Kampanyekan Hasil Pajak Lebih Lantang

TEMPO.CO, Jakarta- Pembangunan Indonesia sejatinya bisa dinikmati oleh setiap masyarakat Indonesia dimana pun berada. Secara jelas pembangunan yang dilakukan pemerintah memiliki sumber dana dari pajak. Jelas, masyarakat sangat berperan untuk bisa mengontrol dan turut mengamankan penerimaan pajak.

“Persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa dana pajak hanya dinikmati oleh segelintir orang. Pemahaman itu tidak benar,” kata Lukman Hakim Saifuddin, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI).

Masyarakat harus sadar, bahwa pembangunan jembatan, perbaikan jalan itu semua bersumber dari dana pajak. Hanya saja pemahaman ini belum terlalu dihayati oleh masyarakat kita. ”Nila setitik yang terjadi membuat masyarakat hanya menilai sisi negatif, padahal segi positifnya jauh lebih banyak,” katanya. “Pemahaman tidak benar itulah yang menjadi langkah pertama yang harus digelontorkan dengan deras,” ujarnya menegaskan.

Selain menumbuhkan pemahaman yang baik pada masyarakat,  harus jelas transparansi dalam penerimaan dan pengelolaan pajak. ”Aparat pajak harus membuktikan bahwa dana pajak yang dihimpun digunakan untuk rakyat,” katanya. ”Sehingga partisipasi atau tanggung jawab bersama di dalam masyarakat terkait dengan monitoring pajak ini terbangun dengan baik,” ujar Lukman menambahkan.

Kalau pun pihak Ditjen pajak mengharapkan peran serta masyarakat, minimal transparansi itulah yang harus dijalankan. ”Saya yakin kesadaran tinggi masyarakat baik yang wajib pajak atau pun mereka yang memonitoring akan terbangun dengan indah,” ujarnya.

Lukman menyarankan agar kampanye mengenai pemahaman bahwa apa yang telah dinikmati masyarakat Indonesia sekarang ini merupakan hasil dari pajak harus menggaung keras. ”Jalan, jembatan, dan infrastruktur lain, terlebih di pedesaan dan kota di pelosok Indonesia,” kata Lukman.

Mengenai cost of collection Ditjen Pajak untuk amankan penerimaan negara yang hanya 0,5 persen menjadi hal wajar jika ingin dinaikkan. ”Selama hasil akhir dari kenaikan tersebut sesuai. Artinya, penerimaan pajak bayar mampu meningkat juga,” katanya. Lukman menambahkan, kalau pun hasilnya sama buat apa dinaikkan menjadi 3 persen mengikuti negara lain. ”Yang jelas adalah membangun kesadaran masyarakat diawali dengan menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat melalui transparansi pajak,” katanya.

Lukman juga menilai positif mengenai langkah Ditjen Pajak mengenai penyediaan account representative (AR). “Sehingga memudahkan para wajib pajak untuk bisa memenuhi kewajibannya. Wajarnya memang mereka yang mau bayar pajak harus dilayani dengan baik. Wong mereka mau kasih uang kok. Jadi, yang aktif itu adalah orang pajak, bukan wajib pajaknya,” kata dia.

Mengenai efek jera mengenai hukum perpajakan, Lukman menyetujui,”Sudut pandangnya adalah penegakan keadilan. Bagi siapa pun yang bandel dan bermain main di zona ini, ada sanksi tegas yang harus dijatuhnya pada mereka. Baik si wajib pajak atau aparat pajak yang turut bermain di dalamnya.”

Masyarakat, terlebih mereka yang wajib pajak, menurut Lukman perlu mengetahui dengan gamblang alur dana penerimaan pajak bayar. ”Lagi-lagi kesadaran akan tumbuh dengan indah, dan tidak ada lagi keraguan atau bahkan wajib pajak yang bandel,” katanya.

Kita tahu selama ini kebocoran dana pajak terjadi atas kerja sama atau kongkalikong si wajib pajak dengan aparat/petugas pajaknya. Kalau pun masyarakat mau dilibatkan dalam pengawasannya. Seperti apa dulu transparansinya.

