Menag: Penetapan Hari Santri, babak baru sejarah umat Islam

Jakarta (ANTARA News)  – Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang Hari Santri menjadi babak baru dalam sejarah umat Islam Indonesia, kata Menag Lukman Hakim Saifuddin.

"Mulai hari ini, setiap tahun ke depan, kita akan memperingati Hari Santri yang merupakan cermin relasi mutual dan fungsional antara negara dan umat Islam, khususnya kalangan santri," kata Menag dalam sambutannya pada acara Deklarasi Hari Santri Nasional di Masjid Istiqlal Jakarta, Kamis.

Laman kemenag.go.id, menyebutkan, selama ini kalender pemerintah yang menggunakan hitungan Masehi selalu mencantumkan tanggal merah ketika bertepatan dengan 1 Hijriyah sebagai Tahun Baru Islam.

Tanggal itu memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang mempertemukan dua kelompok umat Islam, kaum muhajirin dari Mekkah dan kaum anshar sebagai penghuni Madinah. Menurut Menag, penduduk Madinah atau kaum anshar tidak mempersoalkan momentum itu disebut Hijriyah yang identik dengan kaum muhajirin.

"Sebaliknya, momentum itu menghasilkan persaudaraan dan persahabatan luar biasa sehingga kedua pihak saling berkontribusi membangun masyarakat madani yang kemudian menjadi contoh ideal peradaban dunia," terang Menag.  

Belajar dari sejarah itulah, ujar Menag, pemerintah layak memberikan apresiasi bagi perjuangan kaum santri yang secara nyata memberikan andil bagi terbentuk dan terjaganya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Walhasil, kata Menag, peringatan Hari Santri harus dimaknai sebagai upaya memperkokoh eksistensi semua elemen bangsa agar saling berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, berkesejahteraan, berkemakmuran, dan berkeadilan.

Menurut Menag, Hari Santri merujuk pada keluarnya Resolusi Jihad pada 22 Oktober 1945 yang memantik terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945 di Surabaya yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan.

Resolusi Jihad adalah seruan ulama-santri yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela Tanah Air dan mempertahankan NKRI.

"Seruan itu menyuntik semangat para pejuang kita untuk menjaga kedaulatan bangsa, mempertahankan kemerdekaan RI, dan menolak penjajahan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," kata Menag.

Menurut Menag, pada kenyataannya, Resolusi Jihad itu telah melebur sekat antara kelompok agamis, nasionalis, sosialis, dan seterusnya di kalangan bangsa Indonesia yang beragam latar belakang.

Resolusi Jihad telah menyeimbangkan spiritualitas individu yang bersifat vertikal (hablun minallah) dengan kepentingan bersama yang bersifat horizontal (hablun minannas) melalui fatwa ulama yang mendudukkan nasionalisme sebagai bagian dari sikap religius.

“Spirit yang ada dalam Resolusi Jihad adalah membebaskan diri dari penjajahan supaya bangsa Indonesia bisa membangun negara sesuai cita-cita bersama yang termaktub dalam UUD 1945. Inilah intisari jihad, yakni melawan segala penindasan fisik dan non fisik yang menghalangi terwujudnya negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks sekarang, jihad itu berarti membebaskan diri dari kebodohan, korupsi, anarkisme, ketimpangan ekonomi, dan sebagainya yang menghalangi kemajuan Indonesia. Semangat itulah yang melatarbelakangi pengusulan Hari Santri,” ujar Menag.

Editor: Unggul Tri Ratomo

Antara Kamis, 22 Oktober 2015 17:44 WIB | 2.079 Views

Hari Santri Nasional Dibuat Bukan untuk Mengkotak-kotakkan Masyarakat

RMOL. Jutaan santri se-Indonesia kemarin khidmat memeriahkan peringatan Hari Santri. Namun di balik itu, masih tersimpan perbedaan pendapat yang cukup dalam terkait penetapan Hari Santri di antara dua organisasi massa Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.

NU girang dengan penetapan ini. "Kami bersyukur, Alhamdulillah. (Peringatan Hari Santri) ini ada­lah momen tepat untuk meneladani spritualitas dan perjuangan para syuhada sholihin, pejuang-pejuang bangsa yang telah mendahului termasuk Kiai Haji Hasyim Asy'ari," ucap Ketua Pengurus Besar NU Aizzuddin Abdurrahman.

Sebaliknya, Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir tegas menolak penetapan Hari Santri. "Semangat Muhammadiyah itu semangat ukhuwah yang lebih luas di tubuh umat Islam, agar umat utuh, tidak terkotak-kotak pada kategorisasi santri dan nonsantri," tegasnya. Lalu, bagaimana Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menanggapi perbedaan tersebut. Inilah sikapnya:

Muhammadiyah menolak adanya Hari Santri, ini bagaimana?
Pemerintah tentu tetap menghormati dan menghargai pandangan yang beragam di tengah-tengah masyarakat dalam menyikapi Hari Santri ini. (Muhammadiyah) mem­punyai pandangan atau sikap yang berbeda di tengah-tengah masyarakat terkait dengan Hari Santri. Kami tetap menghargai perbedaan pandangan itu.

