PDI Perjuangan Belum Putuskan Pengganti Taufiq Kiemas

JAKARTA, KOMPAS.com – Dua pekan sejak meninggalnya Ketua MPR RI, Taufiq Kiemas, PDI Perjuangan belum memutuskan penggantinya untuk menduduki kursi Ketua MPR. Wakil Sekretaris Jendral PDI Perjuangan, Hasto Kristianto mengungkapkan, PDI Perjuangan masih dalam kondisi berkabung.

"Belum kami bicarakan untuk saat ini, karena suasananya masih duka. Kurang elok kalau kita membicarakan almarhum. Tapi pasti sebagai parpol akan mengikuti mekanisme yang ada di MPR," kata Hasto di Jakarta, Selasa (25/6/2013).

PDI Perjuangan, kata Hasto, baru akan membicarakan pengganti Taufiq setelah melewati 40 hari peringatan meninggalnya Bapak Empat Pilar Kebangsaan. Menurutnya, hal itu belum menyalahi aturan yang terdapat di MPR. Pasalnya, penggantian Ketua MPR dapat dilakukan dalam rentang waktu antara 30 sampai 80 hari.

"DPP partai akan melakukan pendalaman terhadap sosok yang dinilai memenuhi ketua umum," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Maka yang menggantikan adalah fraksi di mana pimpinan yang berhalangan itu berasal," kata Lukman, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Wakil Ketua Umum PPP ini menjelaskan, MPR akan segera mengirimkan surat ke Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas. Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan.

Selasa, 25 Juni 2013 | 22:40 WIB
Penulis: Dani Prabowo
Editor : Hindra Liauw

Ketua MPR Tetap dari PDI Perjuangan

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, calon pengganti almarhum Taufiq Kiemas sebagai Ketua MPR harus berasal dari PDI Perjuangan. Hal ini sesuai dengan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang mengatur mengenai hal tersebut.

"Maka yang menggantikan adalah fraksi di mana pimpinan yang berhalangan itu berasal," kata Lukman, di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin (10/6/2013).

Wakil Ketua Umum PPP ini menjelaskan, MPR akan segera mengirimkan surat ke Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama calon pengganti Taufiq Kiemas. Surat tersebut harus dibalas oleh PDI Perjuangan paling lama 30 hari terhitung dari saat surat itu dikirimkan.

Nama yang diajukan, kata Lukman, nantinya akan dikukuhkan oleh MPR melalui sidang paripurna atau pemberitahuan melalui surat yang dikirimkan ke seluruh Anggota MPR. Anggota MPR terdiri dari seluruh Anggota DPR dan DPD.

"Sidang paripurna MPR nanti sifatnya hanya memberitahukan, tidak ada pemilihan baru dan hanya PDI Perjuangan yang berhak mengajukan penggantinya," ujar Lukman.

Taufiq Kiemas meninggal dunia di Singapura, Sabtu (6/8/2013), sekitar pukul 19.01 waktu setempat. Politisi senior PDI Perjuangan ini dirawat di rumah sakit karena kelelahan setelah mendampingi Wakil Presiden Boediono meresmikan Monumen Bung Karno dan Situs Rumah Pengasingan Bung Karno di Ende, Nusa Tenggara Timur, Sabtu (1/6/2013). Peresmian dilakukan bertepatan dengan Peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni.

Taufiq yang lahir di Jakarta, 31 Desember 1942, meninggalkan seorang istri yaitu Dyah Permata Megawati Setyawati atau Megawati Soekarnoputri, dan tiga orang anak, yaitu Mohammad Rizki Pratama, Mohammad Prananda Prabowo, dan Puan Maharani Nakshatra Kusyala.

Senin, 10 Juni 2013 | 10:23 WIB
Penulis : Indra Akuntono
Editor : Inggried Dwi Wedhaswa

Polri Harus Beri Sanksi Penembak Wartawan

FPPP.OR.ID, Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim menyayangkan insiden penembakan yang terjadi saat aksi unjuk rasa menolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Apalagi korbannya adalah wartawan yang justru memiliki hak untuk meliput unjuk rasa tersebut.

