Lukman Hakim: FSAB jadi oase anak bangsa

Rabu, 3 Juli 2013 23:38 WIB
Oleh: Jaka Suryo
Jakarta (Antara Jogja) - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin menilai Forum Silaturahim Anak Bangsa bisa menjadi oase dan tempat singgah yang sejuk bagi seluruh anak bangsa dalam merajut perdamaian serta kebhinekaan.

"Kehadiran FSAB ini bisa menjadi oase dan tempat singgah yang menyejukkan bagi siapa saja, bagi bangsa Indonesia yang ingin merajut perdamaian serta kebhinekaan" kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin saat peluncuran buku "The Children of WAR" di Senayan Jakarta, Rabu.

Buku yang digagas FSAB ini berisikan cerita-cerita dan pengalaman para anggota FSAB yang menjadi korban dari sebuah konflik.

Lebih lanjut Lukman menjelaskan bahwa kekayaan terbesar Indonesia adalah keragaman. Dengan keragaman tersebut, tambahnya, bangsa Indonesia menjadi penuh warna warni, yang saling mengisi bukan untuk saling menegasi.
"Keragaman anak bangsa ini harus menjadi rahmat," katanya.

Menurut dia, apa yang dilakukan FSAB ini bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan sebuah konflik dengan saling memahami dan mengerti. Lukman menjelaskan bahwa sejatinya toleransi adalah untuk saling memahami dan mengerti, bukan saling menuntut dan meminta.

Sebelumnya, Agus Widjoyo mengatakan pengalaman atas kesalahan masa lalu bisa dijadikan pengalaman bukan untuk mencari siapa yang salah tetapi menjadi pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Hadir dalam peluncuran buku tersebut antara lain Sholahudin Wahid, Luhut Panjaitan, Fahrul Rozi, Kristien Panjaitan, Amelia Yani, Agus Widjoyo, Sarjono Kartosuwiryo, dan ratusan undangan lainnya. (J004)

Editor: Masduki Attamami

Polri Harus Beri Sanksi Penembak Wartawan

FPPP.OR.ID, Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim menyayangkan insiden penembakan yang terjadi saat aksi unjuk rasa menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi korbannya adalah wartawan yang justru memiliki hak untuk meliput unjuk rasa tersebut.

"Amat disayangkan terjadinya insiden itu. Polri harus segera mengusut apakah tindakan anggotanya sudah sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku dalam menghadapi demo. Apalagi yang tertembak wartawan yang seharusnya justru dilindungi, karena pers memiliki hak peliputan dalam peristiwa demo," ujar Lukman Hakim di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/6/2013).

Dia meminta petinggi Polri segera bertindak atas insiden ini. Sebab tidak seharusnya terjadi kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan.

"Kekerasan terhadap jurnalis harus dihentikan. Bila ternyata justru anggota Polri yang lakukan hal itu di luar protap, maka yang bersangkutan harus diberi sanksi berat," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini terjadi dua insiden penembakan yang mengenai wartawan dalam aksi unjuk rasa menolak penaikan harga BBM. Insiden pertama terjadi di Jambi. Peluru gas air mata mengenai wajah wartawan Trans7.

Insiden kedua terjadi di Ternate dimana peluru petugas juga mengenai salah seorang wartawan yang sampai saat ini belum diketahui nasib dan indentitasnya [sumber: inilah.com]

Penulis : admin | Senin, 17 Juni 2013 | 18:56:58 WIB

Wakil Ketua MPR: Keberagaman untuk Uji Manusia

HARIAN PELITA, Rabu, 26 Juni 2013  | Jakarta

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Tuhan menciptakan keberagaman untuk menguji manusia dalam berlomba-lomba berbuat kebajikan, kebaikan, mengedepankan kesadaran kolektif, dan menjauhkan kekerasan.

"Islam memandang bahwa keberagamanan adalah sesuatu yang memang begitulah adanya. Sudah sunatullah. Dari sananya sudah begitu. Ada lelaki dan perempuan, bersuku-suku yang mengajarkan untuk saling mengenal untuk mencapai derajat yang arif," katanya di Jakarta, Selasa malam.

Di hadapan peserta dialog pengembangan wawasan multikultural yang dihadiri para tokoh agama dari daerah dan pusat, ia menjelaskan peran agama dalam konteks bernegara itu sangat penting.

"Agama dijadikan pemersatu. Karena itu Ketuhanan Yang Maha Esa ikut mewarnai dalam konstitusi Indonesia. Kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kini sudah menjadi kebutuhan. Rakyat pun harus berdaulat dengan dipimpin kebijaksanaan," katanya.

