Penjelasan Menag Soal Pengosongan Kolom Agama bagi Penganut Kepercayaan

TRIBUNNEWS,COM,JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, rencana pemerintah mengosongkan kolom agama dalam KTP bagi para penganut kepercayaan yang belum diakui secara resmi merupakan bagian dari upaya untuk melindungi hak warga negara.

Pemerintah ingin mengakomodir keyakinan para penganut kepercayaan yang agama mereka belum diakui negara.

"Sebenarnya bukan pengosongan yang dikehendaki, tapi kolomnya tetap, cuma kan di Indonesia hanya agama yang enam itu yang diatur, lalu untuk mereka yang memiliki selain enam agama ini bagaimana?" kata Lukman usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan Nasional di TMP Kalibata, Jakarta, Senin (10/11/2014).

Negara, kata Lukman, ingin mengakomodir seluruh hak warga negara termasuk dalam hal berkeyakinan. Sehingga pemerintah membuat undang-undang untuk melindungi hak warga negara dalam berkeyakinan.

"Bentuk pengakuan itu gimana implementasinya? Apakah negara mengakui itu atau tidak, kita tidak boleh terjebak dalam diskursus seperti itu. Warga negara dijaga kebebasannya untuk memeluk dan mempercayai agama tertentu," tandasnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta agar pihak yang menolak rencana tersebut juga memberikan jalan keluar untuk mengatasi persoalan itu.

Senin, 10 November 2014 11:13 WIB

 

Menag: jabarkan program Kabinet Kerja

Denpasar (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin minta kepada jajaran kementerian yang dipimpinnya untuk secepatnya menjabarkan program bidang keagamaan pada Kabinet Kerja.

"Saya mengajak seluruh pimpinan unit kerja dan jajaran pelaksana di Kementerian Agama agar memahami, menjabarkan serta mampu mengembangkan program kerja pemerintah pada Kabinet Kerja, khususnya di sektor pembangunan bidang agama," pinta Lukman Hakim Saifuddin ketika membuka Workshop terkait dengan Tunjangan Kinerja/Remunerasi di Denpasar, Bali, Rabu malam.

Peran Kementerian Agama bersama seluruh pimpinan umat beragama, harus terus-menerus mengedepankan misi agama sebagai faktor penjaga keutuhan bangsa dan unsur mutlak dalam membangun karakter kebangsaan, katanya.

Hadir pada acara tersebut Sekjen Kementerian agama Nur Syam, Kepala Biro Ortala Basidin Mizal, Kanwil Kemenag Prov Bali Anak Agung Gede Mulyawan, Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar Prof Dr Nengah Duija dan para pejabat di lingkungan Kementerian Agama.

Untuk mengawal tugas-tugas Kementerian Agama yang bernilai strategis itu dibutuhkan visi, misi serta strategi organisasi yang disesuaikan dengan kondisi dan dinamika perkembangan masyarakat, katanya.

Ia mengingatkan perlunya membangun persepsi positif dan kesadaran kolektif seluruh jajaran Kementerian Agama bahwa pengembangan tugas-tugas pelayanan birokrasi secara strategis dan operasional, tidak dapat dilepaskan dari transformasi manajemen sumberdaya manusia, peningkatan "performance" dan kinerja pegawai yang optimal serta budaya kerja dan nilai-nilai organisasi Kementerian Agama yang harus tertanam kuat pada setiap pegawai.

"Saya mengharapkan semua mempunyai pemahaman, cara berpikir, akhlak dan moralitas yang semakin baik. Kita harus menjadi panutan dan inspirasi bagi yang lain dalam bekerja dan mengaktualisasikan nilai-nilai Kementerian Agama," katanya.

Terkait dengan remunerasi, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengakui bahwa tunjangan kinerja atau remunerasi yang diberikan kepada pegawai di kementerian yang dipimpinnya bukan satu-satunya agenda reformasi birokrasi yang ingin dicapai.

Remunerasi merupakan salah satu terobosan dalam reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan nasional, tetapi bukan satu-satunya, kata LHS, sapaan akrab Lukman Hakim Saifuddin. Kebijakan tentang tunjangan kinerja merupakan salah satu terobosan dalam reformasi birokrasi untuk mencapai tujuan nasional, tetapi bukan satu-satunya agenda reformasi birokrasi yang ingin dicapai, katanya lagi.

