Tragedi Singkil, Menteri Agama: Warga Jangan Anarkistis

TEMPO.CO , Jakarta: Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin melarang pihak yang mendirikan maupun menolak pendirian rumah ibadah di Singkil, Nanggroe Aceh Darussalam, bertindak anarkistis dan main hakim sendiri. Aspirasi setiap pihak harus disampaikan dan diperjuangkan dalam koridor hukum dan perdamaian.

“Saya berharap kita semua tetap dewasa, taat hukum, dan arif dalam menyikapi perbedaan pandangan terhadap keberadaan rumah ibadah,” kata Lukman dalam rilis yang diterima Tempo pada Sabtu, 17 Oktober 2015.

Lukman mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara dan bangsa yang majemuk, bhinneka tunggal ika, dan berdasarkan hukum. Untuk itu, setiap pendirian rumah ibadah haruslah berdasar ketentuan hukum. Setiap penolakan atas rencana atau proses pendirian rumah ibadah juga harus berdasar hukum.

Cara main hakim sendiri, menurut Lukman, tidak hanya melawan hukum juga mengingkari jati diri keindonesiaan yang sesungguhnya. Ia mengimbau masyarakat agar saling menghormati dan hidup rukun penuh damai dalam keberagaman beragama.

Ia lalu mencontohkan Nabi Muhammad yang membuat perjanjian dengan umat Kristiani di Najran untuk tidak saling merusak rumah ibadah. Contoh lain, khalifah Abu Bakar berwasiat kepada panglima perang Usamah bin Zaid agar tidak merusak gereja di kota Syam. Begitu pula khalifah Umar bin Khattab, yang kata Lukman, tidak merusak rumah ibadah ketika membebaskan Yerussalem dari imperium Romawi.

Menteri Lukman berharap pemerintah daerah, penegak hukum, pemuka agama, dan tokoh masyarakat setempat dapat mengayomi masyarakat agar rumah ibadah dapat meningkatkan kualitas kehidupan beragama. “Perlu direnungkan bahwa konflik tidak menguntungkan siapa pun. Lebih baik kita gunakan energi kita untuk membangun dan mencapai kemajuan bersama,” ujar Lukman.


DANANG FIRMANTO  | Minggu, 18 Oktober 2015 | 05:29 WIB

Menteri Agama RI Tawarkan Model Pesantren di Istanbul

Istanbul (Pinmas) —- Tak kurang 138 pemimpin muslim dari 38 negara se-Asia dan Pasifik hadir dalam 1st Asia & Pasific Countries Muslim Religious Leaders’s Summit di Istanbul, Turki, 13 – 16 Oktober 2015. Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi salah satu pembicara kunci dalam pembukaan acara, Selasa pagi (13/10), waktu setempat.

Menteri Agama membuka pidato dengan menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan korban bom di Angkara, ibukota Tukri, Sabtu (10/10), tiga hari sebelum acara ini. Dalam mencari solusi berbagai problem yang dihadapi masyarakat muslim, Menteri Lukman memilih menggarisbawahi dan menawarkan sumbangsih penting pendidikan.

“Saya percaya, semua kita bisa menjadi penyelesai masalah,” kata Menag. Caranya, Menag melanjutkan, dengan meletakkan pengetahuan kita secara konkret dalam aksi nyata. “Forum ini perlu memikirkan formula terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah,” ujar Menag.

Forum ini, menurut Menag, akan menjadi basis penguatan kerjasama antara negara-negara muslim untuk megembangkan masyarakat muslim. Kerjasama antar pemerintah dan antara ilmuwan perlu dijalin. “Pertukaran pendidikan dapat menjadi sumbangan utama menuju perdamaian dan dunia lebih baik,” kata Menag.

“Melalui pendidikan, kita akan dapat menemukan solusi bagi problem krusial yang dihadapi muslim Asia Pasifik dalam beberapa dekade terakhir,” kata Menteri Lukman dalam pertemuan puncak bertema “Unity in Multiplicity: Rethinking Wisdom and Peace Together” yang diselenggarakan Presidency of Religious Affairs Tukri itu.