Lukman Hakim Saifuddin juga menjelaskan Indonesia adalah satu-satunya negara besar yang memiliki tiga perbedaan waktu: timur, tengah dan barat. Multietnis, agama, dan ras. "Para pendiri bangsa ini sudah memiliki pemikiran jauh ke depan dan telah berupaya menyatukan semua itu dalam wadah NKRI. Multikultural telah disaripatikan dari Pancasila yang dikenal ekasila, yaitu gotong royong," katanya.

Dengan gotong royong, seluruh anak bangsa tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ideologi dan perbedaan lainnya harus bersatu-padu guna mencapai tujuan bersama.

Ia mengingatkan wawasan multikultural sangat mendalam, karena harus menjiwai seluruh konstruksi hukum dasar negara yang pada era reformasi diperkuat lagi melalui amandemen konstitusi.

"Realitas itu terlihat dalam rumusan norma konstitusi yang sekaligus memberi apresiasi terhadap kenyataan pluralisme budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, juga pengembangan sikap tanggung jawab bangsa terhadap perdamaian dunia dan kelestarian alam semesta," katanya.

Paling toleran Pada sesi tanya jawab, toleransi menjadi perhatian para peserta. Di negeri ini, seseorang dari penganut agama minoritas bisa menjadi menteri. Berbeda dengan di Amerika Serikat, negeri pengusung dan menyebut paling demokrasi. Ternyata, tak ada orang Muslim diangkat menjadi menteri, kata kata Nadjamuddin Ramly dari PP Muhammadiyah.

Betawi Rempug pun tak mempermasalahkan banyaknya rumah ibadah dari umat Nasrani di Jakarta. Tapi ia mengingatkan, dalam berbagai urusan di negeri mudah mendapatkan izin karena dilakukan dengan mengetengahkan kekuatan "fulus".

"Tak ada fulus (uang, red) memang bisa mamfus," katanya yang disambut tawa hadirin. Sungguh mengherankan, katanya, jika ada umat tak dapat izin membangun rumah ibadah, lantas persoalannya diadukan ke berbagai pihak. Termasuk ke luar negeri.

Padahal persoalannya bukan pada hak seseorang dalam beragama dihalangi, tetapi lebih pada izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Izin mendirikan rumah ibadah dan beribadah bagi umat adalah dua hal yang berbeda.

Ia pun melihat pada sisi lain bahwa ada pedagang di trotoar, ketika masih kecil tidak ditertibkan. Sudah besar, baru dibabat habis. Lantas, dimana sila kemanusiaan. Ketika pedagang kehujanan dan kepanasan tidak ada yang mempedulikan mereka.

"Kita pun baru akur pada tataran elit saja. Tetapi jika pada akur rumput, masih banyak gesekan yang harus segera diatasi. Jika di negara ini diatur dengan cinta, tentu bisa tertib. Bisa diselesaikan secara adat," katanya.

Harusnya membangun rumah hiburan itu dipersulit mendapatkan izinnya. Bukan untuk membangun rumah ibadah, kata Lutfi Hakim dari Betawi Repug, mengomentari soal pendirian rumah ibadah di Jakarta.

Ia menambahkan komunitasnya banyak memberi kontribusi dalam kerukunan umat di Jakarta. Toleransi terhadap sesama warga Jakarta tidak hanya terhadap satu dua etnis saja, tetapi semua etnis, semua golongan agama dan ras.

"Karena itu, jangan heran jika warga Betawi pakai baju koko tidak berarti yang bersangkutan Muslim. Bisa saja Nasrani seperti yang ada di kampung sawah," katanya menjelaskan seperti dikutip Antara.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta, seperti disampaikan ketuanya Syafii Mafti, juga semakin terlihat. Khususnya terkait dalam pendirian rumah ibadah dan sosialisasinya. Namun ia berharap regulasi pendirian rumah ibadah ke depan dapat dievaluasi, sehingga tidak makin rumit ke depannya.

Menjawab pertanyaan Nadjamudin Ramly, yang mempertanyakan makin lunturnya nilai-nilai Pancasila, Wakil Ketua MPR itu menjelaskan bahwa justru itulah mengapa MPR menyosialisasikan kembali melalui empat pilar.

Bukan berarti di luar itu tidak penting, seperti Bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa, bendera merah putih dan hal lainnya. Empat pilar itu dikedepankan karena dianggap penting guna menyadarkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia mengingatkan tantangan globalisasi dewasa ini juga bisa membawa dampak negatif. Akses informasi yang demikian mudah menyulitkan bagi seseorang untuk melakukan filter. Transformasi nilai agama tak melulu melalui para ulama, tetapi melalui gadget, padahal informasi yang diterima belum tentu sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an.

