Menteri Agama RI Tawarkan Model Pesantren di Istanbul

Istanbul (Pinmas) —- Tak kurang 138 pemimpin muslim dari 38 negara se-Asia dan Pasifik hadir dalam 1st Asia & Pasific Countries Muslim Religious Leaders’s Summit di Istanbul, Turki, 13 – 16 Oktober 2015. Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, menjadi salah satu pembicara kunci dalam pembukaan acara, Selasa pagi (13/10), waktu setempat.

Menteri Agama membuka pidato dengan menyampaikan bela sungkawa dan mendoakan korban bom di Angkara, ibukota Tukri, Sabtu (10/10), tiga hari sebelum acara ini. Dalam mencari solusi berbagai problem yang dihadapi masyarakat muslim, Menteri Lukman memilih menggarisbawahi dan menawarkan sumbangsih penting pendidikan.

“Saya percaya, semua kita bisa menjadi penyelesai masalah,” kata Menag. Caranya, Menag melanjutkan, dengan meletakkan pengetahuan kita secara konkret dalam aksi nyata. “Forum ini perlu memikirkan formula terbaik dalam menyelesaikan berbagai masalah,” ujar Menag.

Forum ini, menurut Menag, akan menjadi basis penguatan kerjasama antara negara-negara muslim untuk megembangkan masyarakat muslim. Kerjasama antar pemerintah dan antara ilmuwan perlu dijalin. “Pertukaran pendidikan dapat menjadi sumbangan utama menuju perdamaian dan dunia lebih baik,” kata Menag.

“Melalui pendidikan, kita akan dapat menemukan solusi bagi problem krusial yang dihadapi muslim Asia Pasifik dalam beberapa dekade terakhir,” kata Menteri Lukman dalam pertemuan puncak bertema “Unity in Multiplicity: Rethinking Wisdom and Peace Together” yang diselenggarakan Presidency of Religious Affairs Tukri itu.

Pendidikan patut dilihat sebagai bidang paling penting untuk mengatasi problem tingginya tingkat illiterasi (buta huruf) dan kualitas SDM muslim yang rendah. Meski pendidikan itu terkesan lambat, namun kata Menag, bernilai strategis dan berkekuatan.

“Masing-masing kita, dari berbagai negara, memiliki pengalaman berharga dalam menangani pendidikan. Dalam kasus Indonesia, Pesantren, Islamic boarding school, adalah benteng pelembagaan Sunni yang berciri damai. Pesantren steril dari ideologi ekstrem. Selain penting secara historis dan budaya bagi Indonesia, pesantren juga salah satu model yang bagus untuk dishare,” kata Menag dalam pidatonya.

Masalah mendasar lain yang ditawakarkan Menag untuk disorot dan dicarikan solusinya adalah konflik internal antar aliran dan madzhab dalam Islam. Menag menyontohkan konflik Sunny – Syiah atau Sunny – Wahabi. Secara ekonomi, kemiskinan dan rendahnya mutu kesahatan juga ditandaskan sebagai masalah krusial umat Islam.

Tantangan terakhir yang perlu didiskusikan, kata Menag, adalah Islamophobia. Yakni, sikap kebencian dan ketakutan dari pihak lain terhadap Islam dan kaum muslim. “Kebencian dan stigmatisasi terhadap Islam dan muslim sayang sekali masih tersebar luas,” ujar Menag yang baru pulang dari Frankfurt Book Fair, dalam rangka memberi pidato tentang Pluralisme, Fundamentalisme dan Islamophobia.

Selain Menag RI Lukman Hakim, juga tampil beberapa perwakilan dari berbagai negara pada sesi pembukaan pertemuan puncak ini. Antara lain, Menteri Haji dan Urusan Islam, Feyz Mohammad Osmani, Menag Bangladesh, Md Matior Rahman, mantan Menag Malaysia, Abdullah bin Muhammad Zin dan Ketua Asosiasi Muslim China.