Pendidikan patut dilihat sebagai bidang paling penting untuk mengatasi problem tingginya tingkat illiterasi (buta huruf) dan kualitas SDM muslim yang rendah. Meski pendidikan itu terkesan lambat, namun kata Menag, bernilai strategis dan berkekuatan.

“Masing-masing kita, dari berbagai negara, memiliki pengalaman berharga dalam menangani pendidikan. Dalam kasus Indonesia, Pesantren, Islamic boarding school, adalah benteng pelembagaan Sunni yang berciri damai. Pesantren steril dari ideologi ekstrem. Selain penting secara historis dan budaya bagi Indonesia, pesantren juga salah satu model yang bagus untuk dishare,” kata Menag dalam pidatonya.

Masalah mendasar lain yang ditawakarkan Menag untuk disorot dan dicarikan solusinya adalah konflik internal antar aliran dan madzhab dalam Islam. Menag menyontohkan konflik Sunny – Syiah atau Sunny – Wahabi. Secara ekonomi, kemiskinan dan rendahnya mutu kesahatan juga ditandaskan sebagai masalah krusial umat Islam.

Tantangan terakhir yang perlu didiskusikan, kata Menag, adalah Islamophobia. Yakni, sikap kebencian dan ketakutan dari pihak lain terhadap Islam dan kaum muslim. “Kebencian dan stigmatisasi terhadap Islam dan muslim sayang sekali masih tersebar luas,” ujar Menag yang baru pulang dari Frankfurt Book Fair, dalam rangka memberi pidato tentang Pluralisme, Fundamentalisme dan Islamophobia.

Selain Menag RI Lukman Hakim, juga tampil beberapa perwakilan dari berbagai negara pada sesi pembukaan pertemuan puncak ini. Antara lain, Menteri Haji dan Urusan Islam, Feyz Mohammad Osmani, Menag Bangladesh, Md Matior Rahman, mantan Menag Malaysia, Abdullah bin Muhammad Zin dan Ketua Asosiasi Muslim China.

Beberapa pemimpin Ormas Islam dari Indonesia diagendakan menjadi pembicara pada beberapa sesi terpisah. Antara lain, Wakil Ketua MUI, Prof Dr. Yunahar Ilyas, Ketua PBNU, Dr. Marsudi Syuhud, dan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Syafiq Mughni. Forum ini adalah acara pertama pemimpin muslim se-Asia Pasifik. Dalam TOR acara, panitia melandasi agenda ini pada gencarnya aksi terorisme dengan dalih agama yang mengganggu ukhuwah umat Islam. (ak/rk/rk)

Selasa, 13 Oktober 2015, 17:20

Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Frankfrut (Pinmas) —-  Islam Nusantara merupakan model ajaran Islam yang  tepat diterapkan pada sebuah bangsa yang majemuk. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran yang moderat (wasatiyah), inklusif, toleran (saling menghormati), tidak mengklaim hanya agama senidiri yang benar, bersatu dalam keragaman (Bhineka Tunggal Ika/”Unity in Diversity”),  berdasarkan pada UUD 1945, dan ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata berhasil mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Demikian pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat didaulat sebagai keynote speech pada seminar yang mengambil tema  “Pluralism, Fundamentalism and Media”. Seminar ini merupakan salah satu rangkaian program Frankfurt Book Fair (FBF) yang bertemakan “17.000 islands of Imagination”. Seminar ini diselenggarakan di antaranya bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional ikhwal apa, mengapa, dan bagaimana wacana pluralisme, fundamentalisme dan radikalisme yang sesungguhnya. Menurut panitia, seminar juga bertujuan menggambarkan dan menjelaskan isu Islamophobia sebagai problem yang dihadapi dunia muslim, terutama pada beberapa dasa warsa terakhir.  

Menurut Menag, Islam Nusantara berkontribusi sangat signifikan dalam pengelolaan bangsa Indonesia yang sangat majemuk yang berpenduduk lebih dari 250 juta, yang dihuni oleh 700-an suku bangsa, 500-an bahasa, ribuan tradisi budaya, dan 6 agama serta ratusan kepercayaan lokal. Islam Nusantara mampu memosisikan diri sebagai kekuatan agama yang mengintegrasikan dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.  

