 WIB

Menag: Ulama Itu Pengawal Akhlak Bangsa

REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, para ulama harus menempatkan diri sebagai panutan umat dan pengawal akhlak bangsa, menjadi teladan dan soko guru dalam menjaga ukhuwah Islamiyah.

Ulama harus menjadi pemersatu umat di atas kepentingan kelompok, organisasi dan golongan, kata Lukman di hadapan para ulama pada acara silaturahim dengan jajaran pejabat Kementerian Agama, para ulama dan tokoh masyarakat se-Kalimantan Selatan di Asrama Haji setempat, Rabu (26/11).

Sebelumnya, Rabu pagi, Menteri Agama menghadiri wisuda Sarjana ke-56, sekaligus peringatan setengah abad perguruan tinggi tersebut di Banjarmasin. IAIN tersebut berdiri atas dorongan Menteri Agama Saefuddin Zoehri, yang merupakan orang tua Lukman Hakim Saifuddin sendiri.

"Seandainya para ulama sudah tidak lagi menjadi teladan dalam hal ukhuwah islamiyah dan persatuan umat, kemana umat akan mencari panutan?" tanya Lukman Hakim kepada sekitar 3.000 undangan pada acara aula pertemuan Asrama Haji Banjarmasin.

Ia mengatakan, para ulama sebagai pemimpin informal di tengah masyarakat perlu mengoptimalkan peran strategisnya dalam membentengi akidah dan akhlak umat dari pengaruh budaya global.

"Kita menyadari kedudukan ulama tak dapat dipisahkan dari tanggung jawab untuk membina dan menjaga umat," katanya mengingatkan.

Terkait dengan silaturahim tersebut, ia mengatakan, acara tersebut sangat penting dalam rangka "trust building" dan memperkuat sinergi antara jajaran Kemenag dengan para alim ulama. Peran dan organisasi keagamaan merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan keberhasilan tugas kementerian tersebut dalam membina umat.

Kementerian Agama tidak bisa bekerja sendirian dalam membangun dan memelihara kehidupan umat beragama yang rukun dan harmonis. Kementerian tersebut memiliki fungsi bimbingan, pelayanan, pemberdayaan dan perlindungan umat beragama. Karena itu harus dipahami konstelasi hubungan kemasyarakatan dengan para pemangku kepentingan, katanya.

Karena itu, ia mengingatkan lagi, komunikasi dan kerja sama yang baik dengan para ulama dan organisasi keagamaan sengat diperlukan untuk mendukung suksesnya misi dan program strategis Kementerian Agama, yang meliputi pengembangan pendidikan agama dan keagamaan, kerukunan umat beragama, penyelenggaraan ibadah haji dan bimbingan masyarakat beragama, serta tata kelola organisasi yang baik.

Ia memandang keberadaan unit organisasi Kementerian Agama sampai tingkat kecamatan merupakan representasi hadirnya peran negara untuk mengatur, memfasilitasi dan memberi panduan bagi warga dalam menjalankan kehidupan beragama yang baik.

Hal ini tentu memerlukan cara pandang dan pendekatan secara profesional dalam menyikapi isu aktual keagamaan, katanya.


Rabu, 26 November 2014, 13:16 WIB

 

Menteri Agama: Hukuman Cambuk, Bukan Kasih Sayang

TEMPO.CO , Padang: Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, wujud kasih sayang tidak diekspresikan dalam cara-cara kekerasan. Sebab, bisa melukai fisik yang bersangkutan.

Pernyataan Lukman menanggapi Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo Desa Bulurejo Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang Jawa Timur yang menerapkan hukuman cambuk terhadap santrinya. Hukuman ini diklaim sebagai bentuk kasih sayang pada santri yang melakukan pelanggaran syariat Islam. (Baca: Jombang Dihebohkan Video Hukuman Cambuk Santri)

Lukman mengatakan, itu lebih ke cara pandang seseorang. Seperti orang tua yang sering menjewer anaknya, dengan berlandaskan kasih sayang dan bertujuan mendidikan. "Namun, jika jeweran dengan emosi dan kekerasan yang memuncak itu, bisa membahayakan dan melukai fisik," ujarnya, Selasa, 9 Desember 2014. (Baca: Polisi Jombang Usut Video Santri Dihukum Cambuk)