Beberapa pemimpin Ormas Islam dari Indonesia diagendakan menjadi pembicara pada beberapa sesi terpisah. Antara lain, Wakil Ketua MUI, Prof Dr. Yunahar Ilyas, Ketua PBNU, Dr. Marsudi Syuhud, dan anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Prof. Dr. Syafiq Mughni. Forum ini adalah acara pertama pemimpin muslim se-Asia Pasifik. Dalam TOR acara, panitia melandasi agenda ini pada gencarnya aksi terorisme dengan dalih agama yang mengganggu ukhuwah umat Islam. (ak/rk/rk)

Selasa, 13 Oktober 2015, 17:20

Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Frankfrut (Pinmas) —-  Islam Nusantara merupakan model ajaran Islam yang  tepat diterapkan pada sebuah bangsa yang majemuk. Islam Nusantara adalah ajaran Islam yang menekankan pada prinsip-prinsip ajaran yang moderat (wasatiyah), inklusif, toleran (saling menghormati), tidak mengklaim hanya agama senidiri yang benar, bersatu dalam keragaman (Bhineka Tunggal Ika/”Unity in Diversity”),  berdasarkan pada UUD 1945, dan ideologi Pancasila dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, ternyata berhasil mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia yang sangat majemuk.

Demikian pesan yang disampaikan oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat didaulat sebagai keynote speech pada seminar yang mengambil tema  “Pluralism, Fundamentalism and Media”. Seminar ini merupakan salah satu rangkaian program Frankfurt Book Fair (FBF) yang bertemakan “17.000 islands of Imagination”. Seminar ini diselenggarakan di antaranya bertujuan untuk menjelaskan kepada masyarakat internasional ikhwal apa, mengapa, dan bagaimana wacana pluralisme, fundamentalisme dan radikalisme yang sesungguhnya. Menurut panitia, seminar juga bertujuan menggambarkan dan menjelaskan isu Islamophobia sebagai problem yang dihadapi dunia muslim, terutama pada beberapa dasa warsa terakhir.  

Menurut Menag, Islam Nusantara berkontribusi sangat signifikan dalam pengelolaan bangsa Indonesia yang sangat majemuk yang berpenduduk lebih dari 250 juta, yang dihuni oleh 700-an suku bangsa, 500-an bahasa, ribuan tradisi budaya, dan 6 agama serta ratusan kepercayaan lokal. Islam Nusantara mampu memosisikan diri sebagai kekuatan agama yang mengintegrasikan dan mempertahankan keutuhan bangsa Indonesia dalam bingkai NKRI.  

Dalam makalah yang bertajuk “Pluralism, Radicalism, and Islamophobia”, Menteri Agama  menggaris-bawahi beberapa hal penting, antara lain terkait  isu  pluralisme, radikalisme, dan Islamophobia yang dikaitkan dengan peran media. Menurut Menag, penggunaan ketiga istilah tersebut, diperlukan tingkat pemahaman, kecermatan dan kehati-hatian yang relatif tinggi. Hal ini karena, secara konseptual, istilah pluralisme maupun radikalisme memiliki banyak makna, sehingga kekurang-pahaman dan ketidak-cermatan dalam penggunaan kedua istilah tersebut bisa menimbulkan salah tafsir yang mengundang perdebatan dan bahkan bisa menjadi faktor “pemicu” terjadinya konflik dan merusak tatanan kehidupan umat beragama dan keamanan bangsa.

Memaknai dan menyikapi “Islamophobia” sebagai wacana sosio-politik dan sosio-doktrinal, kata Menag  juga hendaknya dilakukan dengan hati-hati. Sebab, pemaknaan yang keliru akan berpotensial  menimbulkan kerugian terhadap ummat Islam (dunia muslim) khususnya dan masyarakat dunia pada umumnya. Karena bagaimana pun—terlepas dari benar-tidaknya, atau tepat-tidaknya—kebencian, opini negatif, citra buruk yang terbangun terhadap Islam—sebagai dampak stigmatisasi Islamophobist akan berdampak pada terjadinya situasi konfliktual yang berbahaya terhadap tatanan kehidupan masyarakat dunia umumnya.

