Lukman Hakim Saifuddin: Sentralistik Dan Otonomi Yang Luas Mengancam NKRI

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, selepas reformasi ada tuntutan yang sangat kuat untuk diberlakukannya otonomi daerah. Tuntutan ini disuarakan karena dalam era sebelumnya sistem pemerintahan yang ada dilakukan secara sentralistik dan semua ditentukan di Jakarta. “Di sinilah dilema dan perlunya kearifan dalam menampung aspirasi,” ujarnya saat menjadi pembicara utama di Seminar Nasional dengan tema Mewujudkan Sistem Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertempat di Balangan Room, Hotel Grand Inna Kuta, Badung, Bali, 5 Juni.

Lukman mengakui pada masa sebelumnya banyak daerah yang tidak di-uwongke (dimanusiakan) sehingga hal inilah yang menjadi bibit-bibit separatisme. Lukman menyatakan sentralistis merupakan ancaman keutuhan NKRI sehingga otonomi daerah dirasa mampu mencegah hal yang demikian namun dirinya juga mengakui ketika otonomi daerah yang didapat begitu luasnya hal demikian juga menjadi ancaman tersendiri bagi kesatuan bangsa. Ia memberi contoh semangat ‘reformasi’ yang begitu kuat di Uni Soviet dan Yugoslavia membuat negara itu pecah. “Karena adanya tuntutan yang tak terkendali,” ujarnya.

Untuk itu dirinya mengharapkan perlunya kearifan dalam menyikapi otonomi daerah sebab adanya keberagaman Indonesia. Dalam mengkaji ulang masalah otonomi daerah, Lukman melempar soal keberadaan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). “Keberadaan DPD juga perlu dicermati,” ujarnya. Lukman mengartikan bahwa DPD harus juga mempunyai hak pengawasan seperti DPR. “Ini juga dalam konteks NKRI,” paparnya.
Tak hanya itu soal yang dilempar. Politisi PPP itu juga menanyakan masalah Pilkada. Apakah pemilihan kepala daerah secara langsung itu tetap dipertahankan terkait di beberapa daerah Pilkada bisa mengancam disintegrasi bangsa.

Jumat, 07/06/2013 06:56
MPR RI

MPR Harap KPK Penuhi Undangan Timwas Century Pekan Depan

Senayan – Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin berharap, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dapat memenuhi undangan rapat Timwas Century DPR pada Rabu (5/6) mendatang. Ini untuk menghindari ancaman pemanggilan paksa.

“Ya, kalau menurut saya, memang sebaiknya pimpinan KPK datang dan penuhi saja undangan Timwas Century DPR dalam rapat pekan depan. Sehingga tidak perlu terjadi sampai ada pemanggilan paksa pada Ketua KPK, karena dinilai DPR mangkir dan tidak kooperatif,” ujar Lukman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/5).

Lukman berpendapat, undangan rapat Timwas itu tidak dimaksudkan untuk melakukan intervensi atas proses hukum yang dilakukan KPK, tapi untuk pengusutan dan penuntasan kasus Century. “Yang diminta Timwas Century itu kan sebatas progress report-nya saja. Timwas hanya ingin tahu kinerja KPK itu sudah sejauh mana, dan apa saja kemajuan yang telah dicapai. Jadi, apa salahnya dipenuhi undangan itu,” tukasnya.

Menurut Lukman, jika sampai Ketua KPK tidak memenuhi undangan ketiga kalinya, dan Timwas Century benar-benar melakukan upaya pemanggilan paksa, ini tentu akan sangat disesalkan oleh semua pihak. “Karena, itu hanya akan mempertontonkan ke publik, semua kekakuan komunikasi dan keegoisan dalam pandangan masing-masing, yang sebenarnya masih ada titik temunya,” tuturnya.

Source Article from http://www.jurnalparlemen.com/view/3663/mpr-harap-kpk-penuhi-undangan-timwas-century-pekan-depan.html

Indeksi Persepsi Negara Hukum Indonesia Rendah, "Indonesia belum lulus sebagai negara hukum."

Untuk pertama kalinya, Indonesia Legal Rountable (ILR) mengeluarkan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012. Indeks persepsi ini meniru Rule of Law Index yang biasa diterbitkan di tingkat dunia. Dengan menggunakan lima ukuran, ternyata masyarakat memandang potret negara hukum Indonesia masih rendah.

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 diluncurkan di Jakarta, Jum’at (31/5) sore. Kajian ini dilakukan untuk melihat apakah penegakan hukum di mata masyarakat baik atau buruk. Hasilnya, dengan menggunakan skala 1-10, indeks penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai 4,53. “Angka ini tidak terlalu menggembirakan,” kata Todung Mulya Lubis, Direktur Eksekutif ILR.

Dengan melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia, ILR menanyakan pandangan masyarakat mengenai lima poin prinsip negara hukum. Lima prinsip dimaksud adalah pemerintah berdasarkan hukum; independensi kekuasaan kehakiman; penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; akses terhadap keadilan; dan peraturan yang terbuka dan jelas.

Dari poin di masing-masing indikator, skor indeks terendah (1,38) adalah pada persepsi mengenai keikutsertaan publik dalam pembuatan peraturan. Artinya, masyarakat merasa tak dilibatkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Poin ini ikut menyumbang rendahnya indeks peraturan yang terbuka dan jelas. Sebaliknya, poin kejelasan materi peraturan dalam indikator yang sama mendapatkan skor indeks tertinggi (6,63), disusul kebebasan beragama dan berkeyakinan (6,54), dan perlakuan yang tidak diskriminatif (6,08).