Lalu,  alat penunjang monitoringnya itu bagaimana? Lukman menegaskan,”Oke, ada layanan hotline yang disediakan. Namun seberapa efektif layanan ini sebagai pengontrol. Hasil akhirnya akan seperti apa?” Ia lebih setuju jika ada petugas pajak yang mendatangi langsung wajib pajak dengan pendekatan yang baik. Oleh karena itu, Lukman lebih setuju jika jumlah sumber daya manusia (SDM) pajak seperti petugas AR diperbanyak.

Kamis, 12 September 2013 | 16:00 WIB

Mantan Ajudan Soekarno, Ketua MPR Baru

JAKARTA (Surabaya Pagi)-Teka-teki siapa pengganti (almarhum) Taufiq Kiemas di posisi pimpinan MPR terjawab sudah. Nama politisi paling sepuh di Senayan, Sidarto Danusubroto ditunjuk oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk kedudukan tersebut, saat para pimpinan MPR datang ke kediamannya, di Jl Teuku Umar, Jakarta, Kamis (4/7). Sidarto juga disepakati jadi Ketua MPR.

Dalam pertemuan itu, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani dan Fraksi MPR PDI Perjuangan Yasoana Laoly. Mereka menerima empat orang pimpinan MPR, yaitu Melani Leimena Suhari (Partai Demokrat), Hajriyanto Y Thohari (Golkar), Lukman Hakim Saifuddin (PPP), dan Ahmad Farhan Hamid (DPD RI) dan seluruh pimpinan fraksi-fraksi MPR serta wakil kelompok DPD RI.

“Ibu Ketua Umum dalam pertemuan silaturahmi tersebut menyampaikan nama senior partai Bapak Sidarto sebagai ketua MPR sebagaimana usulan PDI Perjuangan untuk meneruskan tugas Ketua MPR Bapak Taufiq Kiemas sampai selesai tahun 2014,” kata Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo di Jakarta, Kamis (4/7)
Menurut dia, keputusan Megawati akan disampaikan secara resmi lewat fraksi PDIP MPR kepada pimpinan MPR. Hal itu sesuai dengan tata tertib MPR.

Seperti diketahui (almarhum) Taufiq Kiemas meningga pada 8 Juni 2013 setelah dirawat di rumah sakit Singapura. Ia mengalami gangguan sakit jantung setelah kegiatan peringatan hari pidato Bung Karno tentang Pancasila, 1 Juni 2013, yang diselenggarakan di Ende, Flores, NTT. Sebenarnya, nama Tjahjo sebelumnya disebut-sebut sebagai pengganti Taufiq. Namun ia lebih memilih untuk menjalankan tugasnya sebagai Sekjen PDI Perjuangan.

"Saya harus konsentrasi tugas sebagai sekjen partai sampai selesai," ujarnya.(irs)

Jumat, 5 Juli 2013 | 03:12 WIB

Pimpinan MPR: Tolak RUU Ormas Lewat Jalur MK, Jangan Tiru Cara di Mesir

Danu Damarjati - detikNews - Jumat, 05/07/2013 11:57 WIB
Jakarta - RUU Ormas telah disahkan sejak beberapa waktu lalu. Wakil Ketua MPR berharap agar pihak yang masih tidak setuju bisa menjauhi cara-cara protes di jalanan yang rawan kerusuhan.

"Apakah kita mau tiru cara-cara yang kini terjadi di Mesir? Apakah demokrasi yang mau kita bangun adalah demokrasi jalanan? Mari bawa segala silang-sengketa antar kita ke proses hukum," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin lewat keterangan tertulisnya, Jumat (5/7/2013).

Perbedaan pendapat merupakan hal lumrah dalam ranah demokrasi. Upaya hukum uji materi lewat Mahkamah Konstitusi (MK) bisa diambil oleh ormas-ormas, jika masih tidak setuju dengan peraturan tersebut.

