Kinerja Menag LHS Dinilai Menonjol Versi Survei Kompas

* Kiprah Kabinet Belum Mengesankan

Oleh: Antonius Purwanto

JAKARTA, KOMPAS - Mayoritas publik memandang menteri-menteri yang duduk dalam Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla belum menunjukkan kinerja yang menonjol. Bahkan, para menteri tersebut ternyata juga belum banyak dikenal publik.

Penilaian publik itu terungkap dalam survei tiga bulan pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla yang dilakukan pertengahan bulan Januari. Survei itu merekam tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kabinet selama masa pemerintahan JKW-JK.

Sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 27 Oktober 2014, Kabinet Kerja yang terdiri atas 34 menteri (delapan di antaranya perempuan) berupaya menunjukkan kiprahnya. Program yang menonjol di antaranya pemberantasan pencurian ikan (illegal fishing), penundaan Kurikulum 2013, dan penurunan harga bahan bakar minyak.

Di antara empat bidang pemerintahan, kementerian bidang kemaritiman serta kementerian bidang pembangunan manusia dan kebudayaan cenderung disikapi positif oleh responden. Kementerian bidang perekonomian serta kementerian bidang politik, hukum, dan keamanan cenderung disikapi secara berimbang oleh responden.

Dari empat bidang pemerintahan tersebut, rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kinerja kementerian di bidang kemaritiman dinilai paling menonjol, yakni 68,8 persen. Kehadiran Kementerian Koordinator Kemaritiman dipandang menjadi harapan bagi dunia kelautan di Tanah Air yang selama ini terlupakan. Lahirnya kementerian ini menjadi mesin utama bagi Jokowi dalam mewujudkan konsep Poros Maritim. Apalagi ide membangun Kementerian Koordinator Kemaritiman sudah lama digaungkan Jokowi sebelum kampanye Pemilu Presiden 2014.

Di antara menteri-menteri di bidang kemaritiman, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dinilai delapan dari sepuluh responden memiliki kinerja paling mengesankan. Bahkan, dua dari sepuluh responden mengaku sangat puas dengan kinerja Susi. Gebrakan dan keberaniannya mengampanyekan anti illegal fishing membuat nama Susi kian populer. Tidak heran tujuh dari sepuluh responden mengenalnya.

Terhadap kebijakan yang kontroversial seperti penenggelaman kapal, enam dari sepuluh responden menyatakan setuju kebijakan pemerintah menenggelamkan kapal asing pencuri ikan. Dua dari sepuluh responden bahkan menyatakan sangat setuju. Susi dipandang sebagai sosok yang membawa semangat baru dalam sektor kelautan dan perikanan.

Berbeda dengan Susi Pudjiastuti, responden menilai kinerja Menko Kemaritiman belum maksimal. Sebanyak tiga dari sepuluh responden mengaku tidak puas dengan kinerjanya. Tingkat pengenalan responden terhadap sosok Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo juga relatif rendah.

Kementerian Perhubungan dengan Menteri Ignasius Jonan juga mendapatkan apresiasi oleh publik. Walaupun hanya tiga dari sepuluh responden yang mengenal sosoknya, upayanya membenahi sektor perhubungan diapresiasi enam dari sepuluh responden.

Dalam survei ini, pengenalan publik terhadap sosok para menteri terlihat rendah. Jika dilihat dari sisi pengenalan terhadap sosok menteri, menteri-menteri yang berada di jajaran pembangunan manusia dan kebudayaan lebih dikenal dibandingkan dengan menteri-menteri di bidang politik, hukum, dan keamanan, bidang perekonomian, ataupun bidang kemaritiman. Dari sembilan menteri, enam menteri dikenal oleh lebih dari 20 persen responden. Di bidang perekonomian, hanya tiga menteri dari 11 menteri yang dikenal oleh lebih dari 20 persen responden. Adapun di bidang politik, hukum, dan keamanan, dari sembilan menteri, hanya satu menteri yang dikenal oleh lebih dari 20 persen responden, yakni Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (28 persen).