Sekarang paham tentang keagamaan semakin terbuka dan mudah diakses. Ada segi positif, tetapi benturan bisa terjadi. Sebab, seakan ada keinginan menyeragamkan semua. Padahal, intinya multikultural. Untuk itu, sosialisasi perlu digiatkan. Tradisi yang sudah baik, perlu dipelihara. Semua pihak dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Perbedaan yang ada di Tanah Air, menurut Lukman, bisa diselesaikan melalui hukum. Tapi, sayangnya, cara pandang hukum adalah hitam putih dan pendekatannya formal. Untuk itu, penyelesaiannya perlu kemampuan hakim.

Karena itu ia setuju pendekatan rasa cinta. Konflik agama pun, yang biasanya diseret dan dilandasi rasa kebencian, bisa diselesaikan. Tidak satu agama pun mengajarkan kebencian. Disayangkan, orang membela masing-masing agama yang diyakini tetapi tidak bersumber dari ajaran agamanya.rud


- See more at: http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/06/26/wakil-ketua-mpr-keberagaman-untuk-uji-manusia#.Ucv_PdiZkwo

MPR Desak Polri Usut Penembakan Jurnalis

Jakarta - Aksi unjuk rasa menentang kenaikan bahan bakar minyak di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (17/06/2013) membawa korban. Anton, jurnalis Trans7 di Jambi, mengalami luka di bawah matanya, diduga akibat terkena serpihan selongsong peluru gas air mata saat meliput aksi unjukrasa tersebut.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mendesak pimpinan Polri untuk dapat mengusut aksi penembakan yang mengakibatkan satu Jurnalis terluka.

"Amat disayangkan terjadinya insiden itu. Polri harus segera mengusut apakah tindakan anggotanya itu sudah sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku dalam menghadapi demo," tegas Lukman saat dihubungi, Senin (17/06/2013).

"Apalagi yang tertembak adalah wartawan yang seharusnya justru dilindungi, karena pers memiliki hak peliputan dalam peristiwa demo tersebut," sambung Wakil Ketua Umum PPP.

??Dia menilai kekerasan terhadap jurnalis harus dihentikan. Bila ternyata justru anggota Polri yang melakukan hal itu diluar protap, maka yang bersangkutan harus diberi sanksi berat.

Senin, 17 Jun 2013 - 17.26 WIB
 

Oleh: Luki Junizar - Editor: Masruroh
www.centroone.com

PDI Perjuangan Belum Putuskan Pengganti Taufiq Kiemas

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua pekan sejak meninggalnya Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas, PDI Perjuangan belum memutuskan penggantinya untuk menduduki kursi Ketua MPR. Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengungkapkan, PDI Perjuangan masih dalam kondisi berkabung.

"Belum kami bicarakan untuk saat ini, karena suasananya masih duka. Kurang elok kalau kita membicarakan almarhum. Tapi pasti sebagai parpol akan mengikuti mekanisme yang ada di MPR," kata Hasto di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

PDI Perjuangan, kata Hasto, baru akan membicarakan pengganti Taufiq setelah melewati 40 hari peringatan meninggalnya Bapak Empat Pilar Kebangsaan. Menurutnya, hal itu belum menyalahi aturan yang terdapat di MPR. Pasalnya, penggantian Ketua MPR dapat dilakukan dalam rentang waktu antara 30 sampai 80 hari.

"DPP partai akan melakukan pendalaman terhadap sosok yang dinilai memenuhi ketua umum," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Maka yang menggantikan adalah fraksi di mana pimpinan yang berhalangan itu berasal," kata Lukman, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Wakil Ketua Umum PPP ini menjelaskan, MPR akan segera mengirimkan surat ke Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas. Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan.

Selasa, 25 Juni 2013 | 22:40 WIB
Penulis: Dani Prabowo
Editor : Hindra Liauw

Ketua MPR Tetap dari PDI Perjuangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Maka yang menggantikan adalah fraksi di mana pimpinan yang berhalangan itu berasal," kata Lukman, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Wakil Ketua Umum PPP ini menjelaskan, MPR akan segera mengirimkan surat ke Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas. Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan.

Nama yang diajukan, kata Lukman, nantinya akan dikukuhkan oleh MPR melalui sidang paripurna atau pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan ke seluruh Anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari seluruh Anggota DPR dan DPD.

"Sidang paripurna MPR nanti sifatnya hanya memberitahukan, tidak ada pemilihan baru dan hanya PDI Perjuangan yang berhak mengajukan penggantinya," ujar Lukman.

Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura, Sabtu (6/8/2013), sekitar pukul 19.01 waktu setempat. Politisi senior PDI Perjuangan ini dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013). Peresmian dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Taufiq yang lahir di Jakarta, 31 Desember 1942, meninggalkan seorang istri yaitu Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri, dan tiga orang anak, yaitu Mohammad Rizki Pratama, Mohammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.

Senin, 10 Juni 2013 | 10:23 WIB
Penulis : Indra Akuntono
Editor : Inggried Dwi Wedhaswa

Top