"Saya amat menghargai dan menaruh hormat kepada mereka yang dalam menunjukkan ketidaksetujuannya dengan UU Ormas yang baru, dilakukan dengan ajukan gugatan uji materi UU ke Mahkamah Konstitusi," lanjut Lukman.

Politisi PPP ini juga mengimbau agar rakyat dan komponen-komponen ormas bisa menahan diri untuk tidak melakukan aksi rusuh untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Jika kerusuhan terjadi, seperti di Mesir, maka hal tersebut justru kontraproduktif terhadap demokrasi Indonesia.

"Mengajak orang lain untuk melakukan pembangkangan sipil menolak UU Ormas dengan cara unjuk rasa turun ke jalan bisa timbulkan kerawanan yang justru bisa membunuh demokrasi itu sendiri," pungkas Lukman.

saksikan informasi terbaru dan menarik di REPORTASE SORE pukul 16.30 WIB, hanya di Trans TV.

(dnu/van)

Lukman Hakim: FSAB jadi oase anak bangsa

Rabu, 3 Juli 2013 23:38 WIB
Oleh: Jaka Suryo
Jakarta (Antara Jogja) - Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin menilai Forum Silaturahim Anak Bangsa bisa menjadi oase dan tempat singgah yang sejuk bagi seluruh anak bangsa dalam merajut perdamaian serta kebhinekaan.

"Kehadiran FSAB ini bisa menjadi oase dan tempat singgah yang menyejukkan bagi siapa saja, bagi bangsa Indonesia yang ingin merajut perdamaian serta kebhinekaan" kata Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saefuddin saat peluncuran buku "The Children of WAR" di Senayan Jakarta, Rabu.

Buku yang digagas FSAB ini berisikan cerita-cerita dan pengalaman para anggota FSAB yang menjadi korban dari sebuah konflik.

Lebih lanjut Lukman menjelaskan bahwa kekayaan terbesar Indonesia adalah keragaman. Dengan keragaman tersebut, tambahnya, bangsa Indonesia menjadi penuh warna warni, yang saling mengisi bukan untuk saling menegasi.
"Keragaman anak bangsa ini harus menjadi rahmat," katanya.

Menurut dia, apa yang dilakukan FSAB ini bisa menjadi contoh bagaimana menyelesaikan sebuah konflik dengan saling memahami dan mengerti. Lukman menjelaskan bahwa sejatinya toleransi adalah untuk saling memahami dan mengerti, bukan saling menuntut dan meminta.

Sebelumnya, Agus Widjoyo mengatakan pengalaman atas kesalahan masa lalu bisa dijadikan pengalaman bukan untuk mencari siapa yang salah tetapi menjadi pelajaran agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.

Hadir dalam peluncuran buku tersebut antara lain Sholahudin Wahid, Luhut Panjaitan, Fahrul Rozi, Kristien Panjaitan, Amelia Yani, Agus Widjoyo, Sarjono Kartosuwiryo, dan ratusan undangan lainnya. (J004)

Editor: Masduki Attamami

Opa Darto Diyakini Bisa Lanjutkan Perjuangan TK

JAKARTA - Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin menilai Sidarto Danusubroto merupakan sosok yang tepat sebagai pengganti Taufiq Kiemas (TK) menjadi Ketua MPR. Menurutnya, Sidharto adalah politikus yang punya pemahaman utuh terhadap empat pilar yang diperjuangkan mendiang suami Megawati Soekarnoputri.

"Dia figur yang berintegritas, matang, senior dari sisi usia dan punya pemahaman yang baik dengan empat pilar," ujar Lukman pada saat dihubungi, Kamis (4/7).

Lebih lanjut Wakil Ketua Umum PPP itu berharap Sidarto mampu meneruskan kepemimpinan TK yang menjunjung tinggi kebersamaan dan pengayoman.

Sedangkan Wakil Ketua MPR, Hajriyanto Y Thohari mengatakan, Sidharto merupakan seorang tokoh senior. "Bahkan dia lebih senior dari almarhum Taufiq," ucap Hajriyanto.

