Mendagri Dikritik Soal Pencabutan Perda Larangan Miras

Elvan Dany Sutrisno - detikNews
Senin, 09/01/2012 11:40 WIB


Jakarta - Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin mengkritisi sikap Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi yang mencabut sejumlah Perda tentang perdagangan Miras. Lukman menilai Mendagri terkesan melegalkan perdagangan miras.

Rakyat Tak Rasakan Manfaat Langsung Penggunaan Hak Nyatakan Pendapat DPR

Jakarta | 20:16 Wed, 4 Jan 2012

Jurnas.com | ANGGOTA Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diminta mengurangi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat atau penggunaan fungsi pengawasan ketimbang fungsi legislasi dan anggaran. Sebab pelaksanaan fungsi pengawasan DPR seperti pembentukan Pansus

Dorong SBY Canangkan Esemka jadi Mobnas

Pimpinan MPR Harapkan Dominasi Mobil Impor Diakhiri
JAKARTA - Dukungan terhadap keberadaan mobil Esemka buatan siswa-siswa SMK di Solo dan Klaten, Jawa Tengah terus bergulir. Bahkan Wakil Ketua MPR RI, Lukman Hakim Saifuddin, mengharapkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berani mendorong Esemka agar menjadi mobil nasional (mobnas).

Mendodos Dana Bansos

Bantuan dana sosial untuk warga tak mampu di daerah, ternyata banyak diseleweng untuk Pilkada. Fakta mengejutkan itu diungkap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Anggota BPK Rizal Djalil, menyebut bahwa antara tahun 2007 hingga 2010, Bansos yang didodos (diselewengkan) mencapai Rp300 triliun. Wow…

Para auditor BPK sudah melakukan audit forensik atas dana bansos tersebut. Hasilnya, sudah ada 20 kasus yang kini sedang diusut. Sebagian dari  dana bantuan sosial itu, kata Rizal, diselewengkan untuk keperluan pemilihan kepala daerah. Menurut Rizal, dana bansos itu digulirkan dalam dua bentuk, yakni uang dan barang. Mereka yang seharusnya menerima adalah masyarakat tidak mampu. Sayangnya, tujuan mulia itu dibelokkan.

Top