Raih Simpati Masyarakat, Menteri Agama Imbau Capres Tak Gunakan Isu SARA

Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin meminta kepada kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk tidak menggunakan isu agama sebagai cara untuk meraih simpati masyarakat.

"Jangan saling menelanjangi. Agama itu seharusnya mengajak pada kedamaian dan hal-hal positif, bukan perpecahan. Tidak boleh agama menjadi alat memecah belah kita," ujar Lukman usai acara melawan lupa Omah Munir, Agama dan Hak Asasi Manusia, Jakarta Rabu (2/7/2014).

Ia juga meminta kepada masyarakat agar tidak mudah tersulut isu-isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) yang menyesatkan.

"Saya rasa masyarakat dan tokoh-tokoh agama memahami dan mengetahui mana yg mengandung perpecahan permusuhan. Esensi dari apapun agamanya memanusiakan manusia. Sehingga tidak ada manusia yang haknya dilanggar. Ini yg menjadi fokus utama," paparnya.

Selain itu, Ia mengatakan, dirinya mengundang para pemeluk agama minoritas untuk mendengar apa saja kendala yang terjadi selama ini.

"Mereka yang merasa tidak disapa selama ini, untuk membuat regulasi yang merangkul semuanya," imbuhnya.

Menurut wakil ketua Partai Persatuan Pembangunan ini, dengan adanya berbagi pendapat, hak berkeyakinan bisa lebih baik dipromosikan oleh negara.

"Nanti akan diatur waktunya," imbuhnya.

Lukman mengatakan persoalan HAM selama ini adalah adanya pihak-pihak ekstrim yang berusaha memaksakan keyakinan mereka kepada pihak lain, lalu adanya pemahaman bahwa hak asasi manusia adalah kebebasan tanpa batas. Menurutnya, penegakan hukum pada kasus-kasus HAM juga kurang maksimal.

"Padahal batas itu adalah menyadari adanya kebebasan orang yang lain yang harus dipenuhi sehingga kita bisa membatasi diri sendiri," tandasnya.

Dalam kuliah umum yang dihelat Omah Munir ini tampil Dosen STF Driyakarya Karlina Supelli sebagai pembicara dan penampilan dari Glenn Fredly, Gigi, Fajar Merah putera Wiji Thukul dan Diva puteri Munir.

(Alb)

Yahya Farid Nasution - 02 Juli 2014 22:47 wib

Pembahasan RUU Badan Pengelola Keuangan Haji Disepakati Dengan Banyak Catatan

JAKARTA - Pembentukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bakal terwujud. Kemarin Komisi VIII DPR menyepakati pembahasan lebih lanjut rancangan undang-undang (RUU) BPKH yang diusulkan pemerintah. Meskipun mendapat lampu hijau, banyak catatan dalam pengesahan pembahasan RUU ini.

Catatan diantaranya disampaikan Fraksi Partai Golkar. Anggota Komisi VIII dari Golkar Humaedi mengatakan, harsunya revisi undang-undang (UU) 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dituntaskan dulu. "Sehingga nanti ada cantolan dalam pengesahan RUU Badan Pengelola Keuangan Haji," kata dia.

Dalam revisi UU 13/2008, Humaedi menekankan peran Kementerian Agama (Kemenag) dalam pengelolaan ibadah haji. Selama ini Kemenag memiliki peran regulator sekaligus operator atau pelaksana penyelenggaraan ibadah haji.

Dia berpendapat Kemenag cukup ebrtindak sebagai regulator saja. "Urusan penyelenggaraan haji, serahkan ke badan khusus," papar dia.

Desakan serupa juga disampaikan Fraksi Partai Keadailan Sejahtera (PKS). Anggota Komisi VIII dari PKS Mustafa Kamal menuturkan, Komisi VIII dan pemerintah seharusnya menuntaskan dulu agenda revisi UU 13/2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. "Jangan sampai ada dualism UU untuk satu urusan yang sama (haji, red)," ujarnya.

Menurutnya revisi UU 13/2008 harus segera dituntaskan. Sebab beberapa pihak sudah menyebutkan UU itu, ditengarai banyak celah untuk berbuat penyelewengan. "KPK (Komisi Pemberantaan Korupsi, red) juga sudah mengingatkan," tandasnya.

Mustafa mengatakan, kelamahan lain dalam penyelenggaraan ibadah haji oleh Kemenag adalah sistem kepanitiaan. Dia mengatakan sistem kepanitian haji yang dipakai Kemenag modelnya ad hoc.

Panitia ad hoc ini menurutnya tidak tepat, karena penyelenggaraan haji adalah kegiatan yang rutin. Sistem kepanitian ad hoc, rawan terjadi mutasi panitia di tengah jalan.

Sementara masukan dari Fraksi PDI Perjuangan yang diteken oleh R. Adang Ruchiatna menyebutkan, pengelolaan keuangan jamaah di BPKH nanti harus halal dan toyib.

Ia juga menyebutkan bahwa struktur pengurus BPKH nanti harus independen dan bebas dari intervensi politik. "Sehingga marwah (jati diri, red) dana haji terjaga secara professional," jelas dia.