Ketua DPP Partai Golkar itu menerangkan, Sidarto mempunyai pengalaman politik yang sangat panjang dan kaya. Mantan ajudan Bung Karno itu juga memiliki pengalaman di Polri. "Saya rasa figur yang cukup memadai," ucapnya.

Sebelumnya, Sidarto mengatakan dirinya akan berusaha mengawal dan menjaga empat pilar kebangsaan yang dioptimalkan Taufiq. "Empat pilar yang merupakan warisan dari founding father yang lalu dioptimalkan kembali oleh Taufiq Kiemas harus kita teruskan," ujarnya. (gil/jpnn)

Kamis, 04 Juli 2013 , 18:04:00

Wakil Ketua MPR: Keberagaman untuk Uji Manusia

HARIAN PELITA, Rabu, 26 Juni 2013  | Jakarta

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengatakan Tuhan menciptakan keberagaman untuk menguji manusia dalam berlomba-lomba berbuat kebajikan, kebaikan, mengedepankan kesadaran kolektif, dan menjauhkan kekerasan.

"Islam memandang bahwa keberagamanan adalah sesuatu yang memang begitulah adanya. Sudah sunatullah. Dari sananya sudah begitu. Ada lelaki dan perempuan, bersuku-suku yang mengajarkan untuk saling mengenal untuk mencapai derajat yang arif," katanya di Jakarta, Selasa malam.

Di hadapan peserta dialog pengembangan wawasan multikultural yang dihadiri para tokoh agama dari daerah dan pusat, ia menjelaskan peran agama dalam konteks bernegara itu sangat penting.

"Agama dijadikan pemersatu. Karena itu Ketuhanan Yang Maha Esa ikut mewarnai dalam konstitusi Indonesia. Kehadiran Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI kini sudah menjadi kebutuhan. Rakyat pun harus berdaulat dengan dipimpin kebijaksanaan," katanya.

Lukman Hakim Saifuddin juga menjelaskan Indonesia adalah satu-satunya negara besar yang memiliki tiga perbedaan waktu: timur, tengah dan barat. Multietnis, agama, dan ras. "Para pendiri bangsa ini sudah memiliki pemikiran jauh ke depan dan telah berupaya menyatukan semua itu dalam wadah NKRI. Multikultural telah disaripatikan dari Pancasila yang dikenal ekasila, yaitu gotong royong," katanya.

Dengan gotong royong, seluruh anak bangsa tanpa melihat perbedaan suku, ras, agama, kepercayaan, ideologi dan perbedaan lainnya harus bersatu-padu guna mencapai tujuan bersama.

Ia mengingatkan wawasan multikultural sangat mendalam, karena harus menjiwai seluruh konstruksi hukum dasar negara yang pada era reformasi diperkuat lagi melalui amandemen konstitusi.

"Realitas itu terlihat dalam rumusan norma konstitusi yang sekaligus memberi apresiasi terhadap kenyataan pluralisme budaya dalam masyarakat, pengakuan terhadap harkat manusia dan hak asasi manusia, juga pengembangan sikap tanggung jawab bangsa terhadap perdamaian dunia dan kelestarian alam semesta," katanya.

Paling toleran Pada sesi tanya jawab, toleransi menjadi perhatian para peserta. Di negeri ini, seseorang dari penganut agama minoritas bisa menjadi menteri. Berbeda dengan di Amerika Serikat, negeri pengusung dan menyebut paling demokrasi. Ternyata, tak ada orang Muslim diangkat menjadi menteri, kata kata Nadjamuddin Ramly dari PP Muhammadiyah.

Betawi Rempug pun tak mempermasalahkan banyaknya rumah ibadah dari umat Nasrani di Jakarta. Tapi ia mengingatkan, dalam berbagai urusan di negeri mudah mendapatkan izin karena dilakukan dengan mengetengahkan kekuatan "fulus".

"Tak ada fulus (uang, red) memang bisa mamfus," katanya yang disambut tawa hadirin. Sungguh mengherankan, katanya, jika ada umat tak dapat izin membangun rumah ibadah, lantas persoalannya diadukan ke berbagai pihak. Termasuk ke luar negeri.

