Menag: Penetapan Hari Santri, babak baru sejarah umat Islam

Jakarta (ANTARA News)  – Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri menjadi babak baru dalam sejarah umat Islam Indonesia, kata Menag Lukman Hakim Saifuddin.

"Mulai hari ini, setiap tahun ke depan, kita akan memperingati Hari Santri yang merupakan cermin relasi mutual dan fungsional antara negara dan umat Islam, khususnya kalangan santri," kata Menag dalam sambutannya pada acara Deklarasi Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis.

Laman kemenag.go.id, menyebutkan, selama ini kalender pemerintah yang menggunakan hitungan Masehi selalu mencantumkan tanggal merah ketika bertepatan dengan 1 Hijriyah sebagai Tahun Baru Islam.

Tanggal itu memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang mempertemukan dua kelompok umat Islam, kaum muhajirin dari Mekkah dan kaum anshar sebagai penghuni Madinah. Menurut Menag, penduduk Madinah atau kaum anshar tidak mempersoalkan momentum itu disebut Hijriyah yang identik dengan kaum muhajirin.

"Sebaliknya, momentum itu menghasilkan persaudaraan dan persahabatan luar biasa sehingga kedua pihak saling berkontribusi membangun masyarakat madani yang kemudian menjadi contoh ideal peradaban dunia," terang Menag.  

Belajar dari sejarah itulah, ujar Menag, pemerintah layak memberikan apresiasi bagi perjuangan kaum santri yang secara nyata memberikan andil bagi terbentuk dan terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walhasil, kata Menag, peringatan Hari Santri harus dimaknai sebagai upaya memperkokoh eksistensi semua elemen bangsa agar saling berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, berkesejahteraan, berkemakmuran, dan berkeadilan.

Menurut Menag, Hari Santri merujuk pada keluarnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang memantik terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Resolusi Jihad adalah seruan ulama-santri yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela Tanah Air dan mempertahankan NKRI.

"Seruan itu menyuntik semangat para pejuang kita untuk menjaga kedaulatan bangsa, mempertahankan kemerdekaan RI, dan menolak penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Menag.

Menurut Menag, pada kenyataannya, Resolusi Jihad itu telah melebur sekat antara kelompok agamis, nasionalis, sosialis, dan seterusnya di kalangan bangsa Indonesia yang beragam latar belakang.

Resolusi Jihad telah menyeimbangkan spiritualitas individu yang bersifat vertikal (hablun minallah) dengan kepentingan bersama yang bersifat horizontal (hablun minannas) melalui fatwa ulama yang mendudukkan nasionalisme sebagai bagian dari sikap religius.

“Spirit yang ada dalam Resolusi Jihad adalah membebaskan diri dari penjajahan supaya bangsa Indonesia bisa membangun negara sesuai cita-cita bersama yang termaktub dalam UUD 1945. Inilah intisari jihad, yakni melawan segala penindasan fisik dan non fisik yang menghalangi terwujudnya negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks sekarang, jihad itu berarti membebaskan diri dari kebodohan, korupsi, anarkisme, ketimpangan ekonomi, dan sebagainya yang menghalangi kemajuan Indonesia. Semangat itulah yang melatarbelakangi pengusulan Hari Santri,” ujar Menag.

Editor: Unggul Tri Ratomo

Antara Kamis, 22 Oktober 2015 17:44 WIB | 2.079 Views

Tragedi Singkil, Menteri Agama: Warga Jangan Anarkistis

TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melarang pihak yang mendirikan maupun menolak pendirian rumah ibadah di Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, bertindak anarkistis dan main hakim sendiri. Aspirasi setiap pihak harus disampaikan dan diperjuangkan dalam koridor hukum dan perdamaian.

“Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah,” kata Lukman dalam rilis yang diterima Tempo pada Sabtu, 17 Oktober 2015.

