Pemerintah-DPR RI Sepakati Biaya Haji 1440 H/2019 M Sebesar Rp 35,23 Juta

Jakarta (Kemenag) - Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR RI menyepakati besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1440H/2019M. Besaran rata-rata BPIH yang dibayar langsung oleh Jemaah Haji untuk tahun 1440 H/2019 M rata-rata sebesar Rp 35.235.602.

Kesepakatan BPIH tersebut ditandatangani Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan seluruh pimpinan Komisi VIII DPR RI M dalam

Kisah Dedikasi Tanpa Henti Sang Pramusaji

509738Jakarta (Kemenag) --- Mentari baru saja terbit. Lalu lintas di sekitar jalan Lapangan Banteng Barat Jakarta Pusat pun masih lengang. Sesosok lelaki tua memasuki gerbang kantor Kementerian Agama yang berada di seberang Masjid Istiqlal.

Pak Udin, begitu ia biasa disapa. Ia terbiasa memulai aktivitasnya di kantor ini sejak pukul 05.30 pagi. Jangan kan menembus kemacetan menuju ibu kota, sebagian orang bahkan di kala itu masih kerepotan

Menteri Agama Apresiasi NU Istiqamah Membangun Bangsa

nu

VIVA – Organisasi Islam Nahdlatul Ulama (NU) merayakan harlah ke-93 yang diselenggarakan di Masjid Kiai Hasyim Asyari, Jalan Daan Mogot, Jakarta Barat, Kamis malam, 31 Januari 2019.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dalam sambutannya mengatakan, NU sebagai organisasi keagamaan adalah wadah para ulama dan pengikutnya yang didirikan 93 tahun silam. Berperan penting dalam memelihara melestarikan ajaran Aswaja atau ahlusunnah waljamaah dan menciptakan

Menag Kecewa Buku Radikalisme Terbit di Sekolah

JAKARTA – Kementerian Agama tak mengingkari banyaknya buku ajaran agama yang terbit dan beredar di masyarakat, tanpa kontrol baik. Akibatnya sejumlah materi buku yang bernuansa radikal dan menyimpang sering ditemukan. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengakui cukup kecewa terhadap sejumlah buku ajaran agama yang diterbitkan tanpa koordinasi Kementerian Agama.

Terlebih pada buku agama yang menjadi pegangan pelajar sekolah. “Kementerian Agama tak bisa memprotes buku agama yang diterbitkan kementerian lain. Itu menjadi kewenangan kementerian bersangkutan. Ini yang sepatutnya diselesaikan,” ujar Lukman Hakim Saifuddin di sela peluncuran buku Mendidik Tanpa Pamrih di Jakarta, Senin (23/3).

Dia menegaskan terbitan buku ajaran agama yang tidak berkoordinasi pada Kementerian Agama memang cendreung terjadi penyimpangan materi. Karena banyak isu-isu agama yang sepatutnya didiskusikan secara mendalam dari ahlinya. Lukman memastikan buku ajaran agama yang diterbitkan Kementerian Agama tidak mengandung materi radikal, provokatif dan nilai agama yang tak pantas. Berbeda dengan buku ajaran agama yang tak dikoordinasikan Kementerian Agama.

“Lebih baik kementerian manapun ingin menerbitkan buku agama tak segan berkoordinasi pada Kementerian Agama,” tegasnya. Dia memastikan agama manapun tak pernah memberikan mengajarkan radikalisme. Melakukan penghinaan terhadap agama lain, bahkan melakukan tindakan kekerasan untuk menegakkan ajaran agama tertentu.

Selasa, 24 Maret 2015 - 11:58

Menag Resmikan Awal Pembangunan Tujuh Gedung UIN Sumut

Menag Lukman Hakim Saifuddin didampingi Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin,  Rektor UIN Sumut Saidurrahman, serta perwakilan kontraktor pembangunanDeli Serdang (Kemenag) --- Tombol sirine sudah ditekan dan sekop pasir pun sudah ditaburkan. Hal itu dilakukan bersama Menag Lukman Hakim Saifuddin didampingi Dirjen Pendidikan Islam Kamaruddin Amin,  Rektor UIN Sumut Saidurrahman, serta perwakilankontraktor pembangunan.

Prosesi tersebut sekaligus menandai dimulainya proses pembanguanan Kampus IV UIN Sumut. Kampus ini berlokasi di kawasan Tuntungan, Deli Serdang,  Sumatera Utara.

Menag: Kampanye bukan untuk menjelekkan orang lain

JAKARTA. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, kampanye seharusnya bertujuan mengajak masyarakat kepada hal-hal yang positif.

"Kampanye itu kan mengajak kepada hal-hal yang positif, bukan malah menjelekkan yang lain," kata Lukman di Jakarta, Rabu (2/7) malam. Menurut dia, pada akhirnya masyarakat akan menilai segala rupa kampanye yang saat ini berlangsung menjelang pemilu presiden.

Lukman berkeyakinan masyarakat sudah dewasa, terlatih, dan terdidik, untuk menilai bentuk-bentuk kampanye yang membawa kepada kebajikan. "Menurut saya kontraproduktif, kampanye yang mendiskreditkan pihak lain," kata Lukman.

Selain itu, Lukman mengingatkan kepada semua tim kampanye untuk tidak memakai rumah ibadah sebagai tempat kampanye ataupun politik praktis. "Sudah ada aturan tegas dalam hal ini, tidak bisa disepelekan." (Arimbi Ramadhiani)

Kamis, 03 Juli 2014 | 08:15 WIB

Top