Di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, terdapat empat kementerian yang kinerjanya dinilai menonjol, di atas 60 persen, yaitu Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah (Anies Baswedan), Kementerian Agama (Lukman Hakim Saifuddin), Kementerian Sosial (Khofifah Indar Parawansa), dan Kementerian Kesehatan (Nila F Moeloek). Secara umum, enam dari sepuluh responden menyatakan puas dengan kinerja empat kementerian tersebut.

Relatif tingginya apresiasi publik terhadap keempat kementerian tersebut tidak terlepas dari program pemerintahan Jokowi meluncurkan tiga kartu sakti, yaitu Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Peluncuran kartu-kartu tersebut, meski dikritik sejumlah pihak, tetap dinilai sebagai upaya perbaikan, khususnya terhadap sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Terkait penundaan pelaksanaan Kurikulum 2013, enam dari sepuluh responden menilai kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar Menengah tersebut tepat. Hanya
29 persen yang menilai sebaliknya.

Kementerian Agama dengan menterinya, Lukman Hakim Saifuddin, juga dinilai mempunyai kinerja menonjol. Sebanyak enam dari sepuluh responden menyatakan hal itu. Kementerian yang kinerjanya dinilai kurang mengesankan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Secara umum rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kementerian di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan mencapai 64,4 persen.

Penyikapan yang berbeda ditunjukkan responden untuk kementerian yang menangani bidang perekonomian serta bidang politik, hukum, dan keamanan.

Di bidang perekonomian, secara umum penilaian terhadap kinerja menteri di bidang ekonomi disikapi secara terbelah oleh responden. Empat dari sepuluh responden menyatakan ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi saat ini. Tetap melambungnya harga bahan pokok setelah kenaikan harga bahan bakar minyak akhir tahun lalu dinilai sebagai salah satu penyebab ketidakpuasan publik terhadap kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sekalipun harga bahan bakar minyak kini sudah diturunkan, harga bahan pokok tetap tinggi, membuat masyarakat semakin sulit. Yang menarik, semakin tinggi status ekonomi responden, semakin tidak puas terhadap kinerja bidang ekonomi saat ini. Secara umum rata-rata tingkat kepuasan responden terhadap kementerian di bidang perekonomian mencapai 56,9 persen.

Gejolak politik

Di bidang politik, hukum, dan keamanan, publik menilai, selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, gejolak politik setelah pemilu presiden hingga kini masih berlanjut. Gejolak politik itu di antaranya dinamika di internal partai serta gejolak di parlemen antara Koalisi Indonesia Hebat yang mendukung pemerintah dan Koalisi Merah Putih yang menjadi kekuatan penyeimbang.

Di bidang hukum, persoalan yang banyak disorot publik adalah terkait penanganan kasus korupsi, jaminan perlakuan yang sama di depan hukum dan mafia hukum, serta ketegangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri.

Kepuasan responden terhadap kinerja kementerian di bidang politik, hukum, dan keamanan mencapai 51,5 persen, terendah dibandingkan dengan tiga bidang pemerintahan lainnya. Sementara yang tidak puas mencapai 48,5 persen. Menariknya, jika dilihat dari latar belakang pilihan politik responden, sikap ketidakpuasan cenderung lebih banyak disampaikan responden pendukung Jokowi pada pemilu presiden lalu. (LITBANG KOMPAS)

Rabu, 4 Februari 2015 | 15:03 WIB

Survei LSI: LHS Menteri Paling Memenuhi Harapan

Hasil survei publik Lembaga Survei Indonesia (LSI) terhadap Kinerja Kabinet Jokowi-JK, menempatkan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin sebagai Menteri dengan kinerja yang paling memenuhi harapan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam rilis dan presentasi survei/diskusi publik tertang Evaluasi Terhadap Kinerja 100 Hari Pemerintahan Jokowi-JK: Efek Partisan Terhadapa Kepuasan Publik.

