Usulan DPD Sulit Diterapkan?

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menilai pencalonan presiden lewat jalur perseorangan atau independen yang diusulkan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam draf amendemen UUD 1945 bukan hal mudah.

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin

Masih Ada Tap MPR yang Berlaku

14 November, 2011 | Filed under: Nasional | Posted by: Redaksi

JAKARTA (Berita)  Latar belakang MPR tidak mempunyai kewenangan mengeluarkan ketetapan (tap) berawal dari perubahan UUD Tahun 1945. Sebelum diubah, MPR memiliki kewenangan untuk mengeluarkan tap,” ujar Wakil Ketua MPR Lukman  Hakim Saifuddin di depan 75 wartawan parlemen saat pers gathering di Belitung,

Perlu Lembaga Seperti BP7

jurnalparlemen.com - detikNews - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin menyatakan sosiaslisi empat Pilar Kehidupan Berbangsa (Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI) tak cukup dilakukan oleh anggota DPR dan DPD RI. Atau, bahkan hanya kegiatan yang sifatnya sporadis dan seremonial. Tetapi perlu lembaga khusus.

Elite Tak Peduli dengan Pancasila

VIVAnews - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat gencar menyosialisasikan empat pilar bangsa: Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD 45 ke seluruh lapisan masyarakat. Sejumlah penyuluhan digelar ke daerah-daerah, termasuk ke Bangka Belitung. Namun, menurut Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, kenyataannya justru elite penyelenggara negara kerap terang-terangan mempertontonkan pelanggaran terhadap nilai-nilai itu. Korupsi, kolusi dan nepotisme masih saja terjadi.

Saya Merasa Tertampar

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Lukman Hakim Saifuddin merasa 'tertampar' oleh pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Busyro Muqoddas yang mengkritik politisi.

"Terus terang, saya pribadi merasa 'tertampar' dengan pernyataan Busyro.

Top