Penerapan tunjangan kinerja atau remunerasi harus berdampak secara nyata pada terciptanya iklim kerja yang profesional, produktif, penuh integritas, peka dan peduli pada perbaikan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan seluruh pemangku kepentingan (stake-holder).

Pemberian tunjangan kinerja berimplikasi positif terhadap perbaikan kesejahteraan pegawai menurut standar yang layak sebagai aparatur negara.

Menurut Lukman, setiap pejabat dan pegawai seharusnya memang fokus pada produktifitas dan kualitas kerja, serta tidak memikirkan "feed back" dari setiap kegiatan yang dihadiri atau dilakukan.

Editor: Ruslan Burhani | COPYRIGHT © ANTARA 2014
Rabu, 5 November 2014 20:07 WIB | 2.942 Views | Pewarta: Edy Supriatna Sjafei

 

Menag: Pedoman Penyiaran Agama Masih Berlaku

Di sosial media Twitter, saya banyak diminta menanggapi  link berisi rekaman video berdurasi 23 menit 43 detik. Video itu diunggah di YouTube oleh sebuah akun yang bernama rtkChannel HD. Tayangan tersebut mengungkapkan serangkaian aksi yang dilakukan beberapa orang yang dinilai merupakan proses kristenisasi dengan menawarkan cindera mata seperti kalung, pin, syal, makanan biskuit, dan susu secara terbuka kepada masyarakat. Peristiwa itu terjadi saat Car Free Day di sepanjang Jalan MH. Thamrin, Jakarta Pusat.

Bila tayangan video itu benar adanya, selaku Menteri Agama saya ingin mengingatkan kepada masyarakat luas akan masih berlakunya Keputusan  Menteri Agama Nomor 70 Tahun 1978 tentang Pedoman Penyiaran Agama.

Dalam KMA tersebut dinyatakan bahwa:

Pertama; Untuk menjaga stabilitas nasional dan demi tegaknya kerukunan antar umat beragama, pengembangan dan penyiaran agama supaya dilaksanakan dengan semangat kerukunan, tenggang rasa, teposeliro, saling menghargai, hormat menghormati antar umat beragama sesuai jiwa Pancaslla.

Kedua; Penyiaran agama tidak dibenarkan untuk:
a. Ditujukan terhadap orang dan atau orang-orang  yang telah memeluk sesuatu agama lain;
b. Dilakukan dengan menggunakan bujukan/pemberian material, uang, pakaian, makanan/minuman, obat-obatan, dan lain-lain agar supaya orang tertarik untuk memeluk sesuatu agama;
c. Dilakukan dengan cara-cara penyebaran pamflet, buletin, majalah, buku-buku, dan sebagainya di daerah-daerah/ di rumah-rumah kediaman umat/orang yang beragama lain;
d. Dilakukan dengan cara-cara masuk ke luar dari rumah ke rumah orang yang telah memeluk agama lain dengan dalih apapun,

Ketiga; Bilamana ternyata pelaksanaan pengembangan dan penyiaran agama sebagaimana yang dimaksud Diktum Kedua, menimbulkan terganggunya kerukunan hidup antar umat beragama, akan diambil tindakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian antara lain bunyi KMA tentang Pedoman Penyiaran Agama. Semoga tetap dihormati dan dipatuhi, serta menjadi acuan kita bersama dalam menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama di persada nusantara.

 

BI Gandeng Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

SURABAYA - Bank Indonesia (BI) serius menjadikan Indonesia sebagai basis ekonomi syariah dunia. Sebagai langkah awal, BI melakukan pendekatan kepada pesantren untuk mengembangkan perekonomian syariah.
Saat ini, ada 17 pesantren di Jawa Timur (Jatim) yang melakukan perjanjian mengembangkan perekonomian syariah. BI telah membangun sistem untuk pengembangan ekonomi syariah dikalang pesantren.

Dalam pengembangan ini, Jatim dinilai provinsi yang paling siap menjalankan perekonomian secara syariah. Pasalnya, banyak pondok pesantren yang sudah memakai sistem syariah dalam mengembangkan bisnisnya.