Muhammadiyah menilai Hari Santri berpotensi mengkotak-kotakkan masyarakat Indonesia, apa tanggapan Anda?
Pemerintah tidak memiliki maksud atau keinginan, bahkan berpikir pun tidak untuk mengkotak-kotakkan masyarakat.

Jadi apa tujuan dibuat Hari Santri itu?
Jadi (peringatan Hari Santri) ini dibuat semata-mata, selain memberikan apresiasi terhadap kontribusi yang telah diberikan santri, sekaligus untuk mengingatkan tanggung jawab ke depan bahwa menjaga ke-Indonesiaan kita ini juga bagian yang tidak boleh dikesampingkan, khusus­nya oleh kalangan santri. Jadi upaya ini tidak hanya sekadar mengingatkan, tapi juga sekaligus meneguhkan, adanya tanggung jawab itu. Itu lalu kemudian dibuatlah hari santri oleh pemerintah. Seperti juga adanya Hari Ibu dan Hari TNI.

Bukankah sudah terlalu ban­yak hari besar Islam itu, jangan-jangan Hari Santri ini merupa­kan bagian dari kompensasi NU mendukung Jokowi-JK saat pilpres kemarin?
Sesungguhnya ini kan isu lama, aspirasi yang sudah cukup lama. Keinginan aspirasi yang sudah lama ada di kalangan umat Islam Indonesia ini yang kemu­dian oleh Presiden diakomodasi direalisasi. Tidak untuk hanya ormas tertentu, tapi ini untuk santri, santri itu kan umat Islam secara keseluruhan.

Anda tidak khawatir kalau penetapan ini justru berpotensi memecah ukhuwah Islamiyah?
Ndak sama sekali. Jadi ini hanya kepada pandangan yang tentu berbeda tidak sama. Karena itu kan kita hormati kita hargai, tentu pikiran yang berbeda ini ada sisi-sisi postif yang bisa kita ambil sebagai pengingat kita, sebagai upaya kita dalam memahami bahwa ada pandangan berbeda di tengah-tengah masyarakat kita yang juga harus kita hormati dan kita hargai.

Imbauan Anda kepada mereka yang tidak setuju adanya Hari Santri?
Perbedaan pandangan atau penilaian terhadap Hari Santri ini tidak membuat kita sebagai umat, apalagi sebagai sebuah bangsa kemudian terbelah, jadi kita menyikapi perbedaan itu harus dalam perspektif positif. Karena pandangan itu juga dilandasi dengan ketulusan, keikhalasan bagaimana agar bangsa ini tidak terpecah belah tidak terkotak-kotak gitu, karenanya kita harus hormati harus kita hargai. ***

HARIAN RAKYAT MERDEKA|JUM'AT, 23 OKTOBER 2015, 09:40:00 WIB

Satu Tahun Jokowi-JK, Publik Puas Kinerja Menteri Agama

Jakarta (Pinmas) —- Hari ini, Selasa (20/10) bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Beberapa lembaga mengadakan survei terkait kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan ini.

Survei nasional Poltracking Indonesia misalnya, menyebutkan bahwa  hanya empat menteri di kabinet kerja Jokowi-JK yang diberi nilai puas oleh publik. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin masuk dalam tiga besar jajaran menteri Kabinet Jokowi-JK dengan popularitas tertinggi. Menag menduduki posisi ketiga (46,42%)  sebagai menteri paling populer. Peringkat  teratas diperoleh  Susi Pujiastuti (63,79 %) dan  Anies Baswedan (49,47 %). Sementara Menteri Sosial  Khofifah Indar Parawansa menduduki peringkat keempat (46,11 %).

Sejalan dengan popularitas tersebut, keempat menteri ini juga memperoleh penilaian tingkat kepuasan kinerja tertinggi dari publik. Secara berurutan, tingkat kepuasan publik kepada kinerja Menteri dari yang teratas adalah Susi Pujiastuti (55,68  %), Anies Baswedan (44,53 %), Lukman Hakim Saifudin (43,16 %) dan Khofifah Indar Parawansa (40,74 %).

“Keempat Menteri tersebut Susi, Anies, Lukman, dan Khofifah. Publik membaca presepsi, popularitas, dan kerjanya juga dianggap positif,” kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, dalam Evaluasi Publik 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK meneropong Kinerja Menteri Kabinet Kerja di Hotel Sofyan Betawi, Jakarta Pusat, Selasa (20/10).

Selain itu, sambung Hanta, komunikasi politik para menteri tersebut juga dianggap cukup baik, sehingga publik merasa dekat dengan mereka. Sementara, untuk kinerja, harus menggunakan data kualitatif. Penilaian harus berdasarkan penilaian kinerja dari tim presiden. (humas/mkd)

 

Selasa, 20 Oktober 2015, 18:35

 


10 Menteri Paling Populer Versi Lembaga Survei
VIVA.co.id - Poltracking Indonesia merilis hasil survei evaluasi publik untuk satu tahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Di mana salah satu poin survei adalah evaluasi kinerja 34 menteri kabinet kerja berdasarkan popularitas dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja para menteri.