Dalam makalah yang bertajuk “Pluralism, Radicalism, and Islamophobia”, Menteri Agama  menggaris-bawahi beberapa hal penting, antara lain terkait  isu  pluralisme, radikalisme, dan Islamophobia yang dikaitkan dengan peran media. Menurut Menag, penggunaan ketiga istilah tersebut, diperlukan tingkat pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian yang relatif tinggi. Hal ini karena, secara konseptual, istilah pluralisme maupun radikalisme memiliki banyak makna, sehingga kekurang-pahaman dan ketidak-cermatan dalam penggunaan kedua istilah tersebut bisa menimbulkan salah tafsir yang mengundang perdebatan dan bahkan bisa menjadi faktor “pemicu” terjadinya konflik dan merusak tatanan kehidupan umat beragama dan keamanan bangsa.

Memaknai dan menyikapi “Islamophobia” sebagai wacana sosio-politik dan sosio-doktrinal, kata Menag  juga hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Sebab, pemaknaan yang keliru akan berpotensial  menimbulkan kerugian terhadap ummat Islam (dunia muslim) khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Karena bagaimana pun—terlepas dari benar-tidaknya, atau tepat-tidaknya—kebencian, opini negatif, citra buruk yang terbangun terhadap Islam—sebagai dampak stigmatisasi Islamophobist akan berdampak pada terjadinya situasi konfliktual yang berbahaya terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia umumnya.

Oleh karena itulah, lanjut Menag,  dibutuhkan kearifan dan pemahaman komprehensif yang didasarkan pada  fakta obyektif tentang isu Islamophobia menjadi sebuah keniscayaan masyarakat dunia secara keseluruhan, dalam upaya mencipta keamanan global, memperkuat budaya damai, dan merajut kesejahteraan dalam kehidupan umat kini dan mendatang. Menag berharap forum seminar ini mampu mendudukkan persoalan-persoalan tersebut secara baik, proporsional, obyektif, dan bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan dialog, Menteri Agama  menawarkan Islam Nusantara  sebagai model  ber-Islam  “rahmatan lil ‘alamin”. Menurut Menag, Islam Nusantara  yang dikembangkan oleh Walisongo bisa dijadikan sebagai perekat tata hubungan antar manusia apa pun latar belakangnya. Islam Nusantara juga bisa menjembatani dialog antara lokalitas dengan globalitas,  konservatif dan progresif.

Seminar tentang  “Pluralism, Fundamentalism and Media” ini  menghadirkan beberapa  nara sumber, antara lain: Frans Magnis Suseno, Susane Schrõter, Haidar Bagir, dan Ulil Abshar Abdalla. Tidak kurang dari 80 orang partisipan ikut dalam kegiatan ini, termasuk dari Indonesia seperti Dubes RI untuk Jerman, Fauzi Bowo, Dawam Rahardjo, Slamet Rahardjo, Luthfy Syaukani. (cfy/mkd/mkd)

Selasa, 13 Oktober 2015, 04:23 –
Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Ini Menteri yang Kinerjanya Dianggap Paling Memuaskan

Jakarta - Lembaga Survei Indo Barometer menggelar sigi kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain kinerja Presiden dan Wakil Presiden, survei juga dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan publik atas kerja para menteri.

Hasil sigi Indo Barometer yang dipaparkan hari ini menunjukkan sejumlah menteri dianggap memiliki kinerja paling memuaskan. Tingkat kepuasan publik pada menteri tertinggi masih di Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 71,9 persen.

Di urutan berikutnya ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (54,2%), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (47,8%), Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (44,4%), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (37,8%) dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli (37,3%).

Adapun tingkat kepuasan publik terendah pada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (15%) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (15,9%).

Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri sebesar 37,1 persen dan yang tidak puas 46,7 persen. "Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja para menteri semakin turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen, atau penurunan sebesar 9,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei lembaganya di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 3 persen.


(erd/nrl)


Kamis 08 Oct 2015, 18:16 WIB | Ahmad Masaul Khoiri - detikNews

Top