“Jatim yang paling siap dalam mengembangkan sistem syariah. Saya sangat menyambut kesiapan Jatim dalam percepatan ekonomi syariah,” kata Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo dalam jumpa pers di Gedung BI Surabaya, Rabu (5/11/2014).

Agus menegaskan, jika sistem perekonomian syariah berjalan dengan baik, maka Indonesia akan lebih kuat secara ekonomi. Sedangkan Indonesia akan menjadi acuan dalam pengembangan perekonomian secara syariah. Untuk itu, BI akan membentuk tim pemberdayaan pesantren dengan mengembangkan ekonomi syariah.

Langkah awal yang dilakukan adalah menyelaraskan program pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kemudian dilanjutkan ke pesantren. Karena, pesantren merupakan lembaga yang sangat kuat dalam berorganisasi. Banyak keberhasilan yang telah dicapai, dan tidak pernah terkena goncangan ekonomi dunia.

“Ekonomi syariah di Indonesia belum lama, tetapi sudah menjadi acuan dunia. Hal ini terlihat dengan menjamurnya perbankan syariah yang mencapai 1200 ritel dengan nasabah kurang lebih 18 juta orang,” ujarnya.

Bahkan saat ini, total aset yang dimiliki perbankan syarian sekitar Rp240 triliun. Jumlah tersebut belum maksimal, karena potensi pasar yang terlihat sangat besar. Jika dilakukan pengelolaan dengan baik, potensi pengembangan perekonomian syariah akan mengalami peningkatan yang sangat cepat.

Pesantren, ujar dia, jangan hanya dianggap sebagai lembaga pendidikan dan sosial belaka. Namun, pesantren harus dijadikan sebagai tempat pengembangan perekonomian syariah. Santri harus diberi pembekalan untuk menyadari pentingnya berdagang. Mereka (santri) harus mengenal keuangan non tunai yang sednag berkembang. Karena, potensi keuangan non tunai sangat sedikit dibandingkan tunai.

“Kita tinggal menghitung, ada berapa pesantren di Indonesia. Jika mereka mengembangkan ekonomi syariah, Indonesia akan sangat terbantu,” ujar Agus.

Agus menuturkan, ekonomi syariah merupakan kegiatan mulia sebab berdiri di atas fondasi akidah untuk mencapai kesejahteraan. Namun masih perlu pembekalan dari sisi ekonomi agar mampu mengelola perekonomian.

"Untuk pengembangan keuangan syariah diperlukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kini OJK sedang menyusun masterplan ekonomi syariah. Ini perkembangan yang sangat bagus,” terangnya.

Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad menyatakan, saat ini otoritas sedang mencari dasar untuk mengembangkan industri keuangan syariah yang baik. Dia menilai masih banyak hal yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan keuangan syariah. Akses keuangan akan menjadi lebih baik dan benar, jika diperkenalkan produk secara detail.

Menurutnya, masyarakat Indonesia perlu pengembangan jaringan pengamanan sosial syariah agar akses keuangan yang ingin dibuka bisa semakin luas. “Ekonomi syariah akan mengembangkan perekonomian masyarakat. Pesantren memiliki posisi yang sangat strategis,” katanya.

Sementara, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan potensi Dana Haji yang bisa dimanfaatkan saat ini tak kurang dari Rp67 triliun. Sedangkan Dana Abadi Umat Rp3,5 triliun yang sebelumnya tidak bisa dimanfaatkan kini bisa diinvestasikan.

Undang-undang mengamanatkan Dana Haji dan Dana Abadi Umat wajib dikelola secara syariah. Ketentuan tersebut sesuai amanat Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Haji yang disahkan DPR September lalu.

“Badan ini akan dibentuk di luar kementerian dan bertanggung jawab kepada presiden serta berhak menginvestasikan dalam prinsip syariah agar memiliki nilai manfaat lebih banyak,” katanya.

Lukman menjelaskan, pembentukan maupun pemanfaatan Dana Haji paling lambat dilakukan setahun setelah aturan disahkan, sehingga pemanfaatan Dana Haji dan Dana Abadi Umat oleh lembaga keuangan syariah baru bisa dilakukan akhir 2015.