Lukman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa yang majemuk, bhinneka tunggal ika, dan berdasarkan hukum. Untuk itu, setiap pendirian rumah ibadah haruslah berdasar ketentuan hukum. Setiap penolakan atas rencana atau proses pendirian rumah ibadah juga harus berdasar hukum.

Cara main hakim sendiri, menurut Lukman, tidak hanya melawan hukum juga mengingkari jati diri keindonesiaan yang sesungguhnya. Ia mengimbau masyarakat agar saling menghormati dan hidup rukun penuh damai dalam keberagaman beragama.

Ia lalu mencontohkan Nabi Muhammad yang membuat perjanjian dengan umat Kristiani di Najran untuk tidak saling merusak rumah ibadah. Contoh lain, khalifah Abu Bakar berwasiat kepada panglima perang Usamah bin Zaid agar tidak merusak gereja di kota Syam. Begitu pula khalifah Umar bin Khattab, yang kata Lukman, tidak merusak rumah ibadah ketika membebaskan Yerussalem dari imperium Romawi.

Menteri Lukman berharap pemerintah daerah, penegak hukum, pemuka agama, dan tokoh masyarakat setempat dapat mengayomi masyarakat agar rumah ibadah dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama. “Perlu direnungkan bahwa konflik tidak menguntungkan siapa pun. Lebih baik kita gunakan energi kita untuk membangun dan mencapai kemajuan bersama,” ujar Lukman.


DANANG FIRMANTO  | Minggu, 18 Oktober 2015 | 05:29 WIB

Hari Santri Nasional Dibuat Bukan untuk Mengkotak-kotakkan Masyarakat

RMOL. Jutaan santri se-Indonesia kemarin khidmat memeriahkan peringatan Hari Santri. Namun di balik itu, masih tersimpan perbedaan pendapat yang cukup dalam terkait penetapan Hari Santri di antara dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

NU girang dengan penetapan ini. "Kami bersyukur, Alhamdulillah. (Peringatan Hari Santri) ini ada­lah momen tepat untuk meneladani spritualitas dan perjuangan para syuhada sholihin, pejuang-pejuang bangsa yang telah mendahului termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari," ucap Ketua Pengurus Besar NU Aizzuddin Abdurrahman.

Sebaliknya, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir tegas menolak penetapan Hari Santri. "Semangat Muhammadiyah itu semangat ukhuwah yang lebih luas di tubuh umat Islam, agar umat utuh, tidak terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan nonsantri," tegasnya. Lalu, bagaimana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi perbedaan tersebut. Inilah sikapnya:

Muhammadiyah menolak adanya Hari Santri, ini bagaimana?
Pemerintah tentu tetap menghormati dan menghargai pandangan yang beragam di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi Hari Santri ini. (Muhammadiyah) mem­punyai pandangan atau sikap yang berbeda di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Hari Santri. Kami tetap menghargai perbedaan pandangan itu.

Muhammadiyah menilai Hari Santri berpotensi mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia, apa tanggapan Anda?
Pemerintah tidak memiliki maksud atau keinginan, bahkan berpikir pun tidak untuk mengkotak-kotakkan masyarakat.

Jadi apa tujuan dibuat Hari Santri itu?
Jadi (peringatan Hari Santri) ini dibuat semata-mata, selain memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan santri, sekaligus untuk mengingatkan tanggung jawab ke depan bahwa menjaga ke-Indonesiaan kita ini juga bagian yang tidak boleh dikesampingkan, khusus­nya oleh kalangan santri. Jadi upaya ini tidak hanya sekadar mengingatkan, tapi juga sekaligus meneguhkan, adanya tanggung jawab itu. Itu lalu kemudian dibuatlah hari santri oleh pemerintah. Seperti juga adanya Hari Ibu dan Hari TNI.

