Lukman Hakim Saifuddin Hari Ini Dilantik Jadi Menteri Agama

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hari ini, Senin 9 Juni 2014, akan melantik Menteri Agama yang baru, Lukman Hakim Saifuddin di Istana Negara, Jakarta.

Berdasarkan informasi dari Biro Pers Istana, pelantikan itu dijadwalkan pukul 10.00 WIB. Rencananya, Presiden SBY akan didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono dalam pelantikan itu.

Lukman ditunjuk SBY pada Kamis 5 Juni 2014, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh PPP.

Sore itu, SBY langsung memanggil Lukman ke Batam dan menunjuknya secara resmi sebagai pengganti Ketua Umum PPP Suryadharma Ali yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus pengelolaan dana haji oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

PPP menilai sosok Lukman Hakim tepat untuk menjadi menteri agama. Alasannya, Lukman Hakim merupakan anak mantan menteri agama di masa kepemimpinan Bung Karno. Wakil ketua MPR itu juga menguasai ilmu empat pilar kebangsaan, dan mempunyai posisi penting di partai.

Sebelumnya, Lukman Hakim mengaku merasa terhormat dipercaya Presiden SBY untuk menjadi Menteri Agama. "Ini sebuah kepercayaan yang luar biasa berat, karena beban dan tanggung jawab yang ada dan waktu yang tersedia tidak panjang. Hanya empat bulan," ujar Lukman.

Dia berjanji akan membawa Kementerian Agama dan kehidupan beragama di Indonesia menjadi semakin baik dalam masa jabatannya yang singkat itu, hanya empat bulan sampai Oktober-- waktu pelantikan presiden dan wakil presiden baru RI.

Menurut Lukman, Presiden SBY berpesan kepadanya agar melakukan sejumlah langkah untuk mengembalikan moril Kementerian Agama supaya semua fungsi di institusi itu bisa fokus dan berjalan baik.

SBY juga mengingatkan bahwa bertugas di Kementerian Agama tidaklah mudah, mengingat berbagai kasus yang saat ini menjerat kementerian itu. Kasus-kasus itu pula yang secara tidak langsung menyebabkan demoralisasi di sebagian pengawai kementerian itu.

Lukman berharap, semua pihak mau membantu memulihkan citra Kementerian Agama. (asp)


© VIVA.co.id

Senin, 9 Juni 2014, 08:20 Dedy Priatmojo, Nila Chrisna Yulika

Pimpinan MPR: Tolak RUU Ormas Lewat Jalur MK, Jangan Tiru Cara di Mesir

Danu Damarjati - detikNews - Jumat, 05/07/2013 11:57 WIB
Jakarta - RUU Ormas telah disahkan sejak beberapa waktu lalu. Wakil Ketua MPR berharap agar pihak yang masih tidak setuju bisa menjauhi cara-cara protes di jalanan yang rawan kerusuhan.

"Apakah kita mau tiru cara-cara yang kini terjadi di Mesir? Apakah demokrasi yang mau kita bangun adalah demokrasi jalanan? Mari bawa segala silang-sengketa antar kita ke proses hukum," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2013).

Perbedaan pendapat merupakan hal lumrah dalam ranah demokrasi. Upaya hukum uji materi lewat Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diambil oleh ormas-ormas, jika masih tidak setuju dengan peraturan tersebut.

"Saya amat menghargai dan menaruh hormat kepada mereka yang dalam menunjukkan ketidaksetujuannya dengan UU Ormas yang baru, dilakukan dengan ajukan gugatan uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi," lanjut Lukman.

Politisi PPP ini juga mengimbau agar rakyat dan komponen-komponen ormas bisa menahan diri untuk tidak melakukan aksi rusuh untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Jika kerusuhan terjadi, seperti di Mesir, maka hal tersebut justru kontraproduktif terhadap demokrasi Indonesia.

"Mengajak orang lain untuk melakukan pembangkangan sipil menolak UU Ormas dengan cara unjuk rasa turun ke jalan bisa timbulkan kerawanan yang justru bisa membunuh demokrasi itu sendiri," pungkas Lukman.

saksikan informasi terbaru dan menarik di REPORTASE SORE pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV.

(dnu/van)

Lukman: Golput Tidak Memiliki Makna

KBRN, Jakarta: Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Lukman Hakim Saifudin mengatakan golongan putih (Golput) pada setiap pesta demokrasi pemilihan umum, lebih banyak  mudharat (kerusakan) ketimbang manfaatnya.

Pasalnya keabsahan pemilu tidak memiliki kaitan antara tinggi rendahnya partisipasi masyarakat.