Berikut 10 Menteri paling populer dari hasil survei:

1. Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi  Pujiastuti  dengan perolehan 63,79%.
2. Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar & Menengah,
Anies Baswedan dengan perolehan 49,47%.
3. Menteri Agaman, Lukman Hakim Saifuddin dengan perolehan 46,42%.
4. Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa dengan perolehan 46,11%.
5. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani dengan perolehan 44,21%.
6. Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi dengan perolehan 38,63%.
7. Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo dengan perolehan 27,37%.
8. Menko Maritim, Rizal Ramli dengan perolehan 24,84%.
9. Menko Polhukam, Luhut Panjaitan dengan perolehan 23,47%.
10. Menteri Perhubungan, Ignasius Jonan dengan perolehan 22,42%.


Selain itu hasil survei ini juga memperlihatkan 10 nama menteri dengan popularitas terendah dari hasil survei:

1. Menteri Koperasi dan UMKM, A.A Gusti Ngurah Puspayoga dengan perolehan 9,58%.
2. Menteri PU dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Muljono dengan perolehan 10,74%.
3. Menteri Pariwisata, Arief Yahya dengan perolehan 11.68%.
4. Menteri Ketenagakerjaan, Hanief Dhakiri  dengan perolehan 11,79%.
5. Menteri Perindustrian, Saleh Husin dengan perolehan 12,32%.
6. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Ferry M Baldan dengan perolehan 12,42%.
7. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Yuddy Chrisnandi dengan perolehan 12,53%.
8. Menteri Perdagangan, Thomas Lembong dengan perolehan 12,63%.
9. Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara dengan perolehan 13,05%.
10. Menteri ESDM, Sudirman Said dengan perolehan 14,42%.

Dari hasil survei ini disimpulkan banyak menteri belum terlalu dikenal publik, namun ada beberapa menteri yang sanggup menjawab tantangan dan berada diperingkat atas seperti, Susi
Pujiastuti (63.79%), Anies Baswedan (49.47%), Lukman Hakim Saifuddin (46.42%), Khofifah Indar Parawansa (46.11%), dan Puan Maharani (44.21%).

Selain popularitas seorang menteri harus berkinerja baik. Dan di titik inilah hanya terdapat empat orang menteri yang memiliki tingkat kepuasaan diatas 40%, yakni, Susi Pujastuti (55.68%), Anies Baswedan (44.53%), Lukman Hakim Saifuddin (43.16%), dan Khofifah Indar Parawansa (40.74%)

Tingkat popularitas berbanding lurus dengan kinerja positif seorang menteri. Hal ini bisa dilihat dari keberhasilan mayoritas menteri-menteri yang dikenal juga dianggap publik memiliki kinerja yang baik.

Poltracking melakukan survei dari 7 hingga 14 Oktober 2015. Survei ini diambil dari 1.200 responden dengan margin of error +/- 3 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

 

Eka Permadi | Rabu, 21 Oktober 2015, 05:46 WIB

Tragedi Singkil, Menteri Agama: Warga Jangan Anarkistis

TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melarang pihak yang mendirikan maupun menolak pendirian rumah ibadah di Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, bertindak anarkistis dan main hakim sendiri. Aspirasi setiap pihak harus disampaikan dan diperjuangkan dalam koridor hukum dan perdamaian.

“Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah,” kata Lukman dalam rilis yang diterima Tempo pada Sabtu, 17 Oktober 2015.

Lukman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa yang majemuk, bhinneka tunggal ika, dan berdasarkan hukum. Untuk itu, setiap pendirian rumah ibadah haruslah berdasar ketentuan hukum. Setiap penolakan atas rencana atau proses pendirian rumah ibadah juga harus berdasar hukum.

Cara main hakim sendiri, menurut Lukman, tidak hanya melawan hukum juga mengingkari jati diri keindonesiaan yang sesungguhnya. Ia mengimbau masyarakat agar saling menghormati dan hidup rukun penuh damai dalam keberagaman beragama.

Ia lalu mencontohkan Nabi Muhammad yang membuat perjanjian dengan umat Kristiani di Najran untuk tidak saling merusak rumah ibadah. Contoh lain, khalifah Abu Bakar berwasiat kepada panglima perang Usamah bin Zaid agar tidak merusak gereja di kota Syam. Begitu pula khalifah Umar bin Khattab, yang kata Lukman, tidak merusak rumah ibadah ketika membebaskan Yerussalem dari imperium Romawi.

Menteri Lukman berharap pemerintah daerah, penegak hukum, pemuka agama, dan tokoh masyarakat setempat dapat mengayomi masyarakat agar rumah ibadah dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama. “Perlu direnungkan bahwa konflik tidak menguntungkan siapa pun. Lebih baik kita gunakan energi kita untuk membangun dan mencapai kemajuan bersama,” ujar Lukman.


DANANG FIRMANTO  | Minggu, 18 Oktober 2015 | 05:29 WIB

Top