Bukankah sudah terlalu ban­yak hari besar Islam itu, jangan-jangan Hari Santri ini merupa­kan bagian dari kompensasi NU mendukung Jokowi-JK saat pilpres kemarin?
Sesungguhnya ini kan isu lama, aspirasi yang sudah cukup lama. Keinginan aspirasi yang sudah lama ada di kalangan umat Islam Indonesia ini yang kemu­dian oleh Presiden diakomodasi direalisasi. Tidak untuk hanya ormas tertentu, tapi ini untuk santri, santri itu kan umat Islam secara keseluruhan.

Anda tidak khawatir kalau penetapan ini justru berpotensi memecah ukhuwah Islamiyah?
Ndak sama sekali. Jadi ini hanya kepada pandangan yang tentu berbeda tidak sama. Karena itu kan kita hormati kita hargai, tentu pikiran yang berbeda ini ada sisi-sisi postif yang bisa kita ambil sebagai pengingat kita, sebagai upaya kita dalam memahami bahwa ada pandangan berbeda di tengah-tengah masyarakat kita yang juga harus kita hormati dan kita hargai.

Imbauan Anda kepada mereka yang tidak setuju adanya Hari Santri?
Perbedaan pandangan atau penilaian terhadap Hari Santri ini tidak membuat kita sebagai umat, apalagi sebagai sebuah bangsa kemudian terbelah, jadi kita menyikapi perbedaan itu harus dalam perspektif positif. Karena pandangan itu juga dilandasi dengan ketulusan, keikhalasan bagaimana agar bangsa ini tidak terpecah belah tidak terkotak-kotak gitu, karenanya kita harus hormati harus kita hargai. ***

HARIAN RAKYAT MERDEKA|JUM'AT, 23 OKTOBER 2015, 09:40:00 WIB

Menteri Agama RI Tawarkan Model Pesantren di Istanbul

Istanbul (Pinmas) —- Tak kurang 138 pemimpin muslim dari 38 negara se-Asia dan Pasifik hadir dalam 1st Asia & Pasific Countries Muslim Religious Leaders’s Summit di Istanbul, Turki, 13 – 16 Oktober 2015. Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi salah satu pembicara kunci dalam pembukaan acara, Selasa pagi (13/10), waktu setempat.

Menteri Agama membuka pidato dengan menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan korban bom di Angkara, ibukota Tukri, Sabtu (10/10), tiga hari sebelum acara ini. Dalam mencari solusi berbagai problem yang dihadapi masyarakat muslim, Menteri Lukman memilih menggarisbawahi dan menawarkan sumbangsih penting pendidikan.

“Saya percaya, semua kita bisa menjadi penyelesai masalah,” kata Menag. Caranya, Menag melanjutkan, dengan meletakkan pengetahuan kita secara konkret dalam aksi nyata. “Forum ini perlu memikirkan formula terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah,” ujar Menag.

Forum ini, menurut Menag, akan menjadi basis penguatan kerjasama antara negara-negara muslim untuk megembangkan masyarakat muslim. Kerjasama antar pemerintah dan antara ilmuwan perlu dijalin. “Pertukaran pendidikan dapat menjadi sumbangan utama menuju perdamaian dan dunia lebih baik,” kata Menag.

“Melalui pendidikan, kita akan dapat menemukan solusi bagi problem krusial yang dihadapi muslim Asia Pasifik dalam beberapa dekade terakhir,” kata Menteri Lukman dalam pertemuan puncak bertema “Unity in Multiplicity: Rethinking Wisdom and Peace Together” yang diselenggarakan Presidency of Religious Affairs Tukri itu.

Pendidikan patut dilihat sebagai bidang paling penting untuk mengatasi problem tingginya tingkat illiterasi (buta huruf) dan kualitas SDM muslim yang rendah. Meski pendidikan itu terkesan lambat, namun kata Menag, bernilai strategis dan berkekuatan.