Padahal persoalannya bukan pada hak seseorang dalam beragama dihalangi, tetapi lebih pada izin mendirikan bangunan rumah ibadah. Izin mendirikan rumah ibadah dan beribadah bagi umat adalah dua hal yang berbeda.

Ia pun melihat pada sisi lain bahwa ada pedagang di trotoar, ketika masih kecil tidak ditertibkan. Sudah besar, baru dibabat habis. Lantas, dimana sila kemanusiaan. Ketika pedagang kehujanan dan kepanasan tidak ada yang mempedulikan mereka.

"Kita pun baru akur pada tataran elit saja. Tetapi jika pada akur rumput, masih banyak gesekan yang harus segera diatasi. Jika di negara ini diatur dengan cinta, tentu bisa tertib. Bisa diselesaikan secara adat," katanya.

Harusnya membangun rumah hiburan itu dipersulit mendapatkan izinnya. Bukan untuk membangun rumah ibadah, kata Lutfi Hakim dari Betawi Repug, mengomentari soal pendirian rumah ibadah di Jakarta.

Ia menambahkan komunitasnya banyak memberi kontribusi dalam kerukunan umat di Jakarta. Toleransi terhadap sesama warga Jakarta tidak hanya terhadap satu dua etnis saja, tetapi semua etnis, semua golongan agama dan ras.

"Karena itu, jangan heran jika warga Betawi pakai baju koko tidak berarti yang bersangkutan Muslim. Bisa saja Nasrani seperti yang ada di kampung sawah," katanya menjelaskan seperti dikutip Antara.

Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Jakarta, seperti disampaikan ketuanya Syafii Mafti, juga semakin terlihat. Khususnya terkait dalam pendirian rumah ibadah dan sosialisasinya. Namun ia berharap regulasi pendirian rumah ibadah ke depan dapat dievaluasi, sehingga tidak makin rumit ke depannya.

Menjawab pertanyaan Nadjamudin Ramly, yang mempertanyakan makin lunturnya nilai-nilai Pancasila, Wakil Ketua MPR itu menjelaskan bahwa justru itulah mengapa MPR menyosialisasikan kembali melalui empat pilar.

Bukan berarti di luar itu tidak penting, seperti Bahasa Indonesia sebagai persatuan bangsa, bendera merah putih dan hal lainnya. Empat pilar itu dikedepankan karena dianggap penting guna menyadarkan kesadaran kolektif akan nilai-nilai Pancasila, NKRI, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Ia mengingatkan tantangan globalisasi dewasa ini juga bisa membawa dampak negatif. Akses informasi yang demikian mudah menyulitkan bagi seseorang untuk melakukan filter. Transformasi nilai agama tak melulu melalui para ulama, tetapi melalui gadget, padahal informasi yang diterima belum tentu sesuai dengan konteks ke-Indonesia-an.

Sekarang paham tentang keagamaan semakin terbuka dan mudah diakses. Ada segi positif, tetapi benturan bisa terjadi. Sebab, seakan ada keinginan menyeragamkan semua. Padahal, intinya multikultural. Untuk itu, sosialisasi perlu digiatkan. Tradisi yang sudah baik, perlu dipelihara. Semua pihak dituntut untuk mampu menyesuaikan dengan kondisi yang ada.

Perbedaan yang ada di Tanah Air, menurut Lukman, bisa diselesaikan melalui hukum. Tapi, sayangnya, cara pandang hukum adalah hitam putih dan pendekatannya formal. Untuk itu, penyelesaiannya perlu kemampuan hakim.

Karena itu ia setuju pendekatan rasa cinta. Konflik agama pun, yang biasanya diseret dan dilandasi rasa kebencian, bisa diselesaikan. Tidak satu agama pun mengajarkan kebencian. Disayangkan, orang membela masing-masing agama yang diyakini tetapi tidak bersumber dari ajaran agamanya.rud


- See more at: http://harian-pelita.pelitaonline.com/cetak/2013/06/26/wakil-ketua-mpr-keberagaman-untuk-uji-manusia#.Ucv_PdiZkwo

Top