“Golput sebesar apapun tidak akan mengurangi legalitas pemilu. Jadi memang orang yang tidak menggunakan hak pilihnya, sama-sama tidak punya makna yang signifikan bagi proses demokrasi kita, karena keabsahan pemilihan umum tidak ada hubungannya dengan tinggi rendahnya pemilih,” ujar Lukman Hakim Saifudin, dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (9/9/2013).

Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara pemilu, harus terus mendorong kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya termasuk keterlibatan partai politik, sehingga melahirkan proses demokrasi yang berkualitas dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Sementara itu terkait dengan aturan dan Undang-Undang tentang pemilu yang kerap direvisi, menurut politikus PPP, idealnya UU berlaku hingga jangka panjang.

“Idealnya ya berlaku jangka panjang namun perlu dimaklumi proses reformasi demokrasi di Indonesia belum lama. Kita sedang mencari proses seideal mungkin. Kita bersyukur perubahan UU pemilu 2009 ke 2014 tidak terlalu prinsipal,” ujarnya.

Dia berharap baik KPU dan Badan Pengawas Pemilu dapat bekerja semaksimal mungkin dengan independen. “Dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, kode etik penyelenggara pemilu bisa ditegakan untuk menjaga dan memelihara pemilu sehingga kedaulatan rakyat tidak distorsi,” tegas Lukman. (Sgd/BCS)

Sumber: rri.co.id

Kamis, 12/09/2013 08:38

Opa Darto Diyakini Bisa Lanjutkan Perjuangan TK

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin menilai Sidarto Danusubroto merupakan sosok yang tepat sebagai pengganti Taufiq Kiemas (TK) menjadi Ketua MPR. Menurutnya, Sidharto adalah politikus yang punya pemahaman utuh terhadap empat pilar yang diperjuangkan mendiang suami Megawati Soekarnoputri.

"Dia figur yang berintegritas, matang, senior dari sisi usia dan punya pemahaman yang baik dengan empat pilar," ujar Lukman pada saat dihubungi, Kamis (4/7).

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum PPP itu berharap Sidarto mampu meneruskan kepemimpinan TK yang menjunjung tinggi kebersamaan dan pengayoman.

Sedangkan Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Sidharto merupakan seorang tokoh senior. "Bahkan dia lebih senior dari almarhum Taufiq," ucap Hajriyanto.

Ketua DPP Partai Golkar itu menerangkan, Sidarto mempunyai pengalaman politik yang sangat panjang dan kaya. Mantan ajudan Bung Karno itu juga memiliki pengalaman di Polri. "Saya rasa figur yang cukup memadai," ucapnya.

Sebelumnya, Sidarto mengatakan dirinya akan berusaha mengawal dan menjaga empat pilar kebangsaan yang dioptimalkan Taufiq. "Empat pilar yang merupakan warisan dari founding father yang lalu dioptimalkan kembali oleh Taufiq Kiemas harus kita teruskan," ujarnya. (gil/jpnn)

Kamis, 04 Juli 2013 , 18:04:00

Kampanyekan Hasil Pajak Lebih Lantang

TEMPO.CO, Jakarta- Pembangunan Indonesia sejatinya bisa dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia dimana pun berada. Secara jelas pembangunan yang dilakukan pemerintah memiliki sumber dana dari pajak. Jelas, masyarakat sangat berperan untuk bisa mengontrol dan turut mengamankan penerimaan pajak.

“Persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa dana pajak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pemahaman itu tidak benar,” kata Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Masyarakat harus sadar, bahwa pembangunan jembatan, perbaikan jalan itu semua bersumber dari dana pajak. Hanya saja pemahaman ini belum terlalu dihayati oleh masyarakat kita. ”Nila setitik yang terjadi membuat masyarakat hanya menilai sisi negatif, padahal segi positifnya jauh lebih banyak,” katanya. “Pemahaman tidak benar itulah yang menjadi langkah pertama yang harus digelontorkan dengan deras,” ujarnya menegaskan.

Selain menumbuhkan pemahaman yang baik pada masyarakat,  harus jelas transparansi dalam penerimaan dan pengelolaan pajak. ”Aparat pajak harus membuktikan bahwa dana pajak yang dihimpun digunakan untuk rakyat,” katanya. ”Sehingga partisipasi atau tanggung jawab bersama di dalam masyarakat terkait dengan monitoring pajak ini terbangun dengan baik,” ujar Lukman menambahkan.

Kalau pun pihak Ditjen pajak mengharapkan peran serta masyarakat, minimal transparansi itulah yang harus dijalankan. ”Saya yakin kesadaran tinggi masyarakat baik yang wajib pajak atau pun mereka yang memonitoring akan terbangun dengan indah,” ujarnya.

Lukman menyarankan agar kampanye mengenai pemahaman bahwa apa yang telah dinikmati masyarakat Indonesia sekarang ini merupakan hasil dari pajak harus menggaung keras. ”Jalan, jembatan, dan infrastruktur lain, terlebih di pedesaan dan kota di pelosok Indonesia,” kata Lukman.