“Masing-masing kita, dari berbagai negara, memiliki pengalaman berharga dalam menangani pendidikan. Dalam kasus Indonesia, Pesantren, Islamic boarding school, adalah benteng pelembagaan Sunni yang berciri damai. Pesantren steril dari ideologi ekstrem. Selain penting secara historis dan budaya bagi Indonesia, pesantren juga salah satu model yang bagus untuk dishare,” kata Menag dalam pidatonya.

Masalah mendasar lain yang ditawakarkan Menag untuk disorot dan dicarikan solusinya adalah konflik internal antar aliran dan madzhab dalam Islam. Menag menyontohkan konflik Sunny – Syiah atau Sunny – Wahabi. Secara ekonomi, kemiskinan dan rendahnya mutu kesahatan juga ditandaskan sebagai masalah krusial umat Islam.

Tantangan terakhir yang perlu didiskusikan, kata Menag, adalah Islamophobia. Yakni, sikap kebencian dan ketakutan dari pihak lain terhadap Islam dan kaum muslim. “Kebencian dan stigmatisasi terhadap Islam dan muslim sayang sekali masih tersebar luas,” ujar Menag yang baru pulang dari Frankfurt Book Fair, dalam rangka memberi pidato tentang Pluralisme, Fundamentalisme dan Islamophobia.

Selain Menag RI Lukman Hakim, juga tampil beberapa perwakilan dari berbagai negara pada sesi pembukaan pertemuan puncak ini. Antara lain, Menteri Haji dan Urusan Islam, Feyz Mohammad Osmani, Menag Bangladesh, Md Matior Rahman, mantan Menag Malaysia, Abdullah bin Muhammad Zin dan Ketua Asosiasi Muslim China.

Beberapa pemimpin Ormas Islam dari Indonesia diagendakan menjadi pembicara pada beberapa sesi terpisah. Antara lain, Wakil Ketua MUI, Prof Dr. Yunahar Ilyas, Ketua PBNU, Dr. Marsudi Syuhud, dan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Syafiq Mughni. Forum ini adalah acara pertama pemimpin muslim se-Asia Pasifik. Dalam TOR acara, panitia melandasi agenda ini pada gencarnya aksi terorisme dengan dalih agama yang mengganggu ukhuwah umat Islam. (ak/rk/rk)

Selasa, 13 Oktober 2015, 17:20

Satu Tahun Jokowi-JK, Publik Puas Kinerja Menteri Agama

Jakarta (Pinmas) —- Hari ini, Selasa (20/10) bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Beberapa lembaga mengadakan survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ini.

Survei nasional Poltracking Indonesia misalnya, menyebutkan bahwa  hanya empat menteri di kabinet kerja Jokowi-JK yang diberi nilai puas oleh publik. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin masuk dalam tiga besar jajaran menteri Kabinet Jokowi-JK dengan popularitas tertinggi. Menag menduduki posisi ketiga (46,42%)  sebagai menteri paling populer. Peringkat  teratas diperoleh  Susi Pujiastuti (63,79 %) dan  Anies Baswedan (49,47 %). Sementara Menteri Sosial  Khofifah Indar Parawansa menduduki peringkat keempat (46,11 %).

Sejalan dengan popularitas tersebut, keempat menteri ini juga memperoleh penilaian tingkat kepuasan kinerja tertinggi dari publik. Secara berurutan, tingkat kepuasan publik kepada kinerja Menteri dari yang teratas adalah Susi Pujiastuti (55,68  %), Anies Baswedan (44,53 %), Lukman Hakim Saifudin (43,16 %) dan Khofifah Indar Parawansa (40,74 %).