Disisi lain, Pengurus Ponpes Sidogiri, Pasuruan, Mahmud Ali Zein mengatakan potensi pemanfaatan Dana Abadi Umat untuk perekonomian sangat besar. Jika dana tersebut bisa masuk baitul maal wa tamwil (BMT) atau wakaf maka jumlahnya bisa berlipat-lipat.

“Saat ini CSR kami sama dengan APBD Pasuruan sebesar Rp1,8 miliar. Itu kami salurkan kepada masyarakat yang berhak. Itu adalah keberhasilan sistem syariah yang kami kembangkan dalam BMT,” ujarnya. (gpr)

Arief Ardliyanto | Kamis,  6 November 2014  −  04:01 WIB

BI Gandeng Pesantren Perkuat Ekonomi Syariah

Kamis,  6 November 2014  −  04:01 WIB

Pangsa Pasar Syariah Perlu Ditingkatkan

SURABAYA - Bank Indonesia (BI) berharap pangsa pasar pembiayaan syariah bisa menembus angka 30% dalam jangka panjang. Sementara, per Agustus pembiayaan bank syariah dan unit usaha syariah (UUS) baru mencapai Rp193,98 triliun.

 Jika dibandingkan dengan total kredit perbankan yang tercatat Rp3.522 triliun, maka pangsanya baru mencapai sekitar 5,5%. “Jadi, paling tidak kita harus bisa mengupayakan memecahkan angka 5% itu. Dan, secara jangka panjang perbankan atau ekonomi syariah itu harus bisa mencapai 30% daripada pembiayaan yang ada,” ujar Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo di sela-sela acara Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) di Surabaya kemarin.

Upaya tersebut menurutnya harus dimulai dengan perluasan pemahaman masyarakat tentang ekonomi syariah. Dia mengatakan, BI akan membantu pengembangan keuangan syariah di bidang moneter syariah agar pengelolaan dana di keuangan syariah bisa efektif. “Dengan demikian, bank bisa menawarkan fasilitas dengan bagi hasil, jual-beli ataupun sistem sewa yang kompetitif,” ujarnya.

BI bersama pemangku kepentingan juga mencoba mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah dengan memberdayakan pondok pesantren. BI dan OJK menggandeng Kementerian Agama untuk program pemberdayaan pesantren tersebut. Kerja sama tersebut dilakukan melalui pengembangan kemandirian ekonomi lembaga pondok pesantren dan peningkatan layanan non-tunai untuk transaksi keuangan di lingkungan Kementerian Agama.

Kerja sama tersebut, menurut Agus, dilatarbelakangi oleh adanya potensi yang besar untuk pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Agama (Kemenag), pada 1977 jumlah pesantren sekitar 4.195 buah dengan jumlah santri 677.000. Pada 1985 meningkat menjadi 6.239 dengan jumlah santri 1.084.000. Tahun 1997, pusat pendidikan Islam ini meningkat menjadi 9.388 buah dengan jumlah santri 1.771.000. Adapun, Pada 2008 tercatat ada 21.521 pesantren dengan jumlah santri sekitar 3.557.000.

Saat ini diperkirakan ada 28.000 pesantren dengan santri sekitar 4 juta. Program yang akan dilakukan antara lain berupa edukasi keuangan kepada para santri, inkubator kewirausahaan bekerja sama dengan pondok pesantren dan perluasan Gerakan Nasional Non-Tunai untuk transaksi keuangan di lingkungan Kementerian Agama.

Implementasi Nota Kesepahaman ini untuk pertama kalinya akan dilakukan di wilayah Jawa Timur dengan pertimbangan potensi pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 5.000 lembaga serta sejalan dengan rencana pemerintah untuk menjadikan Surabaya sebagai Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Nasional. BI, OJK, dan Kementerian Agama akan mengawali kerja sama itu dengan 17 pondok pesantren di Jawa Timur.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kerja sama dengan BI sejalan dengan misi yang dibawakan oleh pondok pesantren (ponpes). Ponpes memiliki tiga misi, yakni pengembangan pendidikan, keagamaan dan pengembangan aspek sosial. “Pengembangan aspek sosial ini yang akan dilakukan dengan BI,” ujar Lukman. Dia mengatakan, ponpes menghadapi tantangan dalam pengembangan ekonomi. Menurutnya, pengelola ponpes memerlukan peningkatan kapabilitas agar bisa mengelola aset dalam rangka kemandirian ekonomi.