Rendahnya Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 mengejutkan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Dengan skor 4,53, kata Saifuddin, Indonesia ‘belum lulus sebagai negara hukum’. “Itu mengejutkan,”ujarnya.

Mengejutkan karena sejak reformasi sudah banyak regulasi dan institusi penegakan hukum yang dibangun dan diperkuat. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pengawasannya, misalnya, sudah ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam penegakan hukum sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Fajrul Falaakh, menyoroti persepsi publik mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman memang belum sepenuhnya berhasil. Indikasinya antara lain terlihat dari rendahnya keinginan masyarakat membawa kasusnya ke pengadilan. Ia juga menyoroti gap antara persepsi masyarakat dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian ILR menunjukkan masyarakat melihat tingkat kesejahteraan hakim sudah memadai. Tetapi masyarakat juga melihat proses rekrutmen hakim masih belum bersih. Demikian pula dalam akses terhadap keadilan. Masyarakat melihat negara belum sepenuhnya mampu menyediakan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, meskipun regulasi mengenai bantuan hukum semacam itu sudah memadai.

Todung berharap Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia bisa dijalankan setiap tahun, dengan memperluas indikator-indikator dan metode. Sehingga hasilnya lebih komprehensif.

Hasil kajian ILR tak jauh berbeda dari survei penegakan hukum yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada April lalu. Survei LSI menunjukkan 56 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8 persen yang menyatakan puas. Ini menunjukkan penegakan hukum di Indonesia di mata masyarakat sungguh mengkhawatirkan.

Sumber: HukumOnline.com, Sabtu, 01 Juni 2013

Kontribusi NU untuk Indonesia Tak Kecil

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifudin melihat kontribusi Nahdlatul Ulama (NU) tak kecil untuk Indonesia. Menurutnya, NU berhasil memadukan nilai keislaman dan keindonesiaan.

"Itu kelebihan NU yang harus dipelihara," ungkapnya saat malam puncak peringatan hari lahir NU ke-90 di Jakarta, Senin (27/5).

Di satu sisi, kata Lukman, NU terus diharapkan melestarikan nilai keislaman di Indonesia. Di sisi lain ia melihat NU paling terdepan dalam keberagaman.

Anggota BPK, Ali Masykur Musa menyebut nasionalisme dan keagamaan bersatu dalam nafas NU. Ali menjelaskan mengabdi kepada negara dalam rangka kemanusiaan merupakan ajaran Islam.

"Sedang memperkokoh nasionalisme, akan menumbuhkan kehidupan agama yang lebih baik," ungkap ketua Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) ini.

Kelemahan sekarang dalam pandangan Ali tidak menempatkan dua hal tersebut dalam satu nafas. "Yang ada malah mendikotomikan agama dan negara," ujarnya.

Reporter : Hafidz Muftisany    
Redaktur : Karta Raharja Ucu
Tuesday, 28 May 2013, 10:13 WIB

Hasil Survei ILR: Ekonomi dan Investasi Indonesia Anjlok

Liputan6.com, Jakarta : Dinamika kondisi sektor perekonomian di Indonesia, dinilai sebagai titik lemah performa negara oleh masyarakat. Dalam survei yang dilakukan Indonesia Legal Roundtable (ILR), sebanyak 48 persen masyarakat berpersepsi hal tersebut menggambarkan bidang Ekonomi dan Investasi saat ini.

Sementara itu 35 persen lainnya menilai pemerintah kurang atau tidak baik dalam melaksanakan hukum atau undang-undang.

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menjelaskan, hasil survei terhadap 1220 orang tersebut, sesungguhnya menjadi indikator anjloknya perekonomian bangsa saat ini.

"Sudah saatnya wakil-wakil rakyat di tingkat kekuasaan yang lebih tinggi untuk bersinergi dalam membantu memecahkan titik pokok masalah perekonomian bangsa ini," jelas Lukman di Hotel Sahid, Jakarta, Jumat (31/5/2013).

Sedangkan untuk beberapa sektor lainnya seperti kesehatan serta pendidikan, masyarakat berpendapat pemerintah perlu memberi penanganan lebih menyeluruh, sehingga pemerataan berlaku di semua bidang.

"Pendidikan 12 persen, kesehatan 12 persen, lingkungan hidup 11 persen dan lainnya 15 persen," lanjut Direktur Indonesia Roundtable (ILR), Todung Mulya Lubis. Sementara itu, 2 persen lainnya tidak menjawab.

Survei tersebut dilakukan Indonesian Legal Roundtable (ILR) pada 6 hingga 14 Desember 2012 dengan menggunakan metode penelitian Multi Stage Random Sampling. Persentase tersebut diyakini mewakili sikap dan pernyataan masyarakat Indonesia dari 95 persen tingkat kepercayaan dan 3 persen Margin of Error. (Tys/)

oleh Widji Ananta
Posted: 31/05/2013 20:40

PPATK Dinilai Tuduh Kementerian Agama Tanpa Konfirmasi

PPATK harus memberikan klarifikasi yang rinci terhadap angka dan nominal kejanggalan dana

Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin menilai publikasi Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal kejanggalan pengelolaan dana haji sekitar Rp80 triliun di Kementerian Agama meresahkan masyarakat.

Top