“Keempat Menteri tersebut Susi, Anies, Lukman, dan Khofifah. Publik membaca presepsi, popularitas, dan kerjanya juga dianggap positif,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK meneropong Kinerja Menteri Kabinet Kerja di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Selain itu, sambung Hanta, komunikasi politik para menteri tersebut juga dianggap cukup baik, sehingga publik merasa dekat dengan mereka. Sementara, untuk kinerja, harus menggunakan data kualitatif. Penilaian harus berdasarkan penilaian kinerja dari tim presiden. (humas/mkd)

 

Selasa, 20 Oktober 2015, 18:35

 


10 Menteri Paling Populer Versi Lembaga Survei
VIVA.co.id - Poltracking Indonesia merilis hasil survei evaluasi publik untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Di mana salah satu poin survei adalah evaluasi kinerja 34 menteri kabinet kerja berdasarkan popularitas dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri.

Berikut 10 Menteri paling populer dari hasil survei:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi  Pujiastuti  dengan perolehan 63,79%.
2. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar & Menengah,
Anies Baswedan dengan perolehan 49,47%.
3. Menteri Agaman, Lukman Hakim Saifuddin dengan perolehan 46,42%.
4. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dengan perolehan 46,11%.
5. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dengan perolehan 44,21%.
6. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi dengan perolehan 38,63%.
7. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dengan perolehan 27,37%.
8. Menko Maritim, Rizal Ramli dengan perolehan 24,84%.
9. Menko Polhukam, Luhut Panjaitan dengan perolehan 23,47%.
10. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dengan perolehan 22,42%.


Selain itu hasil survei ini juga memperlihatkan 10 nama menteri dengan popularitas terendah dari hasil survei:

1. Menteri Koperasi dan UMKM, A.A Gusti Ngurah Puspayoga dengan perolehan 9,58%.
2. Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono dengan perolehan 10,74%.
3. Menteri Pariwisata, Arief Yahya dengan perolehan 11.68%.
4. Menteri Ketenagakerjaan, Hanief Dhakiri  dengan perolehan 11,79%.
5. Menteri Perindustrian, Saleh Husin dengan perolehan 12,32%.
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry M Baldan dengan perolehan 12,42%.
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi dengan perolehan 12,53%.
8. Menteri Perdagangan, Thomas Lembong dengan perolehan 12,63%.
9. Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara dengan perolehan 13,05%.
10. Menteri ESDM, Sudirman Said dengan perolehan 14,42%.

Dari hasil survei ini disimpulkan banyak menteri belum terlalu dikenal publik, namun ada beberapa menteri yang sanggup menjawab tantangan dan berada diperingkat atas seperti, Susi
Pujiastuti (63.79%), Anies Baswedan (49.47%), Lukman Hakim Saifuddin (46.42%), Khofifah Indar Parawansa (46.11%), dan Puan Maharani (44.21%).

Selain popularitas seorang menteri harus berkinerja baik. Dan di titik inilah hanya terdapat empat orang menteri yang memiliki tingkat kepuasaan diatas 40%, yakni, Susi Pujastuti (55.68%), Anies Baswedan (44.53%), Lukman Hakim Saifuddin (43.16%), dan Khofifah Indar Parawansa (40.74%)

Tingkat popularitas berbanding lurus dengan kinerja positif seorang menteri. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan mayoritas menteri-menteri yang dikenal juga dianggap publik memiliki kinerja yang baik.

Poltracking melakukan survei dari 7 hingga 14 Oktober 2015. Survei ini diambil dari 1.200 responden dengan margin of error +/- 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Eka Permadi | Rabu, 21 Oktober 2015, 05:46 WIB

Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Frankfrut (Pinmas) —-  Islam Nusantara merupakan model ajaran Islam yang  tepat diterapkan pada sebuah bangsa yang majemuk. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran yang moderat (wasatiyah), inklusif, toleran (saling menghormati), tidak mengklaim hanya agama senidiri yang benar, bersatu dalam keragaman (Bhineka Tunggal Ika/”Unity in Diversity”),  berdasarkan pada UUD 1945, dan ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata berhasil mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Demikian pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat didaulat sebagai keynote speech pada seminar yang mengambil tema  “Pluralism, Fundamentalism and Media”. Seminar ini merupakan salah satu rangkaian program Frankfurt Book Fair (FBF) yang bertemakan “17.000 islands of Imagination”. Seminar ini diselenggarakan di antaranya bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional ikhwal apa, mengapa, dan bagaimana wacana pluralisme, fundamentalisme dan radikalisme yang sesungguhnya. Menurut panitia, seminar juga bertujuan menggambarkan dan menjelaskan isu Islamophobia sebagai problem yang dihadapi dunia muslim, terutama pada beberapa dasa warsa terakhir.  