Survei LSI ini dilaksanakan pada 10 – 18 Januari 2015 dilakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan Jokowi-JK pada 100 hari pemerintahannya. Selain itu juga untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan atas kinerja pemerintahan Jokowi-JK.   Survei ini dilakukan dengan melakukan wawancara tatap muka terhadap  1.220 responden yang menjadi sampelnya dengan margin of error sebesar +/-2.9% pada tingkat kepercayaan 95%.

Ketika responden diajukan pertanyaan mengenai penilaian mereka terhadap kerja menteri-menteri  di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam Kabinet Jokowi – JK, 48,4% responden menyatakan kinerja Menteri Agama LHS memenuhi harapan. Prosentasi ini berada pada tingkatan teratas dari delapan menteri yang masuk dalam kategori ini.

Berada di bawah Menteri Agama adalah Menteri Sosial (48,3%), Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan Menengah (47,5%), Menteri Kesehatan (43,5%), Menteri Pemuda dan Olahraga (37,7%), Menteri Riset, teknologi, dan Pendidikan Tinggi (36,4%), Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (36,2%), dan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (33,4%)

“Di tingkat kabinet/menteri, mayoritas warga tidak mengetahui kinerja mereka. Hanya kinerja Menteri Kelautan yang dianggap mayoritas publik (61%) memenuhi harapan. Untuk tiga menteri, Menteri Agama, Menteri Sosial, dan Menteri Diknas, hampir separo (47-48%) mengatakan bahwa kinerja mereka memenuhi harapan. Sisanya, publik yang menganggap kinerja menteri sesuai harapan jumlahnya di bawah 40%,” demikian disebutkan dalam temuan Survei LSI ini. (mkd/mkd/www.kemenag.go.id)

Laporan lengkap hasil survei LSI, dapat dibaca atau diunduh di sini: Rilis Hasil Survei LSI

Indonesia Negara Muslim Terbesar tapi Bukan Negara Islam

KORANMETRO.com, JAKARTA - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) membenarkan bahwa Indonesia adalah Negara dengan penduduk Muslim terbesar namun menegaskan bahwa Indonesia bukanlah Negara Islam.

Penegasan ini disampaikan Menag di hadapan aparaturnya saat Sosialisasi Lima Nilai Budaya Kerja Kementerian Agama dan Gerakan Membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat di Asrama Haji Bekasi, baru-baru ini.

Hadir dalam kesempatan itu, Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Barat, Buchori.

Menurut dia, dalam konteks sejarah bangsa, keberadaan Kementerian Agama memiliki catatan yang khas dan spesifik sehingga tidak bisa disamakan dengan kementerian lainnya, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Kementerian Pertanian, dan lain sebagainya.

Meski mayoritas masyarakatnya beragama islam, para pendiri negeri ini sudah bersepakat untuk  tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam,  seperti Irak, Pakistan, Saudi Arabia dan lainnya.

Meski demikian, Indonesia juga bukan Negara yang memisahkan secara tegas relasi antara Negara di satu sisi dan agama di sisi yang lain, seperti beberapa Negara di Eropa dan Amerika.

“Indonesia menempatkan, nilai-nilai agama pada posis yang begitu strategis bahkan pada konstitusi kita Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu mewrnai kehidupan kita dalam berbangsa dan bernegara,” tegas Menag.

Nilai-nilai agama, lanjut Menag, sejak ratusan tahun yang lalu itu selalu terkait dengan aktifitas kehidupan bangsa Indonesia, terlepas apapun etnis dan agamanya, sejak dari Aceh, Batak, Melayu, Sunda, Jawa, Dayak, Bugis, Minahasa, Ambon, Papua, dan seterusnya.

“Semua kita sangat menjunjung  nilai-nilai  Agama, karena agama sesuatu yang melekat di dalam masyarakat kita, bahkan sejak sebelum kita lahir atau masih dalam kandungan ibu kita,” tutur Menag.