Sementara, Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad mengatakan, memang masih ada beberapa hal yang harus didorong untuk mengembangkan ekonomi syariah yaitu sosialisasi industri keuangan syariah bukan hanya bank, namun juga asuransi, dan pasar modal. “Ruang tumbuhnya masih besar karena permintaannya akan besar sejalan pertumbuhan ekonomi. Kita optimistis saja,” kata dia dalam kesempatan yang sama.

Muliaman mengatakan, perbankan syariah telah banyak diberikan insentif untuk mendorong pertumbuhan, seperti persyaratan modal yang lebih rendah. Namun, diperlukan integrasi pengembangan produk dengan industri-industri keuangan syariah lain.OJK pun tengah menyusun cetak biru pengembangan ekonomi syariah.

OJK akan mengatur pendekatan pengembangan produk dengan bundling (gabungan) antarproduk-produk industri syariah, pemanfaatan saluran distribusi, pengawasan, serta variasi produk. “Termasuk, pembiayaan kecil, menengah, dan infrastruktur. Bagaimana juga kebutuhan SDM, teknologi,” tambahnya. Kepala Departemen Perbankan Syariah OJK Edy Setiadi mengatakan, industri perbankan syariah memang mengalami hambatan.

“Ini kita seperti terjebak di angka 5%, tahun depan bisa 6% saja sudah bagus,” kata dia. Sementara, pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah tahun depan diperkirakan mencapai 14–15%, dan dana pihak ketiga (DPK) 15–17%. Ria martati (ars)

Koran SINDO | Kamis,  6 November 2014  −  11:31 WIB

Bangun Ekonomi Pesantren, Menag Petakan Trilogi Potensinya

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pesantren merupakan produk asli Indonesia. Sebagai lembaga pendidikan, ia memiliki ciri khas kelembagaan yang tidak dimiliki oleh lembaga pendidikan lain yang ada di negara manapun selain Indonesia.

Memperhatikan hal tersebut, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin memetakan tiga trilogi pesantren sebagai bekal potensi pengembangan ekonominya.

"Ada tiga hal yakni dari segi pola pendidikan, aspek keagamaan dan aspek sosialnya," kata menag pada acara Bincang Nasional Pemberdayaan Lembaga Pesantren dalam Rangka Peningkatan Kemandirian Ekonomi Serta Mendorong Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di kantor Bank Indonesia Surabaya, Rabu (5/11).

Khusus untuk aspek sosial, Menag memaparkan keberadaan pesantren berpotensi dalam pengembangan ekonomi masyarakat. Sebab, santri di pesantren, selain belajar keagamaan juga terbiasa dididik mandiri sekaligus terbiasa bersinggungan dengan manusia lainnya yang beragam dalam kehidupan sehari-hari.

Makanya, pemerintah harus sigap dan secara sinergi menyiapkan kestaraan regulasi, kesetaraan program dan kesetaraan anggaran, agar pesantren tidak melulu ketinggalan dengan lembaga negara lainnya.

Hal ini penting. Sebab pesantren menjadi salah satu bagian terbesar yang menyangkut dengan kepentingan masyarakat. Faktanya, lanjut Menag, minat masyarakat untuk menempuh pendidikan di pesantren semakin menguat.

Disebutkannya, sampai 2012 jumlah pesantren yang terdata di Kemenag tercatat sebanyak 27.230. Dibanding tahun 1997, kenaikannya sangat pesat, karena kala itu, jumlah pesantren yang tercatat baru sebanyak 4.196 buah.

Sementara itu, jumlah santrinya pun tinggi se-Indonesia yakni sebanyak 3.004.807 atau 79,93 persen untuk santri mukim, dan sebanyak 754.391 untuk santri non mukim.

Karena itulah, ia mengapresiasi inisiatif Bank Indonesia yang menyelenggarakan acara bincang nasional, yang nantinya akan membahas tentang pemberdayaan ekonomi pesantren.

Reporter: sonia fitri| Redaktur: Damanhuri Zuhri | Wednesday, 05 November 2014, 11:02 WIB

Top