Menurut Menag, Islam Nusantara berkontribusi sangat signifikan dalam pengelolaan bangsa Indonesia yang sangat majemuk yang berpenduduk lebih dari 250 juta, yang dihuni oleh 700-an suku bangsa, 500-an bahasa, ribuan tradisi budaya, dan 6 agama serta ratusan kepercayaan lokal. Islam Nusantara mampu memosisikan diri sebagai kekuatan agama yang mengintegrasikan dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.  

Dalam makalah yang bertajuk “Pluralism, Radicalism, and Islamophobia”, Menteri Agama  menggaris-bawahi beberapa hal penting, antara lain terkait  isu  pluralisme, radikalisme, dan Islamophobia yang dikaitkan dengan peran media. Menurut Menag, penggunaan ketiga istilah tersebut, diperlukan tingkat pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian yang relatif tinggi. Hal ini karena, secara konseptual, istilah pluralisme maupun radikalisme memiliki banyak makna, sehingga kekurang-pahaman dan ketidak-cermatan dalam penggunaan kedua istilah tersebut bisa menimbulkan salah tafsir yang mengundang perdebatan dan bahkan bisa menjadi faktor “pemicu” terjadinya konflik dan merusak tatanan kehidupan umat beragama dan keamanan bangsa.

Memaknai dan menyikapi “Islamophobia” sebagai wacana sosio-politik dan sosio-doktrinal, kata Menag  juga hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Sebab, pemaknaan yang keliru akan berpotensial  menimbulkan kerugian terhadap ummat Islam (dunia muslim) khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Karena bagaimana pun—terlepas dari benar-tidaknya, atau tepat-tidaknya—kebencian, opini negatif, citra buruk yang terbangun terhadap Islam—sebagai dampak stigmatisasi Islamophobist akan berdampak pada terjadinya situasi konfliktual yang berbahaya terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia umumnya.

Oleh karena itulah, lanjut Menag,  dibutuhkan kearifan dan pemahaman komprehensif yang didasarkan pada  fakta obyektif tentang isu Islamophobia menjadi sebuah keniscayaan masyarakat dunia secara keseluruhan, dalam upaya mencipta keamanan global, memperkuat budaya damai, dan merajut kesejahteraan dalam kehidupan umat kini dan mendatang. Menag berharap forum seminar ini mampu mendudukkan persoalan-persoalan tersebut secara baik, proporsional, obyektif, dan bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan dialog, Menteri Agama  menawarkan Islam Nusantara  sebagai model  ber-Islam  “rahmatan lil ‘alamin”. Menurut Menag, Islam Nusantara  yang dikembangkan oleh Walisongo bisa dijadikan sebagai perekat tata hubungan antar manusia apa pun latar belakangnya. Islam Nusantara juga bisa menjembatani dialog antara lokalitas dengan globalitas,  konservatif dan progresif.

Seminar tentang  “Pluralism, Fundamentalism and Media” ini  menghadirkan beberapa  nara sumber, antara lain: Frans Magnis Suseno, Susane Schrõter, Haidar Bagir, dan Ulil Abshar Abdalla. Tidak kurang dari 80 orang partisipan ikut dalam kegiatan ini, termasuk dari Indonesia seperti Dubes RI untuk Jerman, Fauzi Bowo, Dawam Rahardjo, Slamet Rahardjo, Luthfy Syaukani. (cfy/mkd/mkd)

Selasa, 13 Oktober 2015, 04:23 –
Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Top