Ditegaskan Menag bahwa kenyataan itulah yang menjadi salah satu urgensi lahirnya Kementerian Agama sebagai institusi pemerintah yang  mengemban misi bagaimana agar kehidupan keagamaan masyarakat Indonesia itu dari waktu ke waktu meningkat.

Bagaimana agar penddikan keagamaan, tidak hanya Islam, pendidikan keagamaan masyarakat Indonesia juga terus meningkat kualitasnya.

Bagaimana agar kerukunan hidup antar umat beragama di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama itu senantiasa terjaga dan terpelihara. “Itulah misi yang diinginkan Oleh Kementerian Agama,” katanya. (jek/int)

Senin, 02 Februari 2015 10:00

LHS: Apresiasi Kontribusi Umat Kristiani Bangun Bangsa

MALANG, TABLOIDPODIUM.COM - Apresiasi diberikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin (LHS) kepada umat kristiani atas kontribusinya menjaga dan membangun kerukunan umat beragama. Itu, lanjutnya, merupakan poin penting di tengah upaya bersama membangun umat beragama, agar tetap hidup dalam damai, rukun dalam cinta kasih, dan sejahtera dalam kepedulian serta kebersamaan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri acara Perayaan Natal dan Tahun Baru bagi umat Kristiani se-Jawa Timur, di Aula Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAA), Malang, Jawa Timur, Jumat (30/1).

“Atas nama pemerintah, kami mengucapkan terima kasih atas sumbangsihnya dalam menyebarkan nilai-nilai keagamaan yang merupakan pondasi bagi kita bangsa Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama,” kata Menag dihadapan umat kristiani dan para pendeta yang tergabung dalam Asosiasi Pendeta Indonesia (API).

LHS mengharapkan, semangat Natal tahun ini dapat mendorong umat kristiani untuk terus menjadi bagian solusi dari masalah-masalah kebangsaan yang di hadapi saat ini. Sebagai bagian dari umat beragama, LHS juga  mengajak umat kristiani untuk terus mengembangkan budaya dialog yang damai, bermusyawarah secara demokratis, dan meningkatkan semangat solidaritas terhadap sesama anak bangsa.

“Kita akan melihat dan menemukan jalan keluar yang terang jika setiap komponen bangsa ikut ambil bagian dalam upaya mewujudkan Indonesia yang sejahtera, aman, damai demokratis dan bermartabat,” kata LHS.

LHS yakin bahwa Indonesia bisa menjadi kiblat pembangunan masyarakat modern serta menjadi bangsa pelopor dan penyeimbang perdamaian dunia serta toleransi beragama. Untuk itu, jelasnya, seluruh kompenen bangsa dituntut partisaiapsinya untuk membangun tatanan kehidupan umat beragama dengan semangat toleransi dan persaudaraan antar sesama. “Kita adalah bangsa yang besar, heterogen, plural, dan sangat beragam,” kata LHS mengingatkan.

Sebelumya, Ketua Panitia sekaligus Ketua Majelis Umat Kristiani Indonesia (MUKI) Pendeta Stevanus H Prayetno menyampaikan rasa terimakasihnya atas kehadiran  Menteri Agama LHS dan rombongan pada acara tersebut. “Selamat buat kita semua dalam menapaki tahun baru ini, semoga kita akan lebih sukses di tahun baru ini. Tuhan memberkati kita semua,” katanya.

Acara ini dihadiri juga, Kakanwil Kemenag Jawa Timur, Kankemenag Kota Malang beserta jajarannya, Bupati Malang, Aparat TNI dan Polri, serta umat kristiani dari berbagai daerah seperti Probilinggo, Banyuwangi, Pare dan Kediri. (kemenag.go.id)


Penulis : Ronaldo Dequelljoe Senin, 02 Februari 2015 - 14:40:29 WIB   

Top