Oleh karena itulah, lanjut Menag,  dibutuhkan kearifan dan pemahaman komprehensif yang didasarkan pada  fakta obyektif tentang isu Islamophobia menjadi sebuah keniscayaan masyarakat dunia secara keseluruhan, dalam upaya mencipta keamanan global, memperkuat budaya damai, dan merajut kesejahteraan dalam kehidupan umat kini dan mendatang. Menag berharap forum seminar ini mampu mendudukkan persoalan-persoalan tersebut secara baik, proporsional, obyektif, dan bermanfaat bagi kita semua.

Dalam kesempatan dialog, Menteri Agama  menawarkan Islam Nusantara  sebagai model  ber-Islam  “rahmatan lil ‘alamin”. Menurut Menag, Islam Nusantara  yang dikembangkan oleh Walisongo bisa dijadikan sebagai perekat tata hubungan antar manusia apa pun latar belakangnya. Islam Nusantara juga bisa menjembatani dialog antara lokalitas dengan globalitas,  konservatif dan progresif.

Seminar tentang  “Pluralism, Fundamentalism and Media” ini  menghadirkan beberapa  nara sumber, antara lain: Frans Magnis Suseno, Susane Schrõter, Haidar Bagir, dan Ulil Abshar Abdalla. Tidak kurang dari 80 orang partisipan ikut dalam kegiatan ini, termasuk dari Indonesia seperti Dubes RI untuk Jerman, Fauzi Bowo, Dawam Rahardjo, Slamet Rahardjo, Luthfy Syaukani. (cfy/mkd/mkd)

Selasa, 13 Oktober 2015, 04:23 –
Menag Suarakan Islam Nusantara di Frankfurt

Ini Menteri yang Kinerjanya Dianggap Paling Memuaskan

Jakarta - Lembaga Survei Indo Barometer menggelar sigi kepuasan publik atas kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Selain kinerja Presiden dan Wakil Presiden, survei juga dilakukan untuk mengukur tingkat kepuasan publik atas kerja para menteri.

Hasil sigi Indo Barometer yang dipaparkan hari ini menunjukkan sejumlah menteri dianggap memiliki kinerja paling memuaskan. Tingkat kepuasan publik pada menteri tertinggi masih di Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dengan 71,9 persen.

Di urutan berikutnya ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan (54,2%), Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa (47,8%), Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin (44,4%), Menteri Kesehatan Nila F Moeloek (37,8%) dan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Rizal Ramli (37,3%).

Adapun tingkat kepuasan publik terendah pada Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution (15%) dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong (15,9%).

Secara umum tingkat kepuasan publik terhadap kinerja para menteri sebesar 37,1 persen dan yang tidak puas 46,7 persen. "Jika dibandingkan survei 6 bulan sebelumnya, tingkat kepuasan publik terhadap kerja para menteri semakin turun dari 46,8 persen ke 37,1 persen, atau penurunan sebesar 9,7 persen," kata Direktur Eksekutif Indo Barometer Muhammad Qodari saat memaparkan hasil survei lembaganya di Hotel Century Park, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2015).

Survei Indo Barometer tersebut dilakukan pada 14-22 September 2015 di 34 provinsi dengan jumlah responden 1.200 orang menggunakan metode multistage random sampling dengan margin error 3 persen.


(erd/nrl)


Kamis 08 Oct 2015, 18:16 WIB | Ahmad Masaul Khoiri - detikNews

Menag: Saya Bersyukur PPIH Bekerja dengan Penuh Komitmen

RMOL. Musim haji tahun ini adalah kali kedua bagi Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menjadi Amirul Hajj alias pemimpin rombongan haji. Namun, dibanding dengan pengalamannya tahun lalu, kali ini Lukman lebih sibuk dan lebih repot.

‎Musibah jatuhnya crane di Masjidil Haram dan tragedi Mina membuat Lukman harus bekerja ekstra. Sampai-sampai Lukman harus memunda kepulangannya ke Tanah Air selama lima hari untuk mengurus korban tragedi Mina.

‎"Semua dijadwalkan saya kembali bersama rombongan Amirul Hajj pada tanggal 28 September. Tapi, dengan adanya dua peristiwa yang menyita perhatian dan pikiran kita bersama, saya menunda kepulangan. Saya baru pulang kemarin (Sabtu, 3/10)," tutur Lukman.