Mengenai cost of collection Ditjen Pajak untuk amankan penerimaan negara yang hanya 0,5 persen menjadi hal wajar jika ingin dinaikkan. ”Selama hasil akhir dari kenaikan tersebut sesuai. Artinya, penerimaan pajak bayar mampu meningkat juga,” katanya. Lukman menambahkan, kalau pun hasilnya sama buat apa dinaikkan menjadi 3 persen mengikuti negara lain. ”Yang jelas adalah membangun kesadaran masyarakat diawali dengan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi pajak,” katanya.

Lukman juga menilai positif mengenai langkah Ditjen Pajak mengenai penyediaan account representative (AR). “Sehingga memudahkan para wajib pajak untuk bisa memenuhi kewajibannya. Wajarnya memang mereka yang mau bayar pajak harus dilayani dengan baik. Wong mereka mau kasih uang kok. Jadi, yang aktif itu adalah orang pajak, bukan wajib pajaknya,” kata dia.

Mengenai efek jera mengenai hukum perpajakan, Lukman menyetujui,”Sudut pandangnya adalah penegakan keadilan. Bagi siapa pun yang bandel dan bermain main di zona ini, ada sanksi tegas yang harus dijatuhnya pada mereka. Baik si wajib pajak atau aparat pajak yang turut bermain di dalamnya.”

Masyarakat, terlebih mereka yang wajib pajak, menurut Lukman perlu mengetahui dengan gamblang alur dana penerimaan pajak bayar. ”Lagi-lagi kesadaran akan tumbuh dengan indah, dan tidak ada lagi keraguan atau bahkan wajib pajak yang bandel,” katanya.

Kita tahu selama ini kebocoran dana pajak terjadi atas kerja sama atau kongkalikong si wajib pajak dengan aparat/petugas pajaknya. Kalau pun masyarakat mau dilibatkan dalam pengawasannya. Seperti apa dulu transparansinya.

Lalu,  alat penunjang monitoringnya itu bagaimana? Lukman menegaskan,”Oke, ada layanan hotline yang disediakan. Namun seberapa efektif layanan ini sebagai pengontrol. Hasil akhirnya akan seperti apa?” Ia lebih setuju jika ada petugas pajak yang mendatangi langsung wajib pajak dengan pendekatan yang baik. Oleh karena itu, Lukman lebih setuju jika jumlah sumber daya manusia (SDM) pajak seperti petugas AR diperbanyak.

Kamis, 12 September 2013 | 16:00 WIB

Mantan Ajudan Soekarno, Ketua MPR Baru

JAKARTA (Surabaya Pagi)-Teka-teki siapa pengganti (almarhum) Taufiq Kiemas di posisi pimpinan MPR terjawab sudah. Nama politisi paling sepuh di Senayan, Sidarto Danusubroto ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kedudukan tersebut, saat para pimpinan MPR datang ke kediamannya, di Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis (4/7). Sidarto juga disepakati jadi Ketua MPR.

Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Fraksi MPR PDI Perjuangan Yasoana Laoly. Mereka menerima empat orang pimpinan MPR, yaitu Melani Leimena Suhari (Partai Demokrat), Hajriyanto Y Thohari (Golkar), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), dan Ahmad Farhan Hamid (DPD RI) dan seluruh pimpinan fraksi-fraksi MPR serta wakil kelompok DPD RI.

“Ibu Ketua Umum dalam pertemuan silaturahmi tersebut menyampaikan nama senior partai Bapak Sidarto sebagai ketua MPR sebagaimana usulan PDI Perjuangan untuk meneruskan tugas Ketua MPR Bapak Taufiq Kiemas sampai selesai tahun 2014,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (4/7)
Menurut dia, keputusan Megawati akan disampaikan secara resmi lewat fraksi PDIP MPR kepada pimpinan MPR. Hal itu sesuai dengan tata tertib MPR.

Seperti diketahui (almarhum) Taufiq Kiemas meningga pada 8 Juni 2013 setelah dirawat di rumah sakit Singapura. Ia mengalami gangguan sakit jantung setelah kegiatan peringatan hari pidato Bung Karno tentang Pancasila, 1 Juni 2013, yang diselenggarakan di Ende, Flores, NTT. Sebenarnya, nama Tjahjo sebelumnya disebut-sebut sebagai pengganti Taufiq. Namun ia lebih memilih untuk menjalankan tugasnya sebagai Sekjen PDI Perjuangan.

"Saya harus konsentrasi tugas sebagai sekjen partai sampai selesai," ujarnya.(irs)

Jumat, 5 Juli 2013 | 03:12 WIB

Top