"Amat disayangkan terjadinya insiden itu. Polri harus segera mengusut apakah tindakan anggotanya sudah sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku dalam menghadapi demo. Apalagi yang tertembak wartawan yang seharusnya justru dilindungi, karena pers memiliki hak peliputan dalam peristiwa demo," ujar Lukman Hakim di Gedung DPR, Senayan, Senin (17/6/2013).

Dia meminta petinggi Polri segera bertindak atas insiden ini. Sebab tidak seharusnya terjadi kekerasan terhadap jurnalis saat menjalankan tugas di lapangan.

"Kekerasan terhadap jurnalis harus dihentikan. Bila ternyata justru anggota Polri yang lakukan hal itu di luar protap, maka yang bersangkutan harus diberi sanksi berat," tegasnya.

Sebelumnya diberitakan, hari ini terjadi dua insiden penembakan yang mengenai wartawan dalam aksi unjuk rasa menolak penaikan harga BBM. Insiden pertama terjadi di Jambi. Peluru gas air mata mengenai wajah wartawan Trans7.

Insiden kedua terjadi di Ternate dimana peluru petugas juga mengenai salah seorang wartawan yang sampai saat ini belum diketahui nasib dan indentitasnya [sumber: inilah.com]

Penulis : admin | Senin, 17 Juni 2013 | 18:56:58 WIB

Lukman Hakim Saifuddin: Sentralistik Dan Otonomi Yang Luas Mengancam NKRI

Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengungkapkan, selepas reformasi ada tuntutan yang sangat kuat untuk diberlakukannya otonomi daerah. Tuntutan ini disuarakan karena dalam era sebelumnya sistem pemerintahan yang ada dilakukan secara sentralistik dan semua ditentukan di Jakarta. “Di sinilah dilema dan perlunya kearifan dalam menampung aspirasi,” ujarnya saat menjadi pembicara utama di Seminar Nasional dengan tema Mewujudkan Sistem Otonomi Daerah Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertempat di Balangan Room, Hotel Grand Inna Kuta, Badung, Bali, 5 Juni.

Lukman mengakui pada masa sebelumnya banyak daerah yang tidak di-uwongke (dimanusiakan) sehingga hal inilah yang menjadi bibit-bibit separatisme. Lukman menyatakan sentralistis merupakan ancaman keutuhan NKRI sehingga otonomi daerah dirasa mampu mencegah hal yang demikian namun dirinya juga mengakui ketika otonomi daerah yang didapat begitu luasnya hal demikian juga menjadi ancaman tersendiri bagi kesatuan bangsa. Ia memberi contoh semangat ‘reformasi’ yang begitu kuat di Uni Soviet dan Yugoslavia membuat negara itu pecah. “Karena adanya tuntutan yang tak terkendali,” ujarnya.

Untuk itu dirinya mengharapkan perlunya kearifan dalam menyikapi otonomi daerah sebab adanya keberagaman Indonesia. Dalam mengkaji ulang masalah otonomi daerah, Lukman melempar soal keberadaan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). “Keberadaan DPD juga perlu dicermati,” ujarnya. Lukman mengartikan bahwa DPD harus juga mempunyai hak pengawasan seperti DPR. “Ini juga dalam konteks NKRI,” paparnya.
Tak hanya itu soal yang dilempar. Politisi PPP itu juga menanyakan masalah Pilkada. Apakah pemilihan kepala daerah secara langsung itu tetap dipertahankan terkait di beberapa daerah Pilkada bisa mengancam disintegrasi bangsa.

Jumat, 07/06/2013 06:56
MPR RI

MPR Desak Polri Usut Penembakan Jurnalis

Jakarta - Aksi unjuk rasa menentang kenaikan bahan bakar minyak di gedung DPRD Provinsi Jambi, Senin (17/06/2013) membawa korban. Anton, jurnalis Trans7 di Jambi, mengalami luka di bawah matanya, diduga akibat terkena serpihan selongsong peluru gas air mata saat meliput aksi unjukrasa tersebut.

Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin mendesak pimpinan Polri untuk dapat mengusut aksi penembakan yang mengakibatkan satu Jurnalis terluka.

"Amat disayangkan terjadinya insiden itu. Polri harus segera mengusut apakah tindakan anggotanya itu sudah sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku dalam menghadapi demo," tegas Lukman saat dihubungi, Senin (17/06/2013).