‎Bagaimana sibuk dan ropotnya Lukman mengurus pelaksanaan haji tahun ini? Berikut penuturan Menteri asal PPP itu kepada Rakyat Merdeka, Minggu (4/10) malam;‎

A‎pa perbedaan mengurus pelaksaan haji tahun lalu dengan tahun ini?

‎Tahun lalu adalah kali pertama saja menjadi Amirul Hajj. Waktu itu saya belum punya pengalaman. Sedangkan tahun ini saya sudah punya pengalaman. Untuk pelaksanaan secara umum relatif sama. Tapi, karena ada dua peristiwa yang sangat menyita perhatian dan pikiran kita bersama, pelaksanaan menjadi beda. Hari yang saya gunakan di sana juga menjadi lebih lama.

‎S‎eperti apa kerepotan yang Anda rasakan?

‎Akibat peristiwa itu, banyak sekali rapat dadakan dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dengan pihak pemerintah Arab Saudi, pihak rumah sakit, dan lain-lain.

Saya bersyukur sejak awal saya menginap di Wisma Haji di Daker (Daerah Kerja) di Mekah. Hal ini sangat membantu saya, sehingga bisa kapan saja melakukan rapat dengan PPIH (Panitia Pelaksana Ibadah Haji).

Saya tinggal di lantai 2 sedangkan tempat rapat di lantai 1.‎ Hal ini sangat memudahkan. Begitu ada hal mendadak, kami bisa langsung menggelar rapat, tanpa memerlukan kendaraan dan tanpa berpidah lokasi.‎

Memangnya banyak rapat yang harus dilakukan?‎

Jumlahnya tak terhitung. Tiap bidang harus ada koordinasi. Apalagi dengan adanya dua peristiwa besar itu.

‎Tapi, sebenarnya bukan mengenai tragedi Mina dan jatuhnya crane saja. Aktivitas lain juga harus kita perhatikan. Misalnya, di awal minggu lalu, kita juga harus memikirkan kloter 1 yang mulai bertolak dari Mekah ke Jeddah untuk kembali ke Tanah Air. Kemudian ada kloter lain yang harus siap-siap bertolak dari Mekah ke Madinah. Semua ini kan harus disediakan hotelnya, kendaraannya, dan juga keteringnya.‎

Khusus untuk tragedi Mina dan jatuhnya crane bagaimana?‎

Sejak kejadian, saya langsung mengintruksikan kepada semua petugas haji agar publik bisa mendapatkan informasi setiap saat. Makanya, minimal setiap 12 jam sekali harus ada konferensi pers mengenai informasi terkini. Dengan begitu, masyarakat bisa mengikuti segala perkembangan yang terjadi dalam penyelenggaran haji.

‎Anda selalu melapor ke Presiden?

‎Tentunya. Sebelum konferensi pers, sebagai menteri saya menyampaikan laporan kepada Presiden melalui staf. Minimal dua kali sehari saya lapor. Terkadang, secara khusus Presiden yang proaktif menelpon langsung ke saya untuk menanyai perkembangan. Seingat saya, Presiden nelpon langsung sebanyak empat kali.‎

Dengan tragedi Mina dan jatuhnya crane, apa jam kerja Anda jadi tambah panjang?

‎Sejak awal saya sudah meminta semua PPIH harus bisa bekerja tanpa terpaku jam kerja. Dalam kondisi normal pun harus bisa begitu. Sebab, mengurusi haji itu tidak terpaku jam kerja. Setiap saat kalau dibutuhkan kita harus siap. Jam 12 malam kalau perlu rapat, kami rapat. Juga termasuk melakukan indentifikasi korban, melacak jamaah yang belum kembali, dan mengecek ke setiap rumah sakit. Apalagi, di Tanah Suci ini budayanya berbeda. Tradisi masyarakat di sana bekerja pada malah hari.

‎Tapi saya sangat bersyukur, semua PPIH bekerja dengan komitmen tinggi. Tidak hanya sepenuh hati, tapi juga dengan cinta. Sehingga tidak pernah ada keluhan dan merasa terbebani. Saya amat terbantu dengan kinerja mereka.‎[***]

Senin, 05 Oktober 2015 , 01:56:00 WIB | Laporan: Ujang Sunda

 

Top