Fraksi PKB juga menyetujui pembahasan lebih lanjut RUU BPKH itu. Ali Maschan Moesa mengatakan, dalam UU 13/2008 dinyatakan bahwa Menteri Agama diberi kewenangan untuk mengelola keuangan dana haji.

Dengan demikian perlu ada revisi dulu, baru melimpahkan pengelolaan dana haji itu ke BPKH. Dia berharap ke depan uang calon jamaah haji itu atas nama sendiri-sendiri, bukan atas nama menteri seperti sekarang.

Menag Lukman Hakim Saifuddin mengomentari desakan supaya fungsi operator penyelenggaraan haji itu dicabut dari Kemenag. "RUU BPKH ini merupakan manifestasi pemisahan kewenangan regulator dan operator di Kemenag," papar dia.

Lukman mengatakan, dengan adanya BPKH itu, Kemenag melalui Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) hanya bertindak sebagai regulator dan operator penyelenggaraan teknis haji saja. Sedangkan urusan pengelolaan keuangan haji ada di BPKH.

Dia mengatakan operasional haji tidak bisa dilepaskan total dari Kemenag. Sebab dalam UU 13/2008 dinyatakan bahwa haji merupakan agenda nasional yang ditangani oleh Kemenag.

Ia menjamin bahwa pembentukan BPKH itu nanti memiliki poin-poin positif. Diantaranya adalah urusan tata kelola kelembagaan, personalia, hingga teknis pengelolaan dana haji. "Bentuk pastinya nanti seperti apa, tunggu RUU BPKH ini disahkan," papar dia. (wan/jawapos)

Jumat, 13 Juni 2014
Jakarta Raya / Nasional | Uploader Tusi Pratama

Menag Jelaskan Soal Permasalahan HAM Di Acara Omah Munir

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, menyebutkan sejumlah permasalahan terkait pemahaman Hak Asasi Manusia (HAM). Kata dia, sebagian orang masih menganggap hak yang melekat pada setiap orang itu tidak memiliki batasan.

Dalam pemaparannya soal HAM di acara Omah Munir, di Auditorium Langen Palikrama, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2014), Lukman menyebut saat menyambangi sejumlah komunitas ia masih menemui aktivis yang memandang HAM tanpa batas.

"Bahwa hak pada setia manusia harus dijaga, harus dilindungi, itu adalah hak yang tanpa batas. Tapi bagaimanapun juga kebebasan kita dibatasi karena ada kebebasan orang lain," katanya.

Setiap orang kata dia wajib untuk menghargai HAM, oleh karena itu hak yang melekat pada orang lain wajib dihargai, dan menjadi pembatas bagi hak pribadi.

Pemahaman HAM yang salah selain pemahaman HAM tanpa batas adalah pemahaman soal kebenaran mutlak. Orang-orang semacam itu yang merasa dirinya paling benar, menjadikan hal tersebut sebagai pembenaran untuk memaksakan pemahamannya ke orang lain.

"Maka dia kemudian merasa berhak memaksakan keyakinan yang dimilikinya ini ke orang lain, ini problem kita," ujarnya.

Dalam Islam pun HAM juga sudah dijelaskan dengan baik di kitab suci. Lukman menyinggung cerita Nabi Nuh AS, yang tidak mampu menyelamatkan anak dan istrinya ketika banjir bandang datang. Nabi Nuh kata Lukman tidak memaksakan pemahamannya kepada keluarganya untuk percaya soal banjir bandang.

Lukman menganggap cerita Nabi Nuh itu sebagai pelajaran bagi umat Islam untuk menghargai pendapat mau pun kepercayaan orang lain yang berbeda.

Dalam kesempatan itu ia menyebutkan Omah Munir diharapkan menjadi salah satu institusi yang bisa memberikan pemahaman yang benar tentang HAM, sehingga mengurangi pergesekan terkait hak yang melekat itu.

Kamis, 3 Juli 2014 00:35 WIB

Lukman Hakim Saifuddin Hari Ini Dilantik Jadi Menteri Agama

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, Senin 9 Juni 2014, akan melantik Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim Saifuddin di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan informasi dari Biro Pers Istana, pelantikan itu dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Rencananya, Presiden SBY akan didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam pelantikan itu.

Lukman ditunjuk SBY pada Kamis 5 Juni 2014, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh PPP.

Sore itu, SBY langsung memanggil Lukman ke Batam dan menunjuknya secara resmi sebagai pengganti Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengelolaan dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

PPP menilai sosok Lukman Hakim tepat untuk menjadi menteri agama. Alasannya, Lukman Hakim merupakan anak mantan menteri agama di masa kepemimpinan Bung Karno. Wakil ketua MPR itu juga menguasai ilmu empat pilar kebangsaan, dan mempunyai posisi penting di partai.

Sebelumnya, Lukman Hakim mengaku merasa terhormat dipercaya Presiden SBY untuk menjadi Menteri Agama. "Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa berat, karena beban dan tanggung jawab yang ada dan waktu yang tersedia tidak panjang. Hanya empat bulan," ujar Lukman.