"Apalagi yang tertembak adalah wartawan yang seharusnya justru dilindungi, karena pers memiliki hak peliputan dalam peristiwa demo tersebut," sambung Wakil Ketua Umum PPP.

??Dia menilai kekerasan terhadap jurnalis harus dihentikan. Bila ternyata justru anggota Polri yang melakukan hal itu diluar protap, maka yang bersangkutan harus diberi sanksi berat.

Senin, 17 Jun 2013 - 17.26 WIB
 

Oleh: Luki Junizar - Editor: Masruroh
www.centroone.com

Indeksi Persepsi Negara Hukum Indonesia Rendah, "Indonesia belum lulus sebagai negara hukum."

Untuk pertama kalinya, Indonesia Legal Rountable (ILR) mengeluarkan Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012. Indeks persepsi ini meniru Rule of Law Index yang biasa diterbitkan di tingkat dunia. Dengan menggunakan lima ukuran, ternyata masyarakat memandang potret negara hukum Indonesia masih rendah.

Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 diluncurkan di Jakarta, Jum’at (31/5) sore. Kajian ini dilakukan untuk melihat apakah penegakan hukum di mata masyarakat baik atau buruk. Hasilnya, dengan menggunakan skala 1-10, indeks penegakan hukum di Indonesia hanya mencapai 4,53. “Angka ini tidak terlalu menggembirakan,” kata Todung Mulya Lubis, Direktur Eksekutif ILR.

Dengan melakukan survei terhadap 1.220 orang di seluruh Indonesia, ILR menanyakan pandangan masyarakat mengenai lima poin prinsip negara hukum. Lima prinsip dimaksud adalah pemerintah berdasarkan hukum; independensi kekuasaan kehakiman; penghormatan, pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia; akses terhadap keadilan; dan peraturan yang terbuka dan jelas.

Dari poin di masing-masing indikator, skor indeks terendah (1,38) adalah pada persepsi mengenai keikutsertaan publik dalam pembuatan peraturan. Artinya, masyarakat merasa tak dilibatkan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Poin ini ikut menyumbang rendahnya indeks peraturan yang terbuka dan jelas. Sebaliknya, poin kejelasan materi peraturan dalam indikator yang sama mendapatkan skor indeks tertinggi (6,63), disusul kebebasan beragama dan berkeyakinan (6,54), dan perlakuan yang tidak diskriminatif (6,08).

Rendahnya Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia 2012 mengejutkan Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin. Dengan skor 4,53, kata Saifuddin, Indonesia ‘belum lulus sebagai negara hukum’. “Itu mengejutkan,”ujarnya.

Mengejutkan karena sejak reformasi sudah banyak regulasi dan institusi penegakan hukum yang dibangun dan diperkuat. Dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman dan pengawasannya, misalnya, sudah ada Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Dalam penegakan hukum sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota Komisi Hukum Nasional (KHN) Fajrul Falaakh, menyoroti persepsi publik mengenai independensi kekuasaan kehakiman. Pelaksanaan independensi kekuasaan kehakiman memang belum sepenuhnya berhasil. Indikasinya antara lain terlihat dari rendahnya keinginan masyarakat membawa kasusnya ke pengadilan. Ia juga menyoroti gap antara persepsi masyarakat dengan teks yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Hasil kajian ILR menunjukkan masyarakat melihat tingkat kesejahteraan hakim sudah memadai. Tetapi masyarakat juga melihat proses rekrutmen hakim masih belum bersih. Demikian pula dalam akses terhadap keadilan. Masyarakat melihat negara belum sepenuhnya mampu menyediakan bantuan hukum cuma-cuma kepada masyarakat miskin, meskipun regulasi mengenai bantuan hukum semacam itu sudah memadai.

Todung berharap Indeks Persepsi Negara Hukum Indonesia bisa dijalankan setiap tahun, dengan memperluas indikator-indikator dan metode. Sehingga hasilnya lebih komprehensif.

Hasil kajian ILR tak jauh berbeda dari survei penegakan hukum yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada April lalu. Survei LSI menunjukkan 56 persen responden menyatakan tidak puas terhadap penegakan hukum di Indonesia. Hanya 29,8 persen yang menyatakan puas. Ini menunjukkan penegakan hukum di Indonesia di mata masyarakat sungguh mengkhawatirkan.

Sumber: HukumOnline.com, Sabtu, 01 Juni 2013

Top