Sebelumnya, pengasuh Pondok Pesantren Urwatul Wutsqo KH Mohamad Qoyim Yaqub mengatakan, hukuman cambuk itu bentuk kasih sayang. Sebagai bentuk pertaubatan seseorang. Menurut Qoyim, hukuman cambuk dipesantrennya hanya diterapkan untuk pelanggaran berat. Itu atas permintaan santri dan persetujuan keluarga. (Baca juga: Sanksi di Pesantren Ini: Diikat atau Dicambuk)

Qoyim mengklaim hukuman yang sesuai dengan syariat Islam bersifat kasih sayang, meski dilakukan dengan cara kekerasan fisik. (Baca juga: Santri Dihukum Cambuk, Ustad: Itu Kasih Sayang)

ANDRI EL FARUQI

Rabu, 10 Desember 2014 | 03:50 WIB

Menag: 2015, Hanya yang Belum Haji Diberangkatkan

BANJARMASIN, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan, pada tahun 2015, hanya mereka yang belum haji yang dapat berangkat menunaikan rukun Islam kelima itu.

"Pada 2015, saya akan mengambil keputusan atau kebijakan, untuk keberangkatan haji itu hanya bagi yang sama sekali belum pergi haji, itu yang menjadi prioritas," ujar Lukman saat berada di Banjarmasin, Rabu (26/11/2014), seperti dikutip Antara.

Kebijakan itu, kata Lukman, karena kuota untuk Indonesia dari Kerajaan Arab Saudi terbatas dibandingkan dengan tingginya animo masyarakat di hampir semua daerah, termasuk di Kalsel.

"Karena animo masyarakat yang sangat besar untuk berangkat haji, maka akan kita lihat mana yang belum sama sekali berhaji, karena bagi mereka yang belum berhaji itu wajib hukumnya, sementara yang sudah itu hanya sunah," ujar politisi PPP itu.

Oleh karena itu, Menag memohon, bagi yang sudah pernah berangkat haji agar memberikan kesempatan kepada yang lainnya untuk menjalankan ibadah wajib dalam rukun islam yang ke-5. (baca: MUI: Pemerintah Tak Perlu Takut Larang Haji Berkali-kali)

"Jadi saya mohon dengan hormat seluruh masyarakat khususnya bagi warga masyarakat Kalsel, bagi yang sudah berhaji agar menahan diri, supaya memberikan kesempatan yang lainnya," pintanya.

Ia tidak menjanjikan peningkatan kuota bagi haji untuk Provinsi Kalsel. Namun, upaya untuk menambah kuota haji Indonesia terus diupayakan dengan mengambil jatah yang tidak terserap negara lain untuk dipindahkan ke Indonesia.

"Jadi kita upayakan menyerap kuota negara lain yang tidak mereka gunakan untuk ke negara kita," paparnya.

Lukman menambahkan, saat ini bukan hanya Kalsel yang tidak mencukupi kuota dengan animo masyarakatanya yang hendak pergi haji hingga lebih 20 tahun lamannya. "Provinsi lain juga mengalami hal serupa," ucap Lukman.

Sebelumnya, Kepala Kanwil Kementerian Agama Kalsel HM Tambrin menyatakan, pendaftar tunggu haji di provinsinya kini lebih 74 ribu orang. Artinya, berdasar kuota, sekitar 20 tahun yang mendaftar sekarang baru bisa berangkat.

Ia mengungkapkan, minat masyarakat Kalsel berangkat haji sangat tinggi, ribuan orang pertahun.

"Masyarakat sepertinya tidak peduli harus mengantre ibadah haji begitu lama, yang penting bagi mereka ada rezeki, mendaftar haji, dan sabar menunggu panggilan ilahi," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Agama Kalsel H Syukeriansyah mengatakan, tahun ini jumlah keberangkatan haji dari provinsinya tetap seperti tahun lalu, yakni dipotong 20 persen dari jumlah semula 3.811 orang menjadi 3.050 orang.


Rabu, 26 November 2014 | 16:42 WIB

Top