Dia berjanji akan membawa Kementerian Agama dan kehidupan beragama di Indonesia menjadi semakin baik dalam masa jabatannya yang singkat itu, hanya empat bulan sampai Oktober-- waktu pelantikan presiden dan wakil presiden baru RI.

Menurut Lukman, Presiden SBY berpesan kepadanya agar melakukan sejumlah langkah untuk mengembalikan moril Kementerian Agama supaya semua fungsi di institusi itu bisa fokus dan berjalan baik.

SBY juga mengingatkan bahwa bertugas di Kementerian Agama tidaklah mudah, mengingat berbagai kasus yang saat ini menjerat kementerian itu. Kasus-kasus itu pula yang secara tidak langsung menyebabkan demoralisasi di sebagian pengawai kementerian itu.

Lukman berharap, semua pihak mau membantu memulihkan citra Kementerian Agama. (asp)


© VIVA.co.id

Senin, 9 Juni 2014, 08:20 Dedy Priatmojo, Nila Chrisna Yulika

Jelang Ramadhan, Menag Berharap Kampanye Tidak Saling Menjelekkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap kepada masing-masing calon presiden dan calon wakil presiden beserta tim suksesnya, agar bisa memanfaatkan momentum bulan Ramadhan 1435H dengan melaksanakan kampanye yang lebih berkualitas.

 “Harus diperhatikan bagaimana kegiatan pilpres itu bisa menjadi lebih berkualitas di tengah-tengah bulan Ramadlan, sehingga kampanye-kampanye hitam, seperti saling menjelekkan satu dengan yang lain, seharusnya tidak dilakukan,” kata Lukman di Jakarta seperti dikutip situs Sekretariat Kabinet.

Lukman mengingatkan, salah satu dari capres, apakah Joko Widodo atau Prabowo Subianto akan menjadi presiden kita. Karena itu, ia berharap agar masing-masing pihak tidak saling menjelekkan. Sebagai warga negara, tutur Menag, seharusnya terusik kalau calon-calon pemimpin kita dijelek-jelekkan, apalagi kalau tanpa dasar.

“Ada buktinya saja itu sudah ghibah (menggunjing), apalagi kalau tidak ada buktinya itu malah menjadi fitnah,” ujar politisi PPP itu.

Lukman menambahkan, masyarakat muslim Indonesia harus dapat memanfaatkan kehadiran Ramadhan sebagai momentum untuk mengembalikan diri pada nilai-nilai dasar manusia. Ia menyebutkan, nilai dasar manusia pada hakikatnya dua, yaitu sebagai hamba Tuhan dan khalifah-Nya.

Menag mengingatkan, manusia adalah hamba Tuhan yang tunduk kepada nilai dan aturan-Nya. Tidak hanya itu, manusia juga menyandang fungsi sebagai khalifah, sebagai pengatur di alam semesta. Dua hal itulah, harap Menag, yang diharapkan bisa lebih dikedepankan.

“Ramadhan harus disadari betul sebagai bulan yang penuh dengan latihan, utamanya adalah latihan pengendalian diri. Puasa, hakikatnya adalah pengendalian diri karena musuh terbesar kita sebenarnya pada diri kita sendiri,” pungkas Menag.

Jumat, 20 Juni 2014 | 09:07 WIB

Lukman: Golput Tidak Memiliki Makna

KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifudin mengatakan golongan putih (Golput) pada setiap pesta demokrasi pemilihan umum, lebih banyak  mudharat (kerusakan) ketimbang manfaatnya.

Pasalnya keabsahan pemilu tidak memiliki kaitan antara tinggi rendahnya partisipasi masyarakat.

“Golput sebesar apapun tidak akan mengurangi legalitas pemilu. Jadi memang orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, sama-sama tidak punya makna yang signifikan bagi proses demokrasi kita, karena keabsahan pemilihan umum tidak ada hubungannya dengan tinggi rendahnya pemilih,” ujar Lukman Hakim Saifudin, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu, harus terus mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya termasuk keterlibatan partai politik, sehingga melahirkan proses demokrasi yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sementara itu terkait dengan aturan dan Undang-Undang tentang pemilu yang kerap direvisi, menurut politikus PPP, idealnya UU berlaku hingga jangka panjang.

“Idealnya ya berlaku jangka panjang namun perlu dimaklumi proses reformasi demokrasi di Indonesia belum lama. Kita sedang mencari proses seideal mungkin. Kita bersyukur perubahan UU pemilu 2009 ke 2014 tidak terlalu prinsipal,” ujarnya.

Dia berharap baik KPU dan Badan Pengawas Pemilu dapat bekerja semaksimal mungkin dengan independen. “Dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kode etik penyelenggara pemilu bisa ditegakan untuk menjaga dan memelihara pemilu sehingga kedaulatan rakyat tidak distorsi,” tegas Lukman. (Sgd/BCS)

Sumber: rri.co.id

Kamis, 12/09/2013 08:38

Top