Menag: Perluas Paham Islam Moderat Untuk Tangkal Radikalisme

[SEMARANG] Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyatakan perlunya perluasan penyebaran paham Islam yang moderat untuk menangkal masuknya paham-paham Islam yang radikal.

"Kami lebih menitikberatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan, tokoh agama, dan berbagai kalangan, termasuk institusi negara," katanya di Semarang, Senin (6/4).

Hal tersebut diungkapkannya usai meresmikan Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo yang resmi berubah status dari sebelumnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang.

Kerja sama yang dimaksudkan, kata dia, untuk lebih gencar menyebarkan paham Islam yang moderat, "rahmatan lil alamin", menjunjung tinggi toleransi, dan Islam yang bisa hidup di tengah keragaman.

"Sebagaimana Islam yang dulu diajarkan para pendahulu, seperti Walisongo. Islam kan dikembangkan tanpa meneteskan setetes darah pun di bumi Nusantara," kata politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Lukman mengingatkan Islam disebarkan di Indonesia dengan penuh kearifan, kedamaian, dan toleransi, bukan dengan cara-cara kekerasan sebagaimana dianut paham radikal, seperti Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

Rektor UIN Walisongo Semarang Prof Muhibbin Noor sebelumnya juga mengatakan paham-paham radikal, seperti ISIS yang melakukan cara-cara kekerasan memahami agama Islam secara keliru.

"Memang ada seruan mengajak orang lain melalui dakwah, namun dakwah harus dilakukan dengan hikmat atau bijaksana. Misalnya melalui kata-kata yang baik atau berdiskusi," tukasnya.

Dalam Alquran Surat An Nahl: 125, kata dia, ada seruan untuk berdakwah dengan hikmat, seperti melalui kata-kata yang baik atau berdiskusi, bukan dilakukan dengan cara-cara kekerasan.

Namun, kata dia, ada pula ayat Alquran yang menyerukan umat Islam untuk memerintahkan sesuatu yang benar dan mencegah sesuatu yang munkar, tetapi ayat itu ditujukan kepada mereka yang memiliki kewenangan.

"Artinya begini, yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah mereka yang memang diberi kewenangan yang bisa memaksa orang lain, seperti para penegak hukum, polisi, hakim, dan sebagainya," katanya.

Orang-orang sipil yang tidak memiliki kewenangan memaksa, kata Muhibbin, tidak bisa menggunakan ayat itu sebagai dasar untuk melakukan tindakan kekerasan dalam berdakwah atau mengajak orang lain [Ant/L-8]


Senin, 6 April 2015 | 16:43

Menag sambut baik pembolehan jilbab bagi polwan

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyambut baik diperbolehkannya polisi wanita (polwan) mengenakan jilbab saat menjalankan tugasnya.

"Kami sangat bersyukur karena ini merupakan penantian panjang di kalangann umat Muslim, terutama yang berkegiatan di Polri, bisa juga menggunakan kerudung, jilbab," kata Lukman saat ditemui di kantornya, area Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis.

Menurut Lukman, pembolehan jilbab di kalangan polwan itu merupakan sebuah terobosan di kalangan internal polisi.

"Dengan keputusan itu, tentu kita semua, terutama Muslimah Indonesia, bersyukur dengan keputusan yang baik ini. Semoga ini menjadi lompatan internal kepolisian untuk meningkatkan kinerjanya," kata dia.

Lebih lanjut, Menag berharap pembolehan jilbab secara resmi oleh pimpinan Polri itu dapat meningkatkan citra yang baik bagi salah satu instansi penegak hukum di Indonesia itu.

"Jadi, dengan busana itu, terutama untuk polwan Muslimah, mudah-mudahan mereka makin bisa menjaga diri, makin bisa menjaga citra positifnya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kepolisian," katanya.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol. Badrodin Haiti menegaskan bahwa pihaknya telah menandatangani Perkap Jilbab bagi polwan.

Perkap tersebut merupakan dasar hukum bagi Polri untuk membolehkan polwan di seluruh Indonesia untuk mengenakan jilbab.

Kamis, 26 Maret 2015 21:15 WIB | 1.605 Views | Editor: Suryanto | Pewarta: Anom Prihantoro

Menag Kecewa Buku Radikalisme Terbit di Sekolah

JAKARTA – Kementerian Agama tak mengingkari banyaknya buku ajaran agama yang terbit dan beredar di masyarakat, tanpa kontrol baik. Akibatnya sejumlah materi buku yang bernuansa radikal dan menyimpang sering ditemukan. Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin mengakui cukup kecewa terhadap sejumlah buku ajaran agama yang diterbitkan tanpa koordinasi Kementerian Agama.

Terlebih pada buku agama yang menjadi pegangan pelajar sekolah. “Kementerian Agama tak bisa memprotes buku agama yang diterbitkan kementerian lain. Itu menjadi kewenangan kementerian bersangkutan. Ini yang sepatutnya diselesaikan,” ujar Lukman Hakim Saifuddin di sela peluncuran buku Mendidik Tanpa Pamrih di Jakarta, Senin (23/3).

Dia menegaskan terbitan buku ajaran agama yang tidak berkoordinasi pada Kementerian Agama memang cendreung terjadi penyimpangan materi. Karena banyak isu-isu agama yang sepatutnya didiskusikan secara mendalam dari ahlinya. Lukman memastikan buku ajaran agama yang diterbitkan Kementerian Agama tidak mengandung materi radikal, provokatif dan nilai agama yang tak pantas. Berbeda dengan buku ajaran agama yang tak dikoordinasikan Kementerian Agama.

“Lebih baik kementerian manapun ingin menerbitkan buku agama tak segan berkoordinasi pada Kementerian Agama,” tegasnya. Dia memastikan agama manapun tak pernah memberikan mengajarkan radikalisme. Melakukan penghinaan terhadap agama lain, bahkan melakukan tindakan kekerasan untuk menegakkan ajaran agama tertentu.

Selasa, 24 Maret 2015 - 11:58

Isu Agama Koyak Persatuan Bangsa

KUDUS – Persatuan Bangsa Indonesia mulai terkoyak oleh sejumlah isu agama akhir-akhir ini. Dengan keberagaman di Negara Kesatuan Republik Indonesia malah memicu gesekan, bukannya menjadikan momentum untuk bersatu meski berbeda seperti semboyan Bangsa Indonesia Bhineka Tunggal Ika.

Hal itu menjadi perhatian sejumlah pihak yang hadir dalam acara Ngaji Suluk Maleman, di Rumah Adab Indonesia Mulia Jalan Diponegoro No 94 Pati Sabtu (21/3) lalu. Dalam kegiatan itu mengangkat tema Bhineka Tunggale Ilang, Meruwat Perbedaan, Merawat Nusantara.

Dalam forum yang dipelopori Budayawan Anis Sholeh Ba’asyin dihadiri oleh sejumlah pihak. Selain Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Lily Chodidjah Wahid, tampak pula sejarawan KH Agus Sunyoto dan ulama KH Abdul Ghofur Maimoen, serta akademisi Ilyas dari Universitas Negeri Semarang (Unnes).

Mantan Anggota DPR RI Lily Chodidjah Wahid menyebut ada konspirasi besar untuk menggosok keberagaman menjadi hal yang tidak produktif dan mengebiri toleransi. Dengan berkurangnya rasa toleransi itu berakibat pada keretakan hubungan antar anak bangsa.

”Perbedaan yang ada saat ini malah menjadi potensi keretakan antar masyarakat. Bukan dijadikan momen untuk bersatu,” katanya.

Selain itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menganggap terkoyaknya persatuan bangsa melalui isu-isu agama disebabkan karena proses belajar tentang agama yang cenderung instan. Hal itu berakibat menimbulkan perbedaan yang diperuncing memicu gesekan. ”Problem kita adalah seringkali belajar tanpa melalui guru. Seperti hanya mengakses di internet. Karenanya, bangsa sekarang perlu pendewasaan dalam menghadapi perbedaan. Jangan mudah dikompori oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya. (dan/sya)


Radar Pekalongan